Lebaran Yatim 2026 dan Momentum Muharam, Kemenag Buton Selatan Tebar Manfaat Dengan Salurkan 270 Paket Santunan untuk Anak Yatim dan Kelompok Disabilitas
BUTON SELATAN, DURASITIMES.COM – Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Buton Selatan menyalurkan 270 paket santunan kepada anak yatim dan penyandang disabilitas dalam peringatan Lebaran Yatim dan Disabilitas Tahun 2026 yang digelar di Gedung Lamaindo, Batauga, Kamis (25/6/2026). Program yang mengusung tema “Pesan Inklusif untuk Negeri, Menebar Maslahat, Menguatkan Umat” tersebut menjadi bagian dari gerakan nasional Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Kementerian Agama RI yang dilaksanakan serentak di berbagai daerah dan disiarkan secara virtual. “Lebaran Yatim 2026 dan Momentum Muharam, Kemenag Buton Selatan Tebar Manfaat Dengan Salurkan 270 Paket Santunan untuk Anak Yatim dan Kelompok Disabilitas,”
Kepala Kantor Kemenag Buton Selatan yang diwakili Kepala Subbagian Tata Usaha, H. Muh. Ilham Ibnu Wahid, mengatakan kegiatan tersebut tidak hanya menjadi agenda berbagi, tetapi juga bentuk penguatan nilai inklusivitas dan penghormatan terhadap kelompok rentan di tengah masyarakat. “Hari ini kita memperluas makna kepedulian agar juga mencakup saudara-saudara penyandang disabilitas, sehingga tidak ada lagi batas sosial yang membuat mereka merasa dikesampingkan,” ujarnya.
Ia menambahkan, masyarakat Buton sejak lama memiliki tradisi Pakandeana Ana-Ana Maelu, yakni budaya menyantuni dan memuliakan anak yatim pada bulan Muharam. “Nilai-nilai lokal tersebut menjadi fondasi yang selaras dengan semangat kemanusiaan dan ajaran agama yang terus kita hidupkan hingga sekarang,” katanya.
Laporan panitia yang disampaikan Kepala Seksi Pendidikan Islam Kemenag Buton Selatan, Sabarudin, S.Ag., M.Fil.I., menyebutkan sebanyak 270 paket santunan berhasil dihimpun melalui kolaborasi berbagai pihak. “Seluruh bantuan berasal dari dukungan BAZNAS Buton Selatan serta sumbangan sukarela ASN Kemenag, anggota Dharma Wanita Persatuan, dan pengurus AGPAII yang kemudian disalurkan kepada penerima manfaat di berbagai wilayah Kabupaten Buton Selatan,” jelasnya.
Dukungan terhadap program tersebut juga disampaikan Pimpinan BAZNAS Kabupaten Buton Selatan, H. Wahid, yang mengapresiasi sinergi antarlembaga dalam memperkuat perlindungan sosial. “BAZNAS siap terus bersinergi melalui pendanaan maupun program keberlanjutan agar anak yatim dan penyandang disabilitas memperoleh perhatian yang layak,” katanya di hadapan peserta kegiatan.
Acara tersebut dihadiri pimpinan BAZNAS Kabupaten Buton Selatan, pejabat pengawas di lingkungan Kemenag, Ketua Dharma Wanita Persatuan Kemenag Buton Selatan, para kepala madrasah, kepala KUA kecamatan, Ketua AGPAII, Ketua PGMI, aparatur sipil negara di lingkungan Kemenag, serta para penerima manfaat. Prosesi diakhiri dengan penyerahan simbolis paket santunan dan foto bersama seluruh peserta.
Secara historis, perhatian terhadap anak yatim merupakan bagian penting dalam tradisi Islam dan menjadi salah satu semangat yang mendorong lahirnya berbagai program filantropi di Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir, Kementerian Agama RI secara konsisten menggelar peringatan Lebaran Yatim pada bulan Muharam sebagai momentum memperkuat solidaritas sosial melalui pemberdayaan zakat, infak, sedekah, dan wakaf.
baca juga:
- Dari 59 Berkas, Pansel Tetapkan 57 ASN Lolos Seleksi Administrasi JPT Pratama Buton Selatan 2026 untuk 10 Jabatan Strategis, Ini Dia Formasi dan Nama-namanya
- Beras Jadi Penyumbang Inflasi Terbesar di Buton Selatan jadi Penyebab Peringkat Keempat …
Di tingkat internasional, upaya pemenuhan hak penyandang disabilitas dan perlindungan anak juga sejalan dengan komitmen global melalui Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD) serta Convention on the Rights of the Child (CRC) yang menjadi rujukan banyak negara dalam membangun masyarakat yang inklusif dan berkeadilan. Nilai-nilai tersebut sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) yang menekankan prinsip no one left behind atau tidak meninggalkan siapa pun dalam proses pembangunan.
Melalui kolaborasi antara Kemenag Buton Selatan, BAZNAS, ASN, Dharma Wanita Persatuan, dan organisasi profesi, penyaluran 270 paket santunan diharapkan tidak hanya memberikan bantuan material, tetapi juga memperkuat budaya gotong royong, memperluas akses sosial bagi penyandang disabilitas, serta menumbuhkan optimisme anak-anak yatim untuk terus meraih pendidikan dan masa depan yang lebih baik.(*)
baca berita lainnya:
Gandeng Polda Sultra, Bupati Buton Selatan H Muh Adios Resmikan Asesmen JPT, 57 ASN Perebutkan 10 Jabatan Strategis
BUTON SELATAN, DURASITIMES.COM – Pemerintah Kabupaten Buton Selatan resmi memulai tahapan asesmen Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama dengan melibatkan 54 aparatur sipil negara (ASN) untuk memperebutkan 10 jabatan strategis yang masih kosong. Kegiatan yang dibuka langsung oleh Bupati Buton Selatan, H. Muhammad Adios, S.Sos., M.B.A., tersebut berlangsung di Aula Dhacara SDM Polda Sulawesi Tenggara, Kendari, Rabu (24/6/2026). “Gandeng Polda Sultra, Bupati Buton Selatan H Muh Adios Resmikan Asesmen JPT, 57 ASN Perebutkan 10 Jabatan Strategis,”
Pembukaan asesmen turut dihadiri Kepala Biro SDM Polda Sultra Kombes Pol. Dr. Arief Fitrianto, S.H., S.I.K., M.M., mewakili Kapolda Sultra, Sekretaris Daerah Kabupaten Buton Selatan yang juga Ketua Panitia Seleksi La Ode Harwanto, S.Pd., M.Pd., Ketua Tim Asesmen dari Mabes Polri, Plt. Kepala BKPSDM Buton Selatan, para asesor, serta seluruh peserta seleksi. Pelaksanaan asesmen dijadwalkan berlangsung selama dua hari, 24–25 Juni 2026.
Dalam sambutannya, Bupati Muhammad Adios menegaskan bahwa proses seleksi terbuka bukan sekadar mengisi kekosongan jabatan, melainkan bagian dari upaya membangun birokrasi yang profesional dan berorientasi pada pelayanan publik. “Seleksi terbuka ini bukan sekadar pengisian jabatan, tetapi upaya menghadirkan kepemimpinan birokrasi yang mampu membawa perubahan, mendorong inovasi, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat,” ujarnya.
Menurut Adios, pemerintah daerah berkomitmen menerapkan sistem merit dalam setiap pengisian jabatan. “Setiap pengisian jabatan harus dilakukan berdasarkan kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan integritas, bukan atas pertimbangan lain di luar ketentuan yang berlaku,” tegasnya. Ia juga meminta seluruh peserta mengikuti setiap tahapan asesmen secara serius karena hasilnya akan menjadi dasar penempatan pejabat sekaligus pemetaan kompetensi ASN.
Sepuluh posisi yang dibuka dalam seleksi tersebut meliputi Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kepala Dinas Perikanan, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah, serta Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
Kepala Biro SDM Polda Sultra Kombes Pol. Arief Fitrianto menyatakan Assessment Center Polri menjalankan seluruh proses secara profesional, independen, objektif, dan akuntabel. “Melalui proses seleksi yang ketat dan objektif, diharapkan lahir pemimpin-pemimpin birokrasi yang profesional, berintegritas, mampu membangun kolaborasi, menghadirkan inovasi, serta memberikan kontribusi nyata bagi percepatan pembangunan dan peningkatan pelayanan publik di Kabupaten Buton Selatan,” katanya.
Data panitia menunjukkan semula terdapat 57 peserta yang lolos seleksi administrasi. Namun, tiga orang tidak mengikuti asesmen karena telah menjalani asesmen JPT Pratama beberapa bulan sebelumnya dan hasil penilaiannya masih dapat digunakan dalam proses seleksi kali ini, sehingga jumlah peserta yang mengikuti asesmen menjadi 54 ASN.
baca juga:
- Buton Selatan Buka Seleksi Terbuka JPT Pratama untuk 10 OPD Strategis, Pendaftar Tembus 59 Orang, Minus Dukcapil dan Pol PP
- Beras Jadi Penyumbang Inflasi Terbesar di Buton Selatan jadi Penyebab Peringkat Keempat …
Secara historis, mekanisme seleksi terbuka bagi Jabatan Pimpinan Tinggi di Indonesia semakin diperkuat sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang menekankan penerapan sistem merit dalam manajemen ASN. Di tingkat internasional, praktik serupa juga diterapkan di berbagai negara dengan tata kelola pemerintahan modern sebagai instrumen untuk memastikan promosi pejabat publik dilakukan berdasarkan kompetensi, integritas, dan kinerja sehingga mampu menciptakan birokrasi yang efektif dan akuntabel.
Melalui pelaksanaan asesmen ini, Pemerintah Kabupaten Buton Selatan berharap memperoleh pejabat pimpinan tinggi pratama yang mampu mempercepat pembangunan daerah, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta memperkuat reformasi birokrasi di lingkungan pemerintah daerah.(*)
