
Kemenkes Tegaskan Tidak Ada Penggelembungan Anggaran Alkes RSUD Krui
DURASITIMES.COM – Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Kementerian Kesehatan RI menegaskan tidak terdapat penggelembungan anggaran dalam pengadaan alat kesehatan (alkes) untuk layanan hemodialisis (HD) di RSUD KH Muhammad Thohir Krui, Kabupaten Pesisir Barat, Lampung. Klarifikasi ini disampaikan menyusul beredarnya informasi di media sosial yang menyebut adanya mark up anggaran dalam program pengadaan tersebut. “Kemenkes Tegaskan Tidak Ada Penggelembungan Anggaran Alkes RSUD Krui,”
Isu tersebut mencuat setelah publik menyoroti angka pengadaan yang disebut mencapai puluhan miliar rupiah dan dikaitkan secara keliru hanya dengan layanan HD di rumah sakit daerah tersebut.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dalam sebuah kesempatan bersama Presiden RI menegaskan bahwa angka tersebut bukan diperuntukkan secara khusus untuk layanan hemodialisis, melainkan bagian dari penguatan fasilitas kesehatan secara menyeluruh.
Dalam agenda peresmian RSUD KH Muhammad Thohir Krui Pesisir Barat, Lampung, bersama Presiden RI Prabowo Subianto, dijelaskan bahwa pengadaan tersebut merupakan bagian dari program nasional peningkatan layanan kesehatan daerah.
Program tersebut berada dalam skema Strengthening Indonesia’s Healthcare Referral Network (SIHREN) SIHREN, yang bertujuan memperkuat sistem rujukan kesehatan nasional di berbagai rumah sakit daerah.
Melalui program itu, pemerintah menargetkan 66 RSUD yang masuk dalam Program Hasil Cepat Terbaik (PHTC) atau Quick Win untuk mendapatkan dukungan alat kesehatan canggih.
Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Kesehatan RI, Aji Muhawarman, menjelaskan bahwa nilai pengadaan yang beredar tidak bisa dipersempit hanya untuk satu layanan.
“Masing-masing RSUD akan mendapatkan dukungan alkes canggih senilai lebih dari Rp 30 miliar dari program SIHREN. Angka ini bukan hanya untuk layanan HD,” ujar Aji.
Ia menambahkan bahwa pengadaan tersebut mencakup berbagai alat kesehatan modern seperti cathlab, CT scan 64 slice, echocardiography, dan mammography yang mendukung layanan diagnostik dan terapi secara luas.
Selain peralatan canggih, RSUD KH Muhammad Thohir Krui Pesisir Barat, Lampung RSUD KH Muhammad Thohir Krui Pesisir Barat juga menerima dukungan alat kesehatan dasar untuk penguatan layanan medis.
Dukungan alat kesehatan dasar tersebut mencakup bed pasien, defibrillator, mesin anestesi, patient monitor ICU, syringe pump, USG, hingga ventilator untuk berbagai kelompok pasien.
“Kami berharap masyarakat tidak termakan hoaks yang beredar seolah-olah ada penggelembungan harga dalam pengadaan ini,” kata Aji Muhawarman menanggapi isu yang berkembang di ruang publik.
Total dukungan yang diterima RSUD Krui dalam program tersebut mencapai sekitar Rp31,7 miliar untuk alat kesehatan canggih dan sekitar Rp25 miliar untuk penguatan alat dasar pada periode anggaran 2025–2026.
Dengan demikian, total investasi fasilitas kesehatan untuk RSUD tersebut diperkirakan mencapai sekitar Rp56,7 miliar yang mencakup peningkatan layanan gawat darurat, operasi, hingga diagnostik modern.
Secara historis, penguatan layanan kesehatan berbasis teknologi seperti CT scan dan cathlab telah menjadi bagian penting transformasi sistem kesehatan global sejak akhir abad ke-20, terutama dalam menurunkan angka kematian penyakit jantung dan stroke.
Di Indonesia, perluasan akses alat kesehatan modern semakin dipercepat sejak implementasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada 2014 yang dikelola oleh BPJS Kesehatan, sehingga kebutuhan fasilitas rujukan di daerah terus meningkat.
baca juga:
- IDAMAN Resmi Diluncurkan, BPOM Perangi Jamu Ilegal Ber-BKO …
- BB Labkesmas Makassar Perkuat Akurasi Laboratorium Kesehatan Daerah Kota Baubau, Dua …
Kebijakan penguatan RSUD melalui SIHREN dinilai sejalan dengan upaya global World Health Organization (WHO) dalam memperkuat sistem rujukan kesehatan agar layanan tidak terpusat di kota besar.
Pemerintah menegaskan bahwa pengembangan RSUD Krui diharapkan mampu meningkatkan akses layanan kesehatan masyarakat di wilayah Pesisir Barat sehingga pasien tidak perlu dirujuk ke luar daerah untuk mendapatkan layanan medis lanjutan.(*)
baca berita lainnya:
PMB Hafizah Baubau Hadirkan Pendampingan Ibu dan Bayi dari Hamil hingga Nifas, Fasilitas Lengkap dan Humanis
BAUBAU, DURASITIMES.COM — Praktik Mandiri Bidan (PMB) Hafizah di Kota Baubau, Sulawesi Tenggara, memperkuat pelayanan kesehatan ibu dan anak melalui layanan persalinan humanis, pendampingan intensif, serta kesiapsiagaan tenaga kesehatan selama 24 jam guna menjawab kebutuhan masyarakat di wilayah Baubau dan daerah kepulauan sekitarnya. “PMB Hafizah Baubau Hadirkan Pendampingan Ibu dan Bayi dari Hamil hingga Nifas, Fasilitas Lengkap dan Humanis,”

Tingginya kepercayaan masyarakat terhadap fasilitas kesehatan tersebut terlihat dari banyaknya pasien yang datang tidak hanya dari Kota Baubau, tetapi juga dari Kabupaten Wakatobi, khususnya Kecamatan Kaledupa, serta Kabupaten Buton Selatan, termasuk wilayah Kadatua. Kepercayaan itu dibangun melalui pelayanan yang mengedepankan kenyamanan pasien sejak masa kehamilan hingga pascapersalinan.
Pemilik PMB Hafizah, Bdn Harafiah, S.ST., C.MSHT., C.BMHT, mengatakan pihaknya berupaya memberikan pelayanan yang lebih personal dibandingkan layanan kesehatan sejenis. “Kami berusaha memberikan pendampingan maksimal sejak masa kehamilan, proses persalinan, hingga masa nifas agar ibu dan bayi mendapatkan pelayanan yang aman dan nyaman,” ujarnya, Minggu (21/6).
Dalam setiap proses persalinan, PMB Hafizah menerapkan sistem pendampingan oleh tiga bidan sekaligus. Saat ini fasilitas tersebut didukung enam bidan, termasuk pemilik praktik, serta seorang dokter umum, dr. Aldino Siwa Putra. “Untuk pelayanan persalinan, kami melibatkan tiga bidan agar keselamatan dan kenyamanan ibu maupun bayi dapat terjaga secara optimal,” kata Harafiah.
Selain layanan persalinan 24 jam, PMB Hafizah juga menyediakan pemeriksaan kehamilan, pelayanan keluarga berencana (KB), pemeriksaan IVA dan IVA Test, tembak telinga, Baby Spa, serta pelayanan kesehatan umum. Seluruh layanan tersebut didukung dengan kelengkapan perizinan, mulai dari Surat Izin Praktik (SIP), Surat Tanda Registrasi (STR), hingga dokumen administrasi lain yang dipersyaratkan pemerintah.
PMB Hafizah juga memfasilitasi peserta BPJS Kesehatan untuk mengakses layanan persalinan, pemeriksaan kehamilan, dan KB. Tidak hanya itu, fasilitas kesehatan tersebut turut membantu pengurusan kepesertaan BPJS bagi bayi yang baru lahir dari orang tua yang telah terdaftar sebagai peserta. “Mayoritas masyarakat saat ini menggunakan BPJS Kesehatan sehingga kami berupaya membantu agar pelayanan kesehatan lebih mudah dijangkau,” ujar Harafiah.
Sebagai bentuk pelayanan berkelanjutan, PMB Hafizah melakukan pemantauan pascapersalinan melalui kunjungan rumah. Bahkan bagi pasien yang masih berdomisili di wilayah Kota Baubau, pihaknya turut membantu proses pengantaran pulang serta memberikan souvenir dan dokumentasi foto bayi sebagai kenang-kenangan bagi keluarga. “Kami ingin pasien merasa diperhatikan sejak datang hingga kembali ke rumah,” katanya.
Dari sisi fasilitas, PMB Hafizah menyediakan ruang persalinan yang nyaman dengan pendingin ruangan (AC), kamar mandi dalam, oksigen, alat sterilisator, serta peralatan medis yang memenuhi standar pelayanan kesehatan. Penguatan fasilitas ini sejalan dengan upaya peningkatan kualitas layanan kesehatan ibu dan bayi yang menjadi salah satu prioritas pembangunan kesehatan nasional.
baca juga:
- Klinik Estetika Tanpa Izin di Bali Ditutup, WNA Ikut Diperiksa
- BB Labkesmas Makassar Perkuat Akurasi Laboratorium Kesehatan Daerah Kota Baubau, Dua …
Secara historis, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan UNICEF selama dua dekade terakhir terus mendorong pendekatan respectful maternity care atau pelayanan persalinan yang menghormati martabat ibu. Di Indonesia, upaya penurunan angka kematian ibu juga menjadi agenda penting pemerintah sejak pelaksanaan target Millennium Development Goals (MDGs) hingga Sustainable Development Goals (SDGs). Kehadiran fasilitas kesehatan berbasis komunitas seperti PMB Hafizah dinilai berperan dalam memperluas akses layanan kesehatan maternal yang aman, berkualitas, dan mudah dijangkau masyarakat, terutama di wilayah kepulauan.(*)


