Bupati Azhari Teken PKS, Jalur Afirmasi Kemenhub Dibuka, Putra-Putri Buteng Berpeluang Masuk Sekolah Kedinasan
BUTON TENGAH, DURASITIMES.COM – Bupati Buton Tengah Dr. H. Azhari, S.STP., M.Si., menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Perhubungan RI sebagai langkah strategis untuk membuka jalur afirmasi bagi putra-putri daerah menempuh pendidikan di sekolah kedinasan transportasi. Penandatanganan tersebut berlangsung di Aula Garuda Kampus Politeknik Transportasi Darat (Poltrada) Bali, Tabanan, Jumat (12/6/2026). “Bupati Azhari Teken PKS, Jalur Afirmasi Kemenhub Dibuka, Putra-Putri Buteng Berpeluang Masuk Sekolah Kedinasan,”
Kerja sama tersebut merupakan tindak lanjut dari Nota Kesepahaman (MoU) yang telah dibangun sebelumnya dan melibatkan dua perguruan tinggi kedinasan unggulan di bawah Kementerian Perhubungan, yakni Politeknik Transportasi Darat (Poltrada) Bali dan Politeknik Transportasi Darat Indonesia (PTDI)-STTD Bekasi.
Dalam kegiatan itu, hadir pula Kepala BPSDM Kementerian Perhubungan, Direktur Poltrada Bali, Direktur PTDI-STTD Bekasi, Direktur Poltek Penerbangan Indonesia Curug, serta tujuh kepala daerah lainnya yang menjalin kerja sama serupa untuk memperkuat pengembangan sumber daya manusia di sektor transportasi.
Bupati Azhari menegaskan bahwa kerja sama ini merupakan bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Buton Tengah dalam memperluas akses pendidikan berkualitas bagi generasi muda. “Kami telah berdiskusi intensif dengan Kepala BPSDM agar anak-anak Buteng dapat memperoleh kuota atau jalur afirmasi sehingga peluang diterimanya menjadi lebih besar,” ujarnya.
Menurut Azhari, keberadaan jalur afirmasi diharapkan menjadi solusi bagi lulusan SMA, MA, dan SMK sederajat di Buton Tengah yang ingin melanjutkan pendidikan sebagai taruna sekolah kedinasan namun selama ini menghadapi persaingan seleksi yang sangat ketat.
Ia menambahkan, “Kami ingin menyiapkan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi tinggi dan mampu bersaing, baik untuk memenuhi kebutuhan sektor transportasi nasional maupun peluang kerja di tingkat internasional.”
Program tersebut sekaligus menjadi bagian dari strategi pembangunan daerah yang menempatkan peningkatan kualitas SDM sebagai investasi jangka panjang. Pemerintah daerah berharap semakin banyak generasi muda Buton Tengah yang memperoleh pendidikan vokasi dan memiliki keterampilan profesional sesuai kebutuhan industri.
Secara historis, sekolah kedinasan di bawah Kementerian Perhubungan telah menjadi salah satu jalur pencetak tenaga ahli transportasi Indonesia selama puluhan tahun. Lulusan lembaga tersebut berkiprah di berbagai bidang, mulai dari transportasi darat, laut, udara hingga perkeretaapian, mendukung pembangunan infrastruktur dan layanan publik di seluruh wilayah Indonesia.
Di tingkat nasional, pemerintah terus mendorong penguatan pendidikan vokasi sebagai bagian dari agenda peningkatan daya saing sumber daya manusia. Sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dinilai penting agar pemerataan kesempatan pendidikan dapat dirasakan oleh masyarakat di berbagai daerah, termasuk wilayah kepulauan seperti Buton Tengah.
Secara internasional, pengembangan SDM transportasi juga menjadi perhatian banyak negara seiring meningkatnya konektivitas global dan kebutuhan tenaga kerja yang memiliki kompetensi teknis serta sertifikasi sesuai standar keselamatan dan pelayanan. Berbagai lembaga pendidikan transportasi di dunia mengedepankan kolaborasi antara pemerintah, industri, dan institusi pendidikan sebagai fondasi pembangunan sektor tersebut.
Bupati Azhari berharap kesempatan yang terbuka melalui PKS ini dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh para pelajar di Buton Tengah. “Kami ingin semakin banyak putra-putri daerah yang mampu mengharumkan nama Buton Tengah melalui prestasi di sekolah kedinasan dan pengabdian di sektor transportasi,” katanya.
baca juga:
- Bappenas Gelar Rakor Nasional, Geopark Pulau Muna Mulai Dikaji
- TP-PKK Buton Tengah Dukung Diversifikasi Pangan Nasional Dengan Menampilkan Olahan Non …
Sementara itu, masyarakat yang berminat mengikuti seleksi dapat memperoleh informasi mengenai persyaratan dan mekanisme pendaftaran melalui laman resmi BPSDM Kementerian Perhubungan maupun berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Buton Tengah sebagai pintu layanan di daerah.
Dengan ditandatanganinya perjanjian kerja sama tersebut, Pemerintah Kabupaten Buton Tengah optimistis jalur afirmasi akan membuka peluang lebih luas bagi generasi muda untuk mengenyam pendidikan kedinasan. Kolaborasi ini diharapkan tidak hanya meningkatkan kualitas SDM lokal, tetapi juga melahirkan tenaga profesional yang mampu berkontribusi bagi pembangunan sektor transportasi Indonesia dan mendukung daya saing bangsa di tingkat global.
baca berita lainnya:
Bupati Azhari Minta Program Sunatan Massal dan CKG Digelar Secara Berkala di Buton Tengah
BUTON TENGAH – Bupati Buton Tengah, Dr. Azhari, mendorong agar program pelayanan kesehatan gratis diperluas sehingga dapat menjangkau lebih banyak masyarakat. Harapan tersebut disampaikan saat menghadiri kegiatan Sunatan Massal dan Cek Kesehatan Gratis (CKG) di Desa Wadiabero, Kecamatan Gu, Sabtu (20/6/2026), yang diikuti ratusan warga. “Bupati Azhari Minta Program Sunatan Massal dan CKG Digelar Secara Berkala di Buton Tengah,”
Menurut Azhari, pelayanan kepada masyarakat harus menjadi prioritas utama pemerintah daerah. Ia menilai kehadiran pemerintah akan lebih bermakna apabila diwujudkan melalui layanan yang mudah diakses, cepat, dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
“Pelayanan kepada masyarakat harus menjadi prioritas utama dan tidak boleh terhambat oleh hal-hal yang bersifat seremonial,” ujar Azhari dalam sambutannya di hadapan peserta kegiatan.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati mengusulkan agar kegiatan sunatan massal dan pemeriksaan kesehatan gratis tidak hanya dilaksanakan di satu desa, tetapi dapat dirancang melibatkan beberapa desa sekaligus. Langkah itu diyakini mampu memperluas cakupan penerima manfaat dan meningkatkan pemerataan pelayanan kesehatan.
Ia juga menegaskan bahwa pemerintah daerah harus terus menghadirkan program-program yang menjawab kebutuhan riil masyarakat. “Kehadiran pemerintah harus diwujudkan melalui pelayanan yang cepat, mudah dijangkau, dan memberikan dampak nyata bagi warga,” katanya.
Kegiatan sosial tersebut menghadirkan berbagai layanan, mulai dari pemeriksaan kesehatan umum, konsultasi medis, hingga sunatan massal tanpa dipungut biaya. Antusiasme masyarakat terlihat dari tingginya jumlah peserta yang memanfaatkan fasilitas yang disediakan panitia.
Bupati Azhari turut memberikan apresiasi kepada dokter spesialis, dokter umum, perawat, serta seluruh tenaga kesehatan yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan. Menurutnya, dedikasi para tenaga medis menjadi bagian penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang kesehatan.
Penghargaan juga disampaikan kepada TP-PKK, PMI, Yayasan Haji Kalla, serta seluruh panitia dan pihak yang telah bersinergi menyukseskan kegiatan tersebut. “Kolaborasi berbagai pihak seperti ini perlu terus diperkuat agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat secara luas,” ungkapnya.
Selain membahas pelayanan kesehatan, Azhari mengingatkan pentingnya validitas data dalam penyaluran bantuan sosial. Ia menilai data yang akurat menjadi syarat utama agar berbagai program pemerintah dapat disalurkan secara tepat sasaran sesuai ketentuan yang berlaku.
“Validitas data harus terus dijaga sehingga bantuan pemerintah benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak,” tegasnya.
Secara historis, penyelenggaraan pelayanan kesehatan gratis di Indonesia telah menjadi bagian dari upaya pemerintah memperluas akses layanan dasar, terutama setelah reformasi sistem jaminan kesehatan nasional yang terus berkembang dalam satu dekade terakhir. Berbagai daerah juga rutin menggelar bakti sosial kesehatan sebagai pelengkap layanan kesehatan formal untuk menjangkau masyarakat di wilayah pedesaan.
Dalam konteks internasional, organisasi kesehatan dunia selama bertahun-tahun mendorong negara-negara untuk memperkuat layanan kesehatan primer dan preventif sebagai fondasi peningkatan kualitas hidup masyarakat. Program pemeriksaan kesehatan, edukasi, dan layanan medis berbasis komunitas dinilai efektif dalam mendukung deteksi dini penyakit serta memperluas akses pelayanan bagi kelompok rentan.
baca juga:
- Kemenkes Tegaskan Tidak Ada Penggelembungan Anggaran Alkes RSUD Krui
- Penguatan SDM dan Sarana Laboratorium Jadi Fokus Kunjungan Kepala BB Labkesmas …
Kegiatan di Desa Wadiabero turut dihadiri Wakil Bupati Buton Tengah Muh. Adam Basan, S.Sos., Ketua TP-PKK Buton Tengah Umi Noranah Azhari, staf ahli PKK Kartini Adam Basan, sejumlah anggota DPRD, para kepala organisasi perangkat daerah, kepala desa se-Kecamatan Gu, tenaga kesehatan, serta tokoh masyarakat setempat. Kehadiran para pemangku kepentingan tersebut mencerminkan dukungan bersama terhadap penguatan pelayanan kesehatan yang inklusif dan berkelanjutan di Kabupaten Buton Tengah.(*)
