Bawaslu Buton Raih Penghargaan KPPN atas Tata Kelola Keuangan Terbaik
BUTON, DURASITIMES.COM – Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Buton menerima penghargaan dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) sebagai satuan kerja dengan pengelolaan keuangan terbaik pada kategori pagu anggaran rendah. Pengakuan tersebut diberikan atas keberhasilan institusi itu merealisasikan anggaran dan menyusun pelaporan keuangan secara tepat waktu serta sesuai ketentuan yang berlaku. “Bawaslu Buton Raih Penghargaan KPPN atas Tata Kelola Keuangan Terbaik,”
Penghargaan yang diterima pada akhir 2025 itu menjadi indikator bahwa penguatan tata kelola keuangan di lingkungan lembaga pemerintah terus menunjukkan hasil positif. Di Indonesia, peningkatan kualitas pengelolaan anggaran negara menjadi bagian dari agenda reformasi birokrasi dan penguatan akuntabilitas publik yang telah dijalankan dalam beberapa tahun terakhir melalui digitalisasi sistem keuangan dan pelaporan.
Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Buton, La Ode Nur Adiwijaya, S.Sos., M.Si., mengatakan keberhasilan tersebut merupakan buah dari kerja sama seluruh jajaran sekretariat dalam menjaga disiplin administrasi dan kepatuhan terhadap regulasi. “Alhamdulillah, dengan semangat seluruh staf, kami bisa mendapatkan penghargaan dari KPPN terkait pengelolaan keuangan terbaik pada kategori pagu rendah,” ujarnya usai menerima penghargaan di Kantor KPPN Baubau, Senin (8/6/2026).
Ia menjelaskan kategori pagu rendah diperuntukkan bagi satuan kerja dengan alokasi anggaran sebesar Rp3 miliar. Dalam penilaian tersebut, Bawaslu Kabupaten Buton dinilai mampu menjaga ketepatan realisasi penggunaan anggaran sekaligus memenuhi kewajiban pelaporan administrasi keuangan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
Menurut Nur Adiwijaya, salah satu faktor yang mendukung capaian itu adalah penerapan Cash Management System (CMS) dalam setiap transaksi keuangan. “Kami menggunakan CMS, sehingga transaksi dilakukan langsung melalui sistem perbankan, bukan secara tunai. Itu juga membantu meningkatkan nilai indeks pengelolaan anggaran kami,” katanya.
Penggunaan sistem pembayaran non tunai melalui CMS sejalan dengan tren nasional dalam modernisasi pengelolaan keuangan negara. Berbagai kementerian dan lembaga di Indonesia telah memanfaatkan layanan digital perbankan untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, serta meminimalkan risiko kesalahan administrasi maupun transaksi manual.
Secara historis di tingkat internasional, lembaga-lembaga publik di berbagai negara juga terus mengadopsi sistem electronic financial management dan digital treasury sebagai bagian dari praktik good governance. Organisasi internasional seperti Bank Dunia dan OECD selama bertahun-tahun mendorong transformasi digital dalam pengelolaan keuangan sektor publik guna meningkatkan akuntabilitas dan efektivitas penggunaan anggaran.
baca juga:
- Kader PPP Baubau Kembali Pilih H Yusran Fahim, Fokus Tambah Kursi DPRD, Siap Menang 2029
Warga Kokalukuna Curhat Soal Bansos dan Infrastruktur SaaT Reses DPRD Baubau H Masri
La Ode Nur Adiwijaya berharap penghargaan tersebut tidak hanya menjadi bentuk apresiasi atas kinerja yang telah dicapai, tetapi juga menjadi dorongan untuk mempertahankan standar pengelolaan anggaran yang profesional. “Harapan kami, penghargaan ini menjadi motivasi untuk terus melakukan pengelolaan anggaran yang baik dan sesuai regulasi,” ujarnya.
Ia menambahkan seluruh jajaran sekretariat berkomitmen menjaga kualitas tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel pada masa mendatang. “Kami berharap capaian ini menjadi penyemangat bagi seluruh staf untuk terus mempertahankan pengelolaan anggaran yang berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan,” tutupnya.(*)
baca berita lainnya:
Gerindra Tegaskan Hasil Diplomasi Prabowo Lebih Penting dari Frekuensi Lawatan
DURASITIMES.COM – Partai Gerindra menegaskan bahwa efektivitas kunjungan luar negeri Presiden Prabowo Subianto harus diukur dari manfaat strategis yang diperoleh Indonesia, bukan semata-mata dari jumlah perjalanan yang dilakukan. Pernyataan itu disampaikan sebagai respons atas kritik mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal yang menyoroti intensitas lawatan Presiden ke berbagai negara sejak awal masa pemerintahannya. “Gerindra Tegaskan Hasil Diplomasi Prabowo Lebih Penting dari Frekuensi Lawatan,”
Juru Bicara Partai Gerindra, Bahtra Banong, mengatakan masyarakat berhak meminta transparansi dan akuntabilitas terkait penggunaan anggaran negara untuk kunjungan luar negeri Presiden. Namun, menurut dia, ukuran yang lebih objektif adalah hasil konkret yang diperoleh Indonesia dari setiap agenda diplomasi tersebut.
“Yang harus menjadi fokus kita bukan seberapa sering presiden melakukan kunjungan luar negeri, tetapi seberapa besar manfaat yang berhasil dibawa pulang untuk rakyat Indonesia,” kata Bahtra dalam keterangan resminya, Senin (1/6).
Menurut Bahtra, diplomasi antar kepala negara tidak dapat disamakan dengan komunikasi melalui telepon atau konferensi video. Ia menilai banyak keputusan strategis di bidang investasi, perdagangan, energi, pertahanan, dan kerja sama internasional lahir dari pertemuan langsung yang mampu membangun kepercayaan politik serta komitmen jangka panjang antar pemimpin negara.
“Diplomasi antar kepala negara tidak sama dengan rapat virtual. Banyak keputusan strategis lahir dari komunikasi langsung yang membangun kepercayaan dan komitmen politik antar pemimpin,” ujarnya.
Bahtra menjelaskan bahwa setiap kunjungan luar negeri Presiden dilakukan bersama delegasi nasional yang terdiri atas perwakilan kementerian, badan usaha milik negara, serta pelaku usaha. Salah satu hasil yang disoroti adalah kunjungan Presiden Prabowo ke Prancis yang disebut menghasilkan sejumlah kesepakatan komersial senilai sekitar 3,5 miliar dolar Amerika Serikat atau lebih dari Rp61 triliun pada sektor energi, perdagangan, dan pertahanan.
“Kunjungan presiden bukan sekadar seremoni atau agenda simbolik. Ada manfaat ekonomi yang nyata, peluang investasi yang terbuka, dan kerja sama strategis yang dibangun,” kata Bahtra.
Sebelumnya, Dino Patti Djalal menyampaikan kritik melalui unggahan video di media sosial. Ia menyatakan memiliki tanggung jawab moral untuk memberikan masukan terkait pelaksanaan diplomasi Indonesia. Menurut perhitungannya, Presiden Prabowo termasuk salah satu kepala negara yang paling sering melakukan perjalanan luar negeri sejak menjabat.
Dino menilai sebagian agenda bilateral dapat dilakukan melalui sambungan telepon atau video conference sehingga pemerintah dapat menghemat anggaran yang digunakan untuk transportasi, pengamanan, logistik, dan akomodasi delegasi. Ia juga mencontohkan Presiden Meksiko Claudia Sheinbaum yang beberapa kali melakukan komunikasi langsung melalui telepon dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk membahas isu-isu strategis.
Selain itu, Dino mengusulkan agar pemerintah lebih memaksimalkan pertemuan bilateral di sela-sela forum internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), G20, ASEAN, maupun World Economic Forum. Menurut dia, pendekatan tersebut dapat meningkatkan efisiensi tanpa mengurangi substansi diplomasi yang ingin dicapai Indonesia.
Perdebatan mengenai efektivitas diplomasi langsung sesungguhnya bukan fenomena baru dalam hubungan internasional. Dalam sejarah Indonesia, Presiden Soekarno dikenal aktif menjalankan diplomasi personal dengan para pemimpin dunia dan menjadi salah satu tokoh penting dalam penyelenggaraan Konferensi Asia-Afrika di Bandung pada 1955. Forum tersebut kemudian menjadi tonggak lahirnya solidaritas negara-negara berkembang di tengah ketegangan Perang Dingin.
Di tingkat global, sejumlah kesepakatan bersejarah juga lahir melalui diplomasi tatap muka. Salah satu contohnya adalah Camp David Accords pada 1978 yang mempertemukan pemimpin Mesir dan Israel dengan mediasi Amerika Serikat. Selain itu, berbagai kesepakatan ekonomi dan geopolitik dalam forum G20 selama dua dekade terakhir juga banyak ditentukan melalui pertemuan langsung antar kepala negara dan pemerintahan.
baca juga:
- Bahlil Mantap Maju Caleg 2029, Targetkan Kebangkitan Golkar di Papua
- Bupati Buton Selatan H Muh Adios Tegaskan Pancasila Jawaban atas Tantangan Global
Di era digital, sejumlah negara memang mulai memanfaatkan teknologi komunikasi untuk menjalankan diplomasi jarak jauh. Namun, berbagai kajian hubungan internasional menunjukkan bahwa diplomasi tatap muka masih memainkan peran penting dalam membangun kepercayaan, menyelesaikan negosiasi kompleks, dan mempercepat pengambilan keputusan strategis yang berdampak pada kepentingan nasional.
Polemik mengenai frekuensi lawatan Presiden Prabowo dan efektivitas diplomasi luar negeri tersebut pun kini menjadi bagian dari diskursus publik. Di satu sisi terdapat tuntutan efisiensi anggaran, sementara di sisi lain pemerintah dan pendukungnya menekankan pentingnya manfaat ekonomi, politik, dan strategis yang dihasilkan dari setiap kunjungan kenegaraan.(*)
