DURASITIMES.COM – Ketua Umum Relawan Kami Jokowi–Gibran, Razman Arif Nasution, menegaskan keyakinannya terhadap keaslian ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dan mendorong agar polemik yang selama ini berkembang diselesaikan melalui mekanisme hukum di pengadilan. Menurutnya, langkah tersebut penting untuk memberikan kepastian hukum sekaligus mengakhiri perdebatan yang terus bergulir di ruang publik. “Razman Dorong Polemik Ijazah Jokowi Diselesaikan Melalui Pengadilan,”

Pernyataan itu disampaikan Razman saat menghadiri kegiatan di Kemayoran, Jakarta Pusat, Rabu (27/5/2026), menanggapi berbagai pandangan yang disampaikan Roy Suryo dan sejumlah pihak terkait penanganan perkara dugaan ijazah palsu Jokowi. Ia menilai proses hukum masih berjalan sesuai koridor yang berlaku dan belum kehilangan dasar legalitasnya.

Razman menegaskan bahwa pihak yang merasa keberatan terhadap proses penyidikan memiliki ruang hukum yang dapat ditempuh. “Kalau mereka tidak puas, sebelum sampai ke pengadilan, boleh praperadilan,” kata Razman. Menurut dia, mekanisme tersebut merupakan instrumen yang disediakan hukum untuk menguji tindakan penyidik maupun proses penegakan hukum.

Lebih lanjut, Razman menilai ada kesan keraguan dari pihak yang selama ini mempertanyakan keaslian ijazah Jokowi. “Menurut saya mereka takut sebenarnya masuk ke ruang sidang,” ujarnya. Ia berpendapat bahwa pengadilan merupakan forum yang paling tepat untuk menguji bukti, saksi, dan argumentasi hukum secara terbuka.

Selain mendorong penyelesaian melalui jalur hukum, Razman juga menyarankan agar Roy Suryo dan pihak terkait menemui langsung Jokowi. “Cobalah ketemu dengan Pak Jokowi. Mana tahu Pak Jokowi memaafkan,” katanya. Menurut Razman, Jokowi dikenal sebagai sosok yang terbuka dan tidak mempermasalahkan apabila ada pihak yang ingin menyampaikan permintaan maaf.

Dalam kesempatan yang sama, Razman menyatakan keyakinannya terhadap latar belakang pendidikan Jokowi. “Kalau saya yakin, masa Wali Kota dua periode, Gubernur DKI satu periode, Presiden dua periode, masa ijazahnya palsu,” ujarnya. Pernyataan tersebut menjadi dasar argumentasinya bahwa rekam jejak politik dan administratif Jokowi telah melalui berbagai proses verifikasi selama bertahun-tahun.

Secara historis, isu mengenai keabsahan dokumen pendidikan atau identitas pemimpin negara bukan hanya terjadi di Indonesia. Di berbagai negara, termasuk Amerika Serikat, Kenya, dan Nigeria, sejumlah tokoh politik pernah menghadapi tuduhan atau kontroversi terkait dokumen pribadi mereka. Sebagian besar kasus tersebut akhirnya diselesaikan melalui pemeriksaan lembaga berwenang atau proses peradilan untuk memastikan validitas dokumen yang dipersoalkan.

baca juga:

Lapas Baubau Perketat Pengawasan, Tes Urin hingga Antisipasi Penyelundupan Narkoba via Drone

Peringati Hari Lahir Pancasila 2026 Berlangsung Khidmat, ASN BPS Buton Selatan Teguhkan Komitmen …

Di Indonesia, polemik mengenai dokumen pendidikan pejabat publik juga beberapa kali muncul dalam berbagai kontestasi politik sejak era reformasi. Namun, penyelesaiannya umumnya dilakukan melalui verifikasi lembaga terkait, pemeriksaan administrasi, maupun proses hukum yang menghasilkan putusan berkekuatan hukum tetap.

Razman berharap polemik mengenai ijazah Jokowi tidak terus berkembang tanpa kepastian. Ia menilai proses peradilan merupakan cara paling tepat untuk memberikan jawaban yang objektif dan mengakhiri perdebatan yang selama ini menjadi perhatian publik.(*)