Gerindra Tegaskan Hasil Diplomasi Prabowo Lebih Penting dari Frekuensi Lawatan
DURASITIMES.COM – Partai Gerindra menegaskan bahwa efektivitas kunjungan luar negeri Presiden Prabowo Subianto harus diukur dari manfaat strategis yang diperoleh Indonesia, bukan semata-mata dari jumlah perjalanan yang dilakukan. Pernyataan itu disampaikan sebagai respons atas kritik mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal yang menyoroti intensitas lawatan Presiden ke berbagai negara sejak awal masa pemerintahannya. “Gerindra Tegaskan Hasil Diplomasi Prabowo Lebih Penting dari Frekuensi Lawatan,”
Juru Bicara Partai Gerindra, Bahtra Banong, mengatakan masyarakat berhak meminta transparansi dan akuntabilitas terkait penggunaan anggaran negara untuk kunjungan luar negeri Presiden. Namun, menurut dia, ukuran yang lebih objektif adalah hasil konkret yang diperoleh Indonesia dari setiap agenda diplomasi tersebut.
“Yang harus menjadi fokus kita bukan seberapa sering presiden melakukan kunjungan luar negeri, tetapi seberapa besar manfaat yang berhasil dibawa pulang untuk rakyat Indonesia,” kata Bahtra dalam keterangan resminya, Senin (1/6).
Menurut Bahtra, diplomasi antar kepala negara tidak dapat disamakan dengan komunikasi melalui telepon atau konferensi video. Ia menilai banyak keputusan strategis di bidang investasi, perdagangan, energi, pertahanan, dan kerja sama internasional lahir dari pertemuan langsung yang mampu membangun kepercayaan politik serta komitmen jangka panjang antar pemimpin negara.
“Diplomasi antar kepala negara tidak sama dengan rapat virtual. Banyak keputusan strategis lahir dari komunikasi langsung yang membangun kepercayaan dan komitmen politik antar pemimpin,” ujarnya.
Bahtra menjelaskan bahwa setiap kunjungan luar negeri Presiden dilakukan bersama delegasi nasional yang terdiri atas perwakilan kementerian, badan usaha milik negara, serta pelaku usaha. Salah satu hasil yang disoroti adalah kunjungan Presiden Prabowo ke Prancis yang disebut menghasilkan sejumlah kesepakatan komersial senilai sekitar 3,5 miliar dolar Amerika Serikat atau lebih dari Rp61 triliun pada sektor energi, perdagangan, dan pertahanan.
“Kunjungan presiden bukan sekadar seremoni atau agenda simbolik. Ada manfaat ekonomi yang nyata, peluang investasi yang terbuka, dan kerja sama strategis yang dibangun,” kata Bahtra.
Sebelumnya, Dino Patti Djalal menyampaikan kritik melalui unggahan video di media sosial. Ia menyatakan memiliki tanggung jawab moral untuk memberikan masukan terkait pelaksanaan diplomasi Indonesia. Menurut perhitungannya, Presiden Prabowo termasuk salah satu kepala negara yang paling sering melakukan perjalanan luar negeri sejak menjabat.
Dino menilai sebagian agenda bilateral dapat dilakukan melalui sambungan telepon atau video conference sehingga pemerintah dapat menghemat anggaran yang digunakan untuk transportasi, pengamanan, logistik, dan akomodasi delegasi. Ia juga mencontohkan Presiden Meksiko Claudia Sheinbaum yang beberapa kali melakukan komunikasi langsung melalui telepon dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk membahas isu-isu strategis.
Selain itu, Dino mengusulkan agar pemerintah lebih memaksimalkan pertemuan bilateral di sela-sela forum internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), G20, ASEAN, maupun World Economic Forum. Menurut dia, pendekatan tersebut dapat meningkatkan efisiensi tanpa mengurangi substansi diplomasi yang ingin dicapai Indonesia.
Perdebatan mengenai efektivitas diplomasi langsung sesungguhnya bukan fenomena baru dalam hubungan internasional. Dalam sejarah Indonesia, Presiden Soekarno dikenal aktif menjalankan diplomasi personal dengan para pemimpin dunia dan menjadi salah satu tokoh penting dalam penyelenggaraan Konferensi Asia-Afrika di Bandung pada 1955. Forum tersebut kemudian menjadi tonggak lahirnya solidaritas negara-negara berkembang di tengah ketegangan Perang Dingin.
Di tingkat global, sejumlah kesepakatan bersejarah juga lahir melalui diplomasi tatap muka. Salah satu contohnya adalah Camp David Accords pada 1978 yang mempertemukan pemimpin Mesir dan Israel dengan mediasi Amerika Serikat. Selain itu, berbagai kesepakatan ekonomi dan geopolitik dalam forum G20 selama dua dekade terakhir juga banyak ditentukan melalui pertemuan langsung antar kepala negara dan pemerintahan.
baca juga:
- Bahlil Mantap Maju Caleg 2029, Targetkan Kebangkitan Golkar di Papua
- Bupati Buton Selatan H Muh Adios Tegaskan Pancasila Jawaban atas Tantangan Global
Di era digital, sejumlah negara memang mulai memanfaatkan teknologi komunikasi untuk menjalankan diplomasi jarak jauh. Namun, berbagai kajian hubungan internasional menunjukkan bahwa diplomasi tatap muka masih memainkan peran penting dalam membangun kepercayaan, menyelesaikan negosiasi kompleks, dan mempercepat pengambilan keputusan strategis yang berdampak pada kepentingan nasional.
Polemik mengenai frekuensi lawatan Presiden Prabowo dan efektivitas diplomasi luar negeri tersebut pun kini menjadi bagian dari diskursus publik. Di satu sisi terdapat tuntutan efisiensi anggaran, sementara di sisi lain pemerintah dan pendukungnya menekankan pentingnya manfaat ekonomi, politik, dan strategis yang dihasilkan dari setiap kunjungan kenegaraan.(*)
baca berita lainnya:
Kader PPP Baubau Kembali Pilih H Yusran Fahim, Fokus Tambah Kursi DPRD, Siap Menang 2029
BAUBAU, DURASITIMES.COM — Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menargetkan peningkatan signifikan jumlah kursi legislatif di wilayah Buton Raya pada pemilu mendatang. Target tersebut mengemuka dalam Musyawarah Cabang Bersama (Muscaber) IX PPP yang digelar di Ballroom Villa Nirwana Beach, Kota Baubau, Minggu (12/04/2026). “Kader PPP Baubau Kembali Pilih H Yusran Fahim, Fokus Tambah Kursi DPRD, Siap Menang 2029,”
Kegiatan yang dihadiri kader dari Kota Baubau, Kabupaten Buton, dan Kabupaten Buton Tengah itu menjadi ajang konsolidasi penting bagi partai berlambang Ka’bah tersebut. Muscaber dibuka langsung oleh Wali Kota Baubau, Yusran Fahim, yang juga menjabat sebagai Ketua DPC PPP Kota Baubau.
Dalam arahannya, Yusran menegaskan bahwa PPP harus mampu merumuskan strategi politik yang berpijak pada kebutuhan nyata masyarakat. “Strategi kita ke depan harus membumi, lahir dari kebutuhan riil masyarakat, bukan sekadar konsep di atas kertas,” ujarnya.
Ia menambahkan, upaya peningkatan kursi DPRD hanya dapat dicapai melalui kerja kolektif dan konsolidasi yang solid di semua tingkatan partai. Oleh karena itu, seluruh kader diminta memperkuat jaringan dan komunikasi politik hingga ke akar rumput.
Menurut Yusran, Muscaber bukan sekadar agenda rutin organisasi, melainkan momentum penting untuk mengevaluasi capaian dan menyusun langkah strategis ke depan. “Ini bukan kegiatan seremonial, tetapi momentum sakral kebangkitan PPP di jazirah Buton,” katanya.
Ia juga menyoroti perlunya introspeksi menyeluruh terhadap hasil pemilu sebelumnya yang dinilai belum maksimal. Evaluasi tersebut, lanjutnya, harus menjadi dasar untuk memperbaiki kinerja partai secara menyeluruh.
“Mari kita jadikan kekurangan sebagai bahan bakar untuk melompat lebih tinggi. Dengan kepemimpinan kuat dan kekompakan kader, kita bisa sampai pada kemenangan,” ucap Yusran di hadapan ratusan peserta.
Lebih lanjut, Yusran mengingatkan pentingnya soliditas internal sebagaimana ditekankan oleh Ketua Umum DPP PPP, Muhamad Mardiono. Ia menyebut persatuan kader sebagai kunci utama untuk mengembalikan kejayaan PPP di tingkat nasional.
“Kunci kita satu, soliditas. Jika kita bersatu dan bergerak bersama, PPP akan kembali berjaya pada 2029,” tegasnya.
Secara historis, PPP merupakan salah satu partai politik tertua di Indonesia yang berdiri pada 1973 melalui fusi beberapa partai Islam. Dalam perjalanan politik nasional, PPP pernah menjadi kekuatan utama di parlemen, khususnya pada era Orde Baru hingga awal reformasi.
Namun, dalam beberapa pemilu terakhir, perolehan suara PPP cenderung mengalami fluktuasi. Pada Pemilu 2019 misalnya, PPP berhasil lolos ambang batas parlemen, tetapi dengan perolehan suara yang relatif menurun dibandingkan periode sebelumnya. Kondisi ini menjadi tantangan sekaligus peluang untuk melakukan pembenahan internal.
baca juga:
- Emil Hadiri Pelantikan Golkar, Bahlil Lontarkan Ajakan Bernuansa Gojekan
- Regulasi Baru PAW Diperkenalkan KPU Buton Selatan dalam Sosialisasi PKPU 3/2025, Sekaligus…
Fenomena kebangkitan partai politik berbasis ideologi atau identitas juga terjadi di berbagai negara. Di sejumlah negara Eropa dan Asia, partai-partai lama mampu bangkit kembali melalui penguatan basis kader dan adaptasi terhadap isu-isu kontemporer, seperti kesejahteraan sosial dan ekonomi kerakyatan.
Yusran menegaskan, perjuangan PPP tidak semata-mata berorientasi pada kekuasaan, tetapi juga pengabdian kepada masyarakat. “Kita tidak sedang berjuang untuk diri sendiri, tetapi untuk masa depan generasi mendatang,” katanya.
Ia berharap Muscaber IX PPP dapat menjadi titik awal konsolidasi besar menuju Pemilu 2029, dengan semangat baru dan strategi yang lebih adaptif. Dengan demikian, PPP di Buton Raya diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan publik sekaligus memperkuat posisinya di legislatif.(*)
