Sapi Brahman 950 Kilogram Bantuan Presiden Untuk Buton Selatan akan Disembelih di Laompo, Bupati H Muh Adios Dijadwalkan Sholat Iduladha 1447 H di Lapangan SMPN 1 Batauga
BUTON SELATAN, DURASITIMES.COM – Pemerintah Kabupaten Buton Selatan mematangkan persiapan pelaksanaan Salat Iduladha 1447 Hijriah yang akan dipusatkan di Lapangan SMP Negeri 1 Batauga. Selain menyiapkan pelaksanaan ibadah, pemerintah daerah juga menerima bantuan satu ekor sapi kurban dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, dengan bobot mencapai 950 kilogram. “Sapi Brahman 950 Kilogram Bantuan Presiden Untuk Buton Selatan akan Disembelih di Laompo, Bupati H Muh Adios Dijadwalkan Sholat Iduladha 1447 H di Lapangan SMPN 1 Batauga,”
Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Buton Selatan Aslia ST mengatakan bantuan sapi berjenis Brahman itu dijadwalkan tiba di Buton Selatan pada Senin sore dan akan disembelih di wilayah Laompo, tepatnya di Masjid Miftahul Khair setelah pelaksanaan Salat Iduladha.
“Ada sapi satu bantuan dari pemerintah, dari Presiden kita Pak Prabowo. Beratnya 950 kilogram, jenis Brahman,” ujar Aslia, Senin (25/5/2026), ketika diwawancara Baubau Post.
Menurut Aslia, penetapan Laompo sebagai lokasi penyembelihan dilakukan untuk pemerataan distribusi bantuan kurban pemerintah kepada masyarakat di berbagai wilayah. Tahun sebelumnya, bantuan hewan kurban pemerintah dipusatkan di kawasan Masjid Agung Batauga.
“Tahun kemarin di Masjid Agung, jadi tahun ini sebagai apresiasi untuk masyarakat Laompo. Tahun depan kemungkinan di titik lain lagi,” katanya. Untuk penyerahan resminya, Lanjut Aslia, akan dilakukan usai sholat IdulAdha, Rabu 27 Mei 2026, sekitar Pukul 10.00 WITA, dan dilanjutkan dengan pen yembelihan hewan kurban,” tuturnya
Ia pun mengungkapkan, Bupati Buton Selatan H Muh Adios bersama keluarga dijadwalkan melaksanakan Salat Iduladha bersama masyarakat di Lapangan SMP Negeri 1 Batauga. Pemerintah daerah bersama Kementerian Agama juga telah menyiapkan berbagai kebutuhan teknis, mulai dari pengeras suara, arah kiblat, hingga penceramah.
“Insya Allah semua disiapkan, termasuk toa, sound sistem, dan mimbar akan disiapkan oleh bagian umum sekertariat daerah Buton Selatan. Sementara arah kiblat penentuannya akan bersama-sama dengan kemntrian agama Busel,” tutur Aslia.
Panitia pelaksana turut menyiapkan lokasi alternatif apabila cuaca tidak mendukung pelaksanaan salat di lapangan terbuka. Area masjid di sekitar lokasi telah disiapkan sebagai cadangan untuk memastikan pelaksanaan ibadah tetap berjalan lancar dan aman bagi jamaah.
Tradisi penyaluran sapi kurban Presiden sendiri telah berlangsung sejak era pemerintahan Presiden Soeharto dan terus dilanjutkan hingga kini sebagai bentuk perhatian negara terhadap masyarakat di daerah. Secara nasional, program bantuan hewan kurban rutin disalurkan ke seluruh provinsi dan kabupaten/kota menjelang Iduladha. Sementara secara internasional, tradisi distribusi hewan kurban juga dilakukan di banyak negara Muslim seperti Arab Saudi, Turki, dan Uni Emirat Arab sebagai bagian dari penguatan solidaritas sosial dan ketahanan pangan masyarakat saat hari raya keagamaan.
baca juga:
- Bupati Buton Selatan H Muh Adios Dorong Reformasi Pelayanan Publik Lewat Sidak OPD, Tegaskan ASN Harus Jujur dan Tepat Waktu
- Disdukcapil Buton Selatan Turun ke Pulau Siompu dan Siompu Barat Gunakan Genset Listrik Demi Capai …
Asliah menambahkan, penyerahan resmi bantuan sapi kurban rencananya dilakukan langsung oleh Bupati Buton Selatan. Namun apabila belum sempat dilakukan sebelum hari raya, prosesi serah terima akan digelar bersamaan dengan penyembelihan hewan kurban di Laompo.
“Kalau ada waktunya, beliau akan menerima pen yerahan sapi dari presiden besok. Tapi kalau tidak, nanti pada saat penyembelihan baru diserahkan secara resmi,” jelasnya. Aslia mengungkapkan saat diwawancara sapi kurban bantuan dari presiden sedang dalam perjalanan dari Muna. “Sapinya dijemput di Muna,” katanya sinmgkat.(*)
baca berita lainnya:
ATR/BPN Busel dan Pemda Busel Hadiri Kegiatan Yang Diinisiasi KPK Soal Percepat Integrasi Data BPHTB, Sinkronisasi NIB dan NOP Juga Dipercepat demi Kepastian Hukum Masyarakat
BUTON SELATAN, BAUBAUPOST.COM– Pemerintah daerah se Sultra termasuk pemda Buton Selatan bersama Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) seSulawesi Tenggara termasuk ATR/BPN Buton Selatan menghadiri kegiatan Via Zoom yang diinisiasi KPK RI guna mempercepat integrasi dan sinkronisasi data pertanahan dan perpajakan guna meningkatkan validasi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), memperkuat kepastian hukum, serta mendorong optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD). “ATR/BPN Busel dan Pemda Busel Hadiri Kegiatan Yang Diinisiasi KPK Soal Percepat Integrasi Data BPHTB, Sinkronisasi NIB dan NOP Juga Dipercepat demi Kepastian Hukum Masyarakat,”
Langkah tersebut dilakukan karena selama ini perubahan hak milik tanah belum secara otomatis diikuti perubahan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB). Akibatnya, data pertanahan dan perpajakan sering kali tidak sinkron dan berdampak pada lambannya pelayanan administrasi kepada masyarakat.
“Yang kita bangun adalah pelayanan tunggal kepada masyarakat. Karena itu, ego sektoral harus dihilangkan,” ujar salah satu narasumber dalam kegiatan integrasi layanan pertanahan dan perpajakan yang dihadiri Sekretaris Daerah Buton Selatan La Ode Harwanto, Kepala Dispenda Buton Selatan Amril Tamim, ATR/BPN Buton Selatan yang diwakili Kepala Seksi Survei dan Pemetaan Kantor Pertanahan Busel Jan Sandy Harlan, S.ST, M.Si, dan Inspektorat Buton Selatan.
Dalam pemaparan terungkap, data ATR/BPN mencatat jumlah bidang tanah di Sulawesi Tenggara diperkirakan mencapai 2.034.450 bidang. Namun, hingga kini baru sekitar 1.473.794 bidang yang telah dipetakan. Di Kota Kendari, misalnya diestimasi ada sekitar 159 ribu bidang tanah, tapi baru sekitar 118 ribu bidang yang berhasil dipetakan.
Kondisi tersebut menunjukkan masih besarnya potensi objek pajak yang belum terdata. Pemerintah menilai sinkronisasi data pertanahan dan perpajakan menjadi salah satu solusi penting untuk meningkatkan penghasilan asli daerah (PAD) sekaligus memperluas cakupan objek pajak daerah.
“Artinya masih ada bidang tanah yang belum tersentuh pajak. Ini yang harus disinkronkan antara pertanahan dan perpajakan,” kata narasumber tersebut, Senin, 18 Mei 2026
Dalam Diskusi itu, diperkenalkan Integrasi layanan dilakukan melalui pemanfaatan Protokol Integrasi Aplikasi (PIA) BPHTB yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah. Seluruh kantor pertanahan juga diminta menyiapkan data spasial agar dapat disesuaikan dengan basis data pemerintah daerah. Program tersebut merupakan bagian dari inisiatif yang didorong Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam upaya pencegahan kebocoran penerimaan daerah.
Secara nasional, integrasi data pertanahan dan perpajakan telah menjadi agenda reformasi birokrasi sejak pemerintah menjalankan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) pada 2017. Kementerian ATR/BPN mencatat jutaan bidang tanah telah berhasil disertifikasi melalui program tersebut guna memperkuat legalitas aset masyarakat dan mempercepat digitalisasi layanan pertanahan.
Di tingkat internasional, digitalisasi dan integrasi data pertanahan telah lama diterapkan di sejumlah negara maju seperti Singapura, Belanda, dan Australia. Sistem pertanahan berbasis digital di negara-negara tersebut terbukti mampu mempercepat layanan publik, meningkatkan transparansi administrasi, serta memperkuat penerimaan negara dari sektor properti dan perpajakan.
baca juga:
- Disdukcapil Buton Selatan Jemput Bola Rekam E-KTP di Siompu dan Siompu Barat Terkendala Listrik, Warga Tetap Antusias
- Sekda La Ode Harwanto: Program PSN di Buton Selatan Fokus pada Pangan, Nelayan dan Koperasi …
Sementara itu, penerapan sertifikat elektronik berdasarkan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 3 Tahun 2023 mulai memperkuat layanan elektronik pertanahan di Indonesia, meliputi pengecekan sertifikat, Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT), integrasi layanan, hingga peralihan hak atas tanah. Di Buton Selatan, Kota Baubau, Kendari, dan Kolaka, sekitar 98 persen layanan peralihan hak atas tanah dilaporkan dapat diselesaikan dalam waktu satu hingga lima hari kerja.
“Semua kantor pertanahan diminta serius menjalankan integrasi data ini dan menyiapkan data spasial yang akurat,” pinta narasumber tersebut.(*)
