Rakor Kementerian ATR/BPN Bersama KPK dan Pemerintah Daerah se-Sultra, Hasilkan Percepat Integrasi Data Tanah untuk Cegah Korupsi
SULTRA, DURASITIMES.COM – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan pemerintah daerah se-Sulawesi Tenggara (Sultra) memperkuat komitmen bersama dalam pencegahan korupsi dan peningkatan ekonomi daerah melalui rapat koordinasi yang digelar sebagai tindak lanjut kerja sama lintas lembaga di bidang pertanahan dan tata ruang. “Rakor Kementerian ATR/BPN Bersama KPK dan Pemerintah Daerah se-Sultra, Hasilkan Percepat Integrasi Data Tanah untuk Cegah Korupsi,”
Staf Ahli Bidang Partisipasi Masyarakat dan Pemerintah Daerah Kementerian ATR/BPN, Andi Tenri Abeng, mengatakan bahwa kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut arahan Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, yang menetapkan transformasi layanan pertanahan sebagai salah satu program strategis kementerian.
“Kegiatan yang kita kerja samakan ini merupakan tindak lanjut dari arahan dan inisiasi dari Pak Menteri, beliau juga berkomitmen menetapkan transformasi layanan pertanahan menjadi salah satu program strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan kepastian hak atas tanah bagi masyarakat,” ujar Andi Tenri Abeng pada Rapat Koordinasi Pencegahan Korupsi Pelayanan Publik Bidang Pertanahan dan Aset BMD Wilayah Sultra yang berlangsung di Kantor Gubernur Sultra, Kamis, (07/05/2026).
Ia menuturkan, Sultra dipilih sebagai salah satu pilot project kerja sama bersama KPK sehingga diharapkan dapat menjadi contoh implementasi program yang berhasil di daerah. Menurutnya, kerja sama Kementerian ATR/BPN dengan KPK yang diluncurkan sejak Oktober 2025 bertujuan memberikan manfaat nyata bagi daerah, mulai dari peningkatan pendapatan asli daerah (PAD), penguatan akuntabilitas pengelolaan aset daerah, hingga peningkatan kualitas layanan publik di bidang pertanahan.
Disaksikan Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah IV KPK, Edi Suryanto dan Staf Ahli Bidang Partisipasi Masyarakat dan Pemerintah Daerah, Andi Tenri Abeng, para pihak menyepakati komitmen bersama, di antaranya meningkatkan sinergi dan kolaborasi di bidang pertanahan dan tata ruang, mendorong implementasi sembilan paket program kerja sama, memperkuat koordinasi antarinstansi secara transparan, menindaklanjuti deklarasi dalam bentuk aksi nyata, serta menjalankan tugas sesuai peran dan fungsi masing-masing.
“Dari komitmen ini saya harapkan Bapak Ibu setelah kita bagikan ini bisa menjaga komitmen bersama ini bisa kita laksanakan dengan sebaik-baiknya untuk pencegahan korupsi dan peningkatan ekonomi daerah,” tegas Andi Tenri Abeng.
Sebagai informasi, sembilan program kerja sama untuk mendukung komitmen tersebut, di antaranya, integrasi Nomor Identifikasi Bidang (NIB) Tanah dan Nomor Objek Pajak (NOP), integrasi layanan pertanahan dengan Mal Pelayanan Publik, percepatan pendaftaran tanah, percepatan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang terintegrasi dalam sistem Online Single Submission (OSS), serta sensus pertanahan berbasis geospasial.
Fokus berikutnya ditekankan terkait integrasi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/Lahan Pangan Pertanian Berkelanjutan (KP2B/LP2B) dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), optimalisasi peran Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA), pengembangan Zona Nilai Tanah (ZNT), serta konsolidasi tanah untuk pembangunan daerah.
Sementara itu, Gubernur Sultra, Andi Sumangerukka, menilai sektor pertanahan dan pengelolaan barang milik daerah merupakan bidang yang sangat vital dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Namun, menurutnya, kedua sektor tersebut masih menghadapi berbagai persoalan kompleks.
baca juga:
- Ribuan Warga Kendari Padati Pawai Budaya HUT ke-62 Sultra, Gubernur Sultra ASR Saksikan Semarak Pawai Budaya di Kawasan MTQ
- Gubernur Sultra ASR Resmikan 100 Stand UMKM pada HUT ke-62 di Kawasan MTQ Kendari, Targetkan
Karena itu, Gubernur Sultra mengapresiasi pelaksanaan rakor yang dinilai dapat mendorong peningkatan kualitas layanan pertanahan sekaligus memberikan kepastian hak atas tanah bagi masyarakat. “Semoga kita semua dapat terus memperkuat komitmen bersama, meningkatkan sinergi dan kolaborasi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Serta dapat menghadirkan pelayanan publik yang terbaik pada seluruh masyarakat di Sulawesi Tenggara,” pungkasnya.
Adapun Rakor kali ini dihadiri oleh sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kementerian ATR/BPN; Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sultra, Budi Hartanto; Bupati dan Wali Kota se-Sultra; serta para Kepala Kantor Pertanahan se-Sultra. (*)
Galeri Foto
baca berita lainnya:
Gubernur ASR Buka Harmoni Sultra 2026, Fokus Ekonomi Kreatif dan Budaya
SULTRA, DURASITIMES.COM – Perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-62 Provinsi Sulawesi Tenggara yang dikemas dalam kegiatan Harmoni Sultra 2026 resmi dibuka di Tugu Religi Kendari, Jumat (24/4/2026). Kegiatan ini diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi kreatif sekaligus memperkuat sektor pariwisata daerah. “Gubernur ASR Buka Harmoni Sultra 2026, Fokus Ekonomi Kreatif dan Budaya,”
Pembukaan acara dilakukan secara simbolis melalui pemukulan bedug oleh Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Sumangerukka bersama sejumlah pejabat, termasuk Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Prof. Badri Munir Sukoco, serta dihadiri para kepala daerah se-Sulawesi Tenggara.
Dalam sambutannya, Gubernur Andi Sumangerukka mengajak masyarakat untuk ikut meramaikan seluruh rangkaian kegiatan hingga penutupan. “Mari kita bersama-sama menyaksikan dan menikmati seluruh acara yang telah disusun oleh panitia hingga hari terakhir,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa kegiatan ini bukan sekadar perayaan seremonial, melainkan ruang strategis untuk menampilkan kekuatan ekonomi dan budaya daerah kepada publik yang lebih luas.
Menurut Gubernur, awalnya perayaan HUT ke-62 Sultra direncanakan berlangsung di Kabupaten Wakatobi. Namun, karena kendala teknis, lokasi kegiatan dipindahkan ke Kota Kendari.
“Atas nama pemerintah provinsi, kami menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Wakatobi atas perubahan lokasi ini,” kata Andi Sumangerukka dalam pidatonya.
Sebagai bentuk komitmen, pemerintah provinsi tetap mengalokasikan anggaran pembangunan untuk Kabupaten Wakatobi, termasuk dana pendidikan sebesar Rp5 miliar serta dukungan pembangunan infrastruktur jalan.
Sementara itu, Sekjen Kemdiktisaintek, Prof. Badri Munir Sukoco, menilai Harmoni Sultra 2026 menjadi etalase penting bagi potensi daerah, mulai dari sektor ekonomi hingga budaya.
“Kegiatan ini bukan sekadar hiburan, tetapi juga menunjukkan kekuatan ekonomi, budaya, dan potensi generasi muda Sulawesi Tenggara,” ujarnya.
Ia juga mengapresiasi kolaborasi antara pemerintah daerah, TNI, dan Polri dalam menghadirkan berbagai atraksi, termasuk pertunjukan dirgantara yang sarat nilai kebangsaan.
Selain itu, Prof. Badri mengungkapkan progres pembangunan SMA Unggul Garuda di Kabupaten Konawe Selatan yang telah mencapai sekitar 20 persen dan ditargetkan mulai beroperasi pada Juli 2026.
“Kami berharap kehadiran SMA Unggul Garuda dapat menjadi bukti nyata komitmen pemerintah dalam menghadirkan pendidikan berkualitas,” katanya.
Secara historis, peringatan hari jadi provinsi di Indonesia kerap dimanfaatkan sebagai momentum penguatan identitas daerah sekaligus akselerasi pembangunan. Sulawesi Tenggara sendiri resmi terbentuk sebagai provinsi pada 27 April 1964 melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964, yang memisahkannya dari Provinsi Sulawesi Selatan dan Tenggara.
Di tingkat nasional, pengembangan ekonomi kreatif telah menjadi fokus pemerintah sejak pembentukan Badan Ekonomi Kreatif pada 2015, yang kemudian dilebur ke dalam Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Sektor ini terbukti mampu menjadi penopang pertumbuhan ekonomi, termasuk saat krisis global.
baca juga:
- Momentum HUT Sultra, Sekda Buton Selatan La Ode Harwanto Komitmen Perkuat Visi Pembangunan Berkelanjutan
- Lulo Massal Tutup Meriah Pawai Budaya HUT ke-62 Sultra di Kendari, Gubernur ASR Apresiasi Kekayaan…
Secara global, tren ekonomi kreatif juga terus meningkat. Laporan UNESCO menyebutkan bahwa industri kreatif menyumbang lebih dari 3 persen terhadap produk domestik bruto dunia dan menjadi salah satu sektor dengan pertumbuhan tercepat.
Dengan latar belakang tersebut, Harmoni Sultra 2026 diharapkan tidak hanya menjadi perayaan tahunan, tetapi juga menjadi katalisator pembangunan ekonomi berbasis potensi lokal yang berkelanjutan.
Menutup rangkaian sambutan, Prof. Badri menyampaikan harapan agar Sulawesi Tenggara semakin maju di usia ke-62. “Semoga Sulawesi Tenggara semakin harmonis, sejahtera, dan terus memberi kontribusi bagi Indonesia,” ujarnya.(*)
