Jumhur Hidayat Resmi Jadi Menteri LH, Aktivis Buruh Masuk Kabinet

JAKARTA, DURASITIMES.COM — Mohammad Jumhur Hidayat resmi dilantik sebagai Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia, menggantikan Hanif Faisol Nurofiq. Penunjukan ini menandai masuknya figur berlatar aktivisme buruh ke dalam jajaran kabinet, sekaligus membawa perspektif baru dalam pengelolaan isu lingkungan hidup nasional. “Jumhur Hidayat Resmi Jadi Menteri LH, Aktivis Buruh Masuk Kabinet,”

Pelantikan tersebut berlangsung di Jakarta dan menjadi bagian dari dinamika penyegaran kabinet di tengah tantangan perubahan iklim, degradasi lingkungan, serta tuntutan pembangunan berkelanjutan. Pemerintah berharap kepemimpinan baru mampu memperkuat sinergi antara kepentingan ekonomi, sosial, dan ekologi.

Jumhur dikenal sebagai Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), organisasi buruh besar di Indonesia. Latar belakangnya sebagai aktivis dinilai memberi warna tersendiri dalam pendekatan kebijakan publik yang lebih inklusif terhadap kelompok pekerja.

“Lingkungan hidup tidak bisa dipisahkan dari keadilan sosial. Pekerja dan masyarakat kecil harus menjadi bagian dari solusi,” ujar Jumhur dalam pernyataannya usai pelantikan.

Karier Jumhur tidak lepas dari dinamika politik nasional sejak era Orde Baru. Saat menjadi mahasiswa di Institut Teknologi Bandung, ia aktif dalam gerakan yang menentang kebijakan pemerintah, termasuk isu agraria dan ketimpangan sosial.

Aktivitas tersebut berujung pada penangkapan pada 1989. Ia divonis tiga tahun penjara karena keterlibatannya dalam demonstrasi mahasiswa. Pengalaman itu menjadi bagian penting dalam pembentukan pandangan politik dan sosialnya.

“Pengalaman masa lalu menjadi pelajaran berharga untuk memperjuangkan keadilan secara konstitusional,” kata Jumhur dalam salah satu forum diskusi publik.

Setelah bebas pada 1992, ia melanjutkan pendidikan di Universitas Nasional dan kemudian meraih gelar Magister Sosiologi dari Universitas Indonesia pada 2013. Kombinasi latar belakang teknis dan sosial memperkuat kapasitasnya dalam memahami isu pembangunan.

Di tingkat internasional, Jumhur pernah terlibat dalam solidaritas global, termasuk aksi dukungan terhadap demonstrasi mahasiswa di Tiananmen Square pada 1989. Peristiwa tersebut menjadi simbol penting dalam sejarah gerakan demokrasi dunia.

Selain itu, ia aktif dalam berbagai forum internasional seperti International Labor Conference (ILC) yang diselenggarakan oleh International Labour Organization (ILO). Keterlibatan ini memperluas jejaring serta perspektif globalnya dalam isu ketenagakerjaan dan kebijakan publik.

Pengalaman birokrasi Jumhur dimulai saat Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono menunjuknya sebagai Kepala BNP2TKI pada 2007. Dalam posisi tersebut, ia fokus pada perlindungan pekerja migran dan pemberantasan perdagangan manusia.

“Perlindungan pekerja migran adalah bagian dari tanggung jawab negara yang tidak bisa ditawar,” ujarnya dalam laporan kinerja saat menjabat.

Setelah tidak lagi menjabat, Jumhur kembali aktif dalam gerakan buruh dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Ia juga mendirikan sejumlah organisasi yang berfokus pada penguatan sektor informal dan UMKM.

Pada 2020, ia kembali menjadi sorotan setelah memimpin penolakan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja. Aksi tersebut berujung pada proses hukum dan vonis 10 bulan penjara terkait penyebaran informasi yang dinilai sebagai hoaks.

baca juga:

1. Hibah atau Waris? ATR/BPN Ungkap Cara Tepat Proses Balik Nama Sertipikat Tanah Orang Tua ke Anak
2. ATR/BPN Siapkan 849 Ribu Hektare Lahan dan Tata Ruang untuk Infrastruktur Energi Nasional

Secara historis, keterlibatan aktivis dalam pemerintahan bukan hal baru di Indonesia. Pasca Reformasi 1998, sejumlah tokoh gerakan mahasiswa dan masyarakat sipil turut mengisi jabatan publik, mencerminkan transisi demokrasi yang lebih terbuka.

Di tingkat global, fenomena serupa juga terjadi, di mana aktivis sosial masuk ke dalam pemerintahan untuk mendorong kebijakan berbasis keadilan sosial dan lingkungan, seiring meningkatnya perhatian dunia terhadap isu perubahan iklim dan keberlanjutan.

Dengan latar belakang panjang sebagai aktivis, birokrat, dan pemikir, Jumhur kini menghadapi tantangan besar dalam memimpin sektor lingkungan hidup. Sinergi antara kepentingan ekonomi dan pelestarian alam menjadi ujian utama di tengah tekanan global terhadap komitmen iklim Indonesia.

Pelantikan ini sekaligus menandai harapan baru terhadap arah kebijakan lingkungan hidup nasional yang lebih inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan.(*)

baca berita lainnya:

JAKARTA, DURASITIMES.COM — Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman resmi dilantik sebagai Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP), Senin (27/4), dengan membawa mandat utama mengawal percepatan program strategis nasional serta memperkuat koordinasi lintas lembaga pemerintahan. “Dudung Rangkap Penasihat Presiden Usai Dilantik Kepala KSP,”

Pelantikan tersebut dilakukan di Istana Kepresidenan dan menandai pergantian kepemimpinan dari M Qodari yang kini dipercaya memimpin Badan Komunikasi Pemerintah. Pergantian ini menjadi bagian dari penataan organisasi untuk mendukung agenda pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Dalam keterangannya kepada media, Dudung mengungkapkan bahwa dirinya saat ini masih merangkap jabatan sebagai penasihat khusus Presiden bidang pertahanan nasional. “Masih merangkap, tapi nanti pasti segera akan ada pergantian,” ujarnya.

Sebagai Kepala KSP, Dudung menegaskan perannya sebagai jembatan antara pemerintah dan masyarakat. Ia berkomitmen membuka akses seluas-luasnya terhadap laporan publik sebagai bagian dari upaya memperkuat respons pemerintah.

“Laporan masyarakat akan kami buka 24 jam, sehingga keluhan bisa segera ditindaklanjuti,” kata Dudung menegaskan.

Ia juga menekankan pentingnya memastikan seluruh program prioritas Presiden berjalan tanpa hambatan. Menurutnya, percepatan implementasi kebijakan menjadi kunci keberhasilan pemerintahan saat ini.

“Jangan sampai ada program prioritas yang terhambat birokrasi. Kalau ada, akan kita pangkas,” ujarnya.

Dudung menyebut koordinasi dengan kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah akan diperkuat guna menjaga efektivitas pelaksanaan program. Ia juga memastikan evaluasi dilakukan secara berkala agar target pemerintah dapat tercapai tepat waktu.

Secara historis, jabatan Kepala KSP kerap diisi oleh figur dengan latar belakang militer. Pada masa pemerintahan Joko Widodo, posisi ini pernah dipegang oleh Luhut Binsar Pandjaitan dan Moeldoko, yang turut memperkuat peran KSP dalam koordinasi kebijakan strategis.

Di tingkat internasional, peran lembaga serupa KSP dapat disandingkan dengan kantor staf eksekutif di berbagai negara, seperti White House Chief of Staff di Amerika Serikat yang berfungsi sebagai pengatur agenda dan koordinasi Presiden. Model ini menunjukkan pentingnya posisi staf kepresidenan dalam menjaga efektivitas pemerintahan.

Dudung sendiri merupakan lulusan Akademi Militer tahun 1988 dan pernah menjabat sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD). Karier militernya mencakup sejumlah posisi strategis, mulai dari Gubernur Akademi Militer hingga Pangdam Jaya dan Pangkostrad.

baca juga:

1. Prabowo Blusukan Serap Aspirasi Warga Senen, Fokus Penyediaan Hunian Layak
2. Bupati Buton Alvin Akakwijaya Perkuat Mitigasi Kemarau Lewat Rakornas Kementan

 

Pengalamannya di bidang teritorial dan kepemimpinan lapangan dinilai menjadi modal penting dalam menjalankan tugas di KSP, terutama dalam memastikan program pemerintah berjalan hingga tingkat daerah.

Dengan latar belakang tersebut, Dudung optimistis mampu menjalankan amanah sebagai Kepala KSP sekaligus memperkuat kehadiran negara dalam merespons kebutuhan masyarakat. “Kami akan bekerja cepat, tepat, dan terukur demi memastikan program Presiden benar-benar dirasakan masyarakat,” ujarnya.

Penunjukan Dudung sekaligus menegaskan arah kebijakan pemerintah dalam memperkuat fungsi koordinasi dan pengawasan program strategis nasional, di tengah tantangan birokrasi dan dinamika pembangunan yang terus berkembang.(*)