Hoaks Vaksin Meningkat, Kemenkes Fokus Perbaiki Komunikasi Publik

JAKARTA, DURASITIMES.COM — Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan menegaskan pentingnya penguatan komunikasi publik sebagai strategi utama dalam meningkatkan cakupan imunisasi nasional di tengah maraknya disinformasi yang beredar di masyarakat. Upaya tersebut menjadi fokus dalam Forum Tematik Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Bakohumas) Kementerian Kesehatan yang digelar dalam rangka Pekan Imunisasi Dunia 2026 di Jakarta, Selasa (21/4). “Hoaks Vaksin Meningkat, Kemenkes Fokus Perbaiki Komunikasi Publik,”

Direktur Kemitraan Komunikasi Lembaga dan Kehumasan dan Digital Kemenkes, Maroli J. Indarto, menyampaikan bahwa fenomena infodemi membuat hoaks terkait vaksin menyebar lebih cepat dibandingkan informasi berbasis bukti medis. Kondisi ini dinilai menjadi tantangan serius dalam membangun kepercayaan masyarakat.

“Humas harus mampu menerjemahkan bahasa medis yang kaku menjadi narasi humanis yang menyentuh masyarakat,” ujar Maroli dalam forum tersebut.

Ia menambahkan, meskipun cakupan imunisasi lengkap anak usia 12–23 bulan pada 2025 telah mencapai 76,9 persen, namun kualitas komunikasi di tingkat akar rumput masih memerlukan penguatan agar pesan kesehatan dapat diterima secara efektif.

Sementara itu, Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kemenkes, Aji Muhawarman, mengungkapkan bahwa fenomena anak tanpa imunisasi atau zero dose masih ditemukan di berbagai daerah di Indonesia.

Menurutnya, rendahnya partisipasi imunisasi dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kurangnya edukasi, keterbatasan izin keluarga, hingga paparan informasi keliru yang masif di ruang digital.

“Rekan-rekan humas harus menjadi garda terdepan dalam membersihkan hoaks kesehatan dan memperkuat pesan positif secara masif,” kata Aji.

Data Kementerian Kesehatan menunjukkan bahwa cakupan imunisasi bayi dan baduta lengkap hingga 2025 belum merata. Bahkan cakupan imunisasi anak sekolah masih berada di bawah 88 persen, sementara jumlah anak zero dose DPT-HB-Hib mencapai 991.022 pada 2025, meningkat dibandingkan 2024.

Wakil Menteri Kesehatan RI, Dante Saksono Harbuwono, menegaskan bahwa tantangan terbesar program imunisasi saat ini bukan hanya pada aspek layanan, melainkan komunikasi publik yang efektif.

“Kita menghadapi arus misinformasi dan disinformasi yang masif, mulai dari isu keamanan vaksin hingga narasi menyesatkan yang melemahkan kepercayaan masyarakat,” ujar Dante.

Ia menambahkan, transformasi sistem kesehatan nasional menempatkan komunikasi publik sebagai pilar strategis yang membutuhkan orkestrasi kuat dan kolaborasi lintas sektor.

Forum Bakohumas tahun ini mengusung tema “Sinergi Humas Pemerintah untuk Program Imunisasi yang Lebih Kuat dan Terpercaya”. Kegiatan ini diharapkan mampu memperkuat kapasitas komunikasi sekaligus memperluas jejaring antarinstansi pemerintah.

Diskusi panel dalam forum tersebut turut menghadirkan Direktur Imunisasi Indri Yogaswari, pakar big data Ismail Fahmi, serta influencer kesehatan Mohamad Hildan yang membahas situasi imunisasi hingga analisis media sosial terkait gerakan anti-vaksin.

Dalam konteks historis, program imunisasi telah terbukti menjadi salah satu intervensi kesehatan paling efektif di dunia. Organisasi Kesehatan Dunia atau World Health Organization mencatat imunisasi berhasil mencegah jutaan kematian setiap tahun sejak diperkenalkan secara luas pada dekade 1970-an melalui Expanded Programme on Immunization (EPI).

Di Indonesia, program imunisasi nasional telah berjalan sejak 1977 dan terus berkembang, termasuk dengan diperkenalkannya vaksin kombinasi DPT-HB-Hib untuk meningkatkan perlindungan anak terhadap berbagai penyakit menular berbahaya.

baca juga:

1. Dibawah Komando Hj Siti Norma Adios, PMI Buton Selatan Aktif Kembali Gelar Donor Darah Besar Libatkan TNI, Polri, dan Masyarakat
2. IDI Baubau Periode 2025-2028 Dilantik, Pemkot Dorong RSUD Naik Kelas dan Modern

Namun demikian, dalam beberapa tahun terakhir, tantangan global berupa keraguan terhadap vaksin (vaccine hesitancy) meningkat, bahkan oleh World Health Organization pernah dimasukkan sebagai salah satu ancaman kesehatan global pada 2019.

Melalui forum ini, pemerintah mendorong pendekatan prebunking sebagai strategi komunikasi preventif, yaitu mengedukasi masyarakat agar mampu mengenali dan menolak hoaks sebelum tersebar luas.

“Dengan lebih dari 10.000 pranata humas di seluruh Indonesia, ini merupakan kekuatan besar untuk melakukan kontra-narasi jika digerakkan secara serempak,” ujar Maroli menegaskan.

Sinergi lintas instansi diharapkan dapat memperkuat kepercayaan publik terhadap imunisasi, sekaligus memastikan setiap anak Indonesia memperoleh hak kesehatan secara merata di tengah tantangan era digital yang kian kompleks.(*)

baca beritanya:

BUTON SELATAN, DURASITIMES.COM– Dinas Pengendalian Penduduk dan  Keluarga Berencana (PPKB) Kabupaten Buton Selatan menegaskan komitmennya untuk menekan angka stunting dan mengendalikan laju pertumbuhan penduduk pada 2026 melalui pendekatan terpadu berbasis data dan edukasi masyarakat. “Tahun 2026, PPKB Buton Selatan Fokus Kendalikan Penduduk dan Turunkan Stunting,”

Langkah tersebut diwujudkan melalui penyusunan peta jalan (roadmap) pengendalian penduduk yang kini masih dalam proses perencanaan dan pengumpulan data-data dukung yang akan segera di realisaikan dalam waktu dekat dan akan digunakan sebagai acuan kebijakan jangka menengah pemerintah daerah Kabupaten Buton Selatan.

Kepala Dinas PPKB Buton Selatan La Ode Karman SE MM mengatakan bahwa arah kebijakan tersebut merupakan tindak lanjut dari agenda strategis nasional yang menempatkan isu kependudukan dan stunting sebagai prioritas pembangunan.

“Fokus kami ada dua, yakni pengendalian angka kelahiran melalui program KB serta percepatan penurunan stunting di masyarakat,” ujar Karman.

Dalam implementasinya, PPKB Buton Selatan mengintegrasikan sistem digital Sistem Informasi Keluarga (SIGA) untuk memantau kondisi  keluarga, distribusi alat kontrasepsi, serta capaian layanan  kesehatan secara real time.

Pemanfaatan teknologi ini dinilai penting, mengingat secara historis pemerintah Indonesia telah lama mendorong pengendalian penduduk sejak era Orde Baru melalui program Keluarga Berencana yang dikenal luas hingga tingkat global sebagai salah satu model sukses.

Berdasarkan data Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, angka fertilitas total (TFR) Indonesia berhasil ditekan dari sekitar 5,6 pada 1970-an menjadi sekitar 2,2 dalam satu dekade terakhir. Namun, tantangan baru muncul dalam bentuk kualitas sumber daya manusia, terutama stunting.

Secara global, World Health Organization mencatat sekitar 22 persen anak balita di dunia mengalami stunting pada 2022, yang berdampak pada perkembangan kognitif dan produktivitas jangka panjang.

Di tingkat lokal, PPKB Buton Selatan mengadopsi pendekatan berbasis komunitas melalui edukasi langsung oleh Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) yang menjangkau hingga desa dan kecamatan.

“Untuk program KB, kami rutin melakukan penyuluhan penggunaan alat kontrasepsi dengan melibatkan PLKB di seluruh wilayah,” Lanjut Karman.

Selain itu, intervensi gizi dilakukan melalui program dapur sehat yang mengedukasi masyarakat tentang pengolahan makanan bergizi berbasis bahan lokal. Program ini menyasar ibu hamil, ibu pasca persalinan, dan balita sebagai kelompok paling rentan terhadap risiko stunting.

“Kami berikan pemahaman bagaimana mengolah makanan bergizi agar kebutuhan nutrisi keluarga terpenuhi,” tambahnya.

Tidak hanya berhenti pada edukasi, PPKB juga melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala melalui kunjungan lapangan guna memastikan efektivitas program. “Hasilnya kami laporkan secara harian, lalu direkap bulanan untuk evaluasi apakah terjadi perubahan pola hidup dan penurunan stunting,” jelasnya

PPKB juga turut mengawal pelaksanaan program Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi bagian dari intervensi nasional untuk memperbaiki status gizi masyarakat.

baca juga:

1. Bupati Busel H Muh Adios Ingatkan Warga Tetap Tenang Saat Hadapi Bencana, BPBD Busel Perkuat Kesiapsiagaan Warga Lewat Sosialisasi Bencana
2. Bupati Busel H Muh Adios Ungkap Nilai Utang Budi Pada Yayasan Sahabat Muadz Indonesia dalam

Menurut Karman, keberhasilan program ini sangat ditentukan oleh kolaborasi lintas sektor, mulai dari tenaga kesehatan, pemerintah desa, hingga partisipasi aktif masyarakat.

“Peta jalan yang kami susun akan menjadi pegangan kepala daerah dalam menentukan kebijakan berbasis kondisi riil masyarakat,” ujarnya.

Dengan strategi tersebut, PPKB Buton Selatan optimistis mampu berkontribusi dalam menciptakan keluarga yang sehat dan berkualitas sekaligus menekan laju pertumbuhan penduduk secara berkelanjutan.

Upaya ini juga sejalan dengan target pembangunan berkelanjutan atau United Nations dalam Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya penghapusan kelaparan dan peningkatan kesehatan masyarakat global.(*)