Bupati Buton Alvin Akawijaya Hadiri Rakornas, Dorong Strategi Irigasi dan Produksi Untuk Perkuat Mitigasi Kemarau
JAKARTA, DURASITIMES.COM– Pemerintah daerah diminta segera menyiapkan langkah konkret menghadapi potensi musim kemarau panjang 2026 yang diperkirakan berdampak pada produksi pangan nasional. Hal ini mengemuka dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) yang digelar Kementerian Pertanian di Jakarta Selatan, Senin (20/4/2026). “Bupati Buton Alvin Akawijaya Hadiri Rakornas, Dorong Strategi Irigasi dan Produksi Untuk Perkuat Mitigasi Kemarau,”
Bupati Buton Alvin Akawijaya Putra menjadi salah satu kepala daerah yang hadir dalam forum tersebut sebagai bentuk komitmen daerah dalam menyelaraskan kebijakan dengan strategi nasional menghadapi ancaman kekeringan.
Rakornas yang berlangsung di Auditorium Gedung F Kantor Pusat Kementerian Pertanian itu dipimpin langsung Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dan diikuti para kepala daerah dari berbagai wilayah di Indonesia, termasuk sejumlah bupati di Sulawesi Tenggara.
Dalam arahannya, Menteri Pertanian menegaskan bahwa prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menunjukkan adanya potensi kemarau berkepanjangan dengan curah hujan di bawah normal di sejumlah wilayah.
“Jika tidak diantisipasi sejak dini, kondisi ini dapat mengganggu produksi pertanian dan berimplikasi pada ketahanan pangan nasional,” ujar Amran dalam forum tersebut.
Ia menekankan pentingnya langkah cepat dan terukur, mulai dari optimalisasi pengelolaan air irigasi hingga percepatan masa tanam serta penggunaan varietas tanaman tahan kekeringan.
“Daerah harus bergerak cepat. Pompanisasi, pembangunan infrastruktur air, dan kesiapan data menjadi kunci utama menghadapi kemarau panjang,” tambahnya.
Bupati Buton Alvin Akawijaya Putra menyatakan bahwa keikutsertaannya dalam Rakornas tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat koordinasi lintas pemerintahan.
“Kami hadir untuk memastikan kebijakan daerah sejalan dengan strategi nasional, khususnya dalam menjaga stabilitas produksi pertanian,” katanya.
Ia menambahkan, Pemerintah Kabupaten Buton akan menindaklanjuti hasil Rakornas dengan menyiapkan program mitigasi yang berbasis data dan kebutuhan riil di lapangan.
Rakornas juga menekankan pentingnya validasi data dari pemerintah daerah sebagai dasar penyusunan program mitigasi kekeringan yang efektif dan tepat sasaran.
Seluruh peserta diminta menyusun usulan program yang telah diverifikasi, terutama terkait sektor pertanian dan irigasi di wilayah masing-masing.
Dalam forum tersebut, Bupati Buton turut didampingi Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Buton, Ma’mul Djamal, bersama sejumlah kepala daerah lain dari Sulawesi Tenggara seperti Bupati Bombana, Kolaka, Kolaka Timur, Konawe, Konawe Selatan, dan Buton Utara.
Secara historis, ancaman kemarau panjang bukan hal baru bagi Indonesia. Pada 2015, fenomena El Niño kuat menyebabkan kekeringan di berbagai daerah dan menurunkan produksi pertanian secara signifikan. Badan Pusat Statistik mencatat penurunan produksi padi nasional pada periode tersebut.
Di tingkat global, fenomena perubahan iklim juga telah meningkatkan frekuensi kejadian cuaca ekstrem. Laporan Organisasi Meteorologi Dunia (WMO) menunjukkan bahwa dekade terakhir menjadi periode terpanas dalam sejarah modern, dengan dampak signifikan terhadap sektor pangan di berbagai negara.
baca juga:
- Open House di Rujab, Bupati Buton Alvin Akawijaya Jadi Wadah Silaturahmi Masyarakat
- Data Terbaru Program MBG di Buton: Jangkau 30.720 Penerima dan Serap 484 Tenaga Kerja Lokal
Kondisi serupa mendorong banyak negara memperkuat sistem ketahanan pangan melalui inovasi teknologi pertanian dan pengelolaan sumber daya air yang lebih efisien.
Di Indonesia, pemerintah telah mengembangkan berbagai program strategis seperti pembangunan embung, irigasi modern, serta penggunaan benih unggul sebagai bagian dari adaptasi terhadap perubahan iklim.
Melalui Rakornas ini, diharapkan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah semakin kuat dalam menghadapi potensi krisis pangan akibat kemarau panjang pada 2026.
Langkah antisipatif yang terencana dan berbasis data dinilai menjadi faktor kunci untuk menjaga keberlanjutan produksi pertanian sekaligus melindungi kesejahteraan petani di seluruh Indonesia.(*)
baca berita lainnya:
Bantuan TJSL PT SMF Sasar 38 Rumah Tidak Layak di Kombeli- Buton Tahun 2026
BUTON, DURASITIMES.COM– Sebanyak 38 rumah tidak layak huni di Kelurahan Kombeli, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara, akan mendapatkan bantuan pembangunan dan rehabilitasi pada tahun 2026 melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) dari PT Sarana Multi Griya Finance (SMF). “Bantuan TJSL PT SMF Sasar 38 Rumah Tidak Layak di Kombeli- Buton Tahun 2026,”
Program ini merupakan hasil kolaborasi antara Pemerintah Kabupaten Buton, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI, serta Satuan Kerja (Satker) Sulawesi Tenggara, sebagai bagian dari upaya percepatan penanganan rumah tidak layak huni (RTLH).
Pelaksanaan program diawali dengan survei dan verifikasi lapangan yang dilakukan pada Rabu, 8 April 2026, oleh tim dari Kementerian PKP, PT SMF, dan Satker Sultra, yang turut didampingi langsung oleh Bupati Buton Alvin Akawijaya Putra bersama jajaran DPRD dan pemerintah kelurahan setempat.
Department Head TJSL PT SMF, Arif Hidayat, menyampaikan bahwa program bantuan perumahan tersebut telah berjalan sejak 2018 dan telah menjangkau puluhan daerah di Indonesia.
“Program ini sudah berjalan sejak 2018 dan telah menyasar 37 kota. Kabupaten Buton menjadi salah satu target tahun 2026 setelah melalui berbagai pertimbangan,” ujar Arif saat ditemui di lokasi kegiatan.
Ia menjelaskan bahwa sebelum pelaksanaan pembangunan, seluruh rumah calon penerima bantuan akan melalui proses verifikasi ketat guna memastikan kelayakan dan ketepatan sasaran.
Sementara itu, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Buton, La Joni, mengungkapkan bahwa dari total 38 unit bantuan tersebut, sebanyak 17 rumah akan dibangun baru dan 21 rumah lainnya akan direhabilitasi.
“Komposisinya 17 unit pembangunan baru dan 21 unit peningkatan kualitas rumah,” kata La Joni.
Bupati Buton Alvin Akawijaya Putra menyampaikan apresiasi atas dukungan pemerintah pusat dan BUMN dalam membantu masyarakat memperoleh hunian yang layak.
“Kami sangat berterima kasih atas perhatian pemerintah pusat dan PT SMF yang telah merespons kebutuhan masyarakat kami, khususnya dalam penyediaan rumah layak huni,” ujarnya.
Menurut Alvin, di tengah keterbatasan anggaran daerah, sinergi lintas sektor menjadi kunci dalam mempercepat pembangunan, terutama di bidang perumahan dan kawasan permukiman.
Ia menambahkan, masih banyak rumah warga di wilayah Buton yang belum memenuhi standar kelayakan, sehingga program serupa diharapkan dapat terus diperluas di masa mendatang.
Di tingkat nasional, program perbaikan rumah tidak layak huni telah menjadi prioritas pemerintah sejak diluncurkannya program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) pada awal 2000-an, yang kemudian diperkuat dalam berbagai kebijakan perumahan rakyat.
Bahkan, pemerintah Indonesia saat ini tengah mendorong target pembangunan tiga juta rumah sebagai bagian dari strategi pemenuhan backlog perumahan yang masih tinggi, yakni mencapai lebih dari 12 juta unit secara nasional berdasarkan data Kementerian PUPR beberapa tahun terakhir.
Kasubdit Perencanaan Teknis Pengembangan Kawasan Permukiman Kementerian PKP, Deny Dwi Susanto, menilai kontribusi program TJSL dari BUMN menjadi elemen penting dalam mendukung target nasional tersebut.
“Program TJSL ini sangat membantu dalam penanganan rumah tidak layak huni sekaligus mendukung capaian pembangunan perumahan nasional,” ujarnya.
Secara global, upaya penyediaan hunian layak juga menjadi bagian dari target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs), khususnya poin ke-11 tentang kota dan permukiman yang inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan.
Di berbagai negara berkembang, program kemitraan antara pemerintah dan sektor swasta seperti TJSL atau corporate social responsibility (CSR) telah menjadi model penting dalam mengatasi persoalan permukiman kumuh dan keterbatasan akses perumahan.
Dengan adanya program ini, diharapkan masyarakat penerima bantuan di Kabupaten Buton dapat menikmati hunian yang lebih sehat, aman, dan layak, sekaligus meningkatkan kualitas hidup secara menyeluruh.(*)
