Bulog Baubau dan Disperindag Salurkan 8.900 Liter Minyak Kita di Pasar Wameo Untuk Cegah Gejolak Harga Minyak Goreng

BAUBAU, BP- Perum Bulog Cabang Baubau bersama Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Baubau menyalurkan 8.900 liter minyak goreng merek Minyak Kita di Pasar Wameo, Kota Baubau, Jumat (17/4/2026). Penyaluran ini dilakukan sebagai langkah menjaga stabilitas harga dan memastikan ketersediaan pasokan kebutuhan pokok masyarakat di tingkat pedagang.“Bulog Baubau dan Disperindag Salurkan 8.900 Liter Minyak Kita di Pasar Wameo Untuk Cegah Gejolak Harga Minyak Goreng,”

Kegiatan distribusi tersebut difokuskan di salah satu pusat perdagangan utama Kota Baubau yaitu di Pasar Wameo yang menjadi barometer harga kebutuhan pokok. Pemerintah daerah bersama Bulog menilai pasar rakyat memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan harga di tingkat konsumen.

Pimpinan Perum Bulog Cabang Baubau Ritno mengatakan bahwa langkah ini merupakan bagian dari upaya antisipasi meskipun kondisi pasokan minyak goreng di wilayah tersebut masih dalam keadaan stabil.

“Sebetulnya minyak goreng saat ini tidak mengalami kelangkaan. Namun kami tetap melakukan penyaluran untuk mengantisipasi agar tidak terjadi gangguan pasokan yang bisa memicu kenaikan harga,” ujar Ritno.

Ia menambahkan bahwa harga Minyak Kita di pasar tradisional di Baubau saat ini masih berada pada level normal, yakni sekitar Rp15.700 per liter.

Penyaluran minyak goreng tersebut dilakukan kepada 30 mitra Bulog yang beroperasi di Pasar Wameo, dengan masing-masing menerima alokasi rata-rata sekitar 120 liter. Selain mitra resmi, kata Rino, distribusi juga menjangkau pedagang lain di sekitar pasar.

“Setiap mitra kami mendapatkan distribusi kurang lebih 120 liter, dan sebagian juga dialokasikan kepada pedagang lain di luar mitra Bulog,” kata Ritno.

Selain di Kota Baubau, Bulog juga memperluas distribusi ke wilayah lain seperti Buton Tengah serta beberapa daerah yang berada dalam cakupan kerja distribusi pangan Bulog setempat.

Total stok Minyak Kita yang tersimpan di gudang Bulog Baubau saat ini tercatat sekitar 90.000 liter. Jumlah tersebut dinilai masih mencukupi untuk kebutuhan masyarakat dalam beberapa waktu ke depan.

Penyaluran secara berkala ini dilakukan melalui mekanisme distribusi langsung ke pedagang pasar rakyat agar harga tetap terkendali dan tidak terjadi penumpukan permintaan di titik tertentu.

Kondisi ini juga menjadi bagian dari strategi pengendalian inflasi daerah, terutama pada komoditas minyak goreng yang memiliki dampak langsung terhadap biaya hidup masyarakat.

Dalam konteks nasional, Indonesia pernah mengalami gejolak harga minyak goreng pada awal 2022. Saat itu, kelangkaan sempat terjadi di berbagai daerah akibat gangguan rantai pasok global dan kebijakan pembatasan ekspor minyak sawit mentah (CPO), yang memicu kepanikan pasar domestik.

Krisis tersebut bahkan mendorong pemerintah Indonesia mengambil langkah intervensi, termasuk penetapan harga eceran tertinggi dan pelarangan sementara ekspor CPO demi menjaga ketersediaan dalam negeri.

Secara global, pasar minyak nabati juga kerap dipengaruhi oleh dinamika internasional, termasuk dampak konflik geopolitik seperti perang di Ukraina yang sempat mengganggu rantai pasok minyak nabati dunia serta mendorong volatilitas harga komoditas pangan.

“Stok yang ada di gudang Bulog Baubau saat ini masih aman, sekitar 90.000 liter, dan kami pastikan cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat serta mengantisipasi potensi kenaikan permintaan,” ujar Ritno menegaskan.

Sementara itu, Disperindag Kota Baubau menilai sinergi dengan Bulog menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas harga di pasar tradisional seperti di Pasar Wameo Kota Baubau. Kolaborasi tersebut dinilai efektif dalam meredam potensi lonjakan harga yang biasanya terjadi pada periode tertentu.

baca juga:

1. Bulog Baubau Rampungkan Distribusi Beras 20 Kg dan Minyak 4 Liter ke 3.857 PBP di Kecamatan Wolio
2. Hasil Panen 2,68 Ton/Ha, Sampolawa Optimistis Tingkatkan Produksi dan Perkuat Ketahanan…

“Kolaborasi ini penting untuk memastikan harga tetap stabil dan masyarakat tidak terdampak fluktuasi pasar,” kata salah satu pejabat Disperindag Baubau.

Dengan ketersediaan stok yang memadai serta distribusi yang terus dilakukan secara berkala, pemerintah daerah bersama Bulog memastikan stabilitas harga minyak goreng di Kota Baubau tetap terjaga dan pasokan aman untuk kebutuhan masyarakat.(*)

baca berita lainnya:

BUTON SELATAN, DURASITIMES.COM — Pemerintah pusat melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mulai mengkaji sejumlah wilayah pesisir di Kabupaten Buton Selatan, Sulawesi Tenggara, sebagai kandidat pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih, program strategis nasional yang ditujukan untuk memperkuat ekonomi berbasis kelautan. “Dorong Ekonomi Pesisir, KKP Tinjau Lima Desa di Buton Selatan Masuk Kajian Kampung Nelayan Nasional,”

Survei lapangan tersebut dilakukan sejak Senin (13/4/2026) dengan menyasar beberapa desa yang dinilai memiliki potensi perikanan yang kuat. Kegiatan ini melibatkan tim dari KKP bersama Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Buton Selatan.

Pelaksana Tugas Kepala DKP Buton Selatan, Nafiruddin, menyebutkan bahwa ada lima desa yang diusulkan dalam program tersebut. “Kami mengusulkan lima lokasi yang tersebar di wilayah pesisir strategis Buton Selatan,” ujarnya kepada awak media.

Kelima desa tersebut yakni Desa Gaya Baru di Kecamatan Lapandewa, Desa Bahari II di Kecamatan Sampolawa, Desa Batuatas Timur di Kecamatan Batuatas, Desa Lamaninggara di Kecamatan Siompu Barat, serta Desa Kaofe di Kecamatan Kadatua.

Menariknya, tahapan survei tidak dilakukan secara serentak, melainkan bertahap untuk memastikan kualitas kajian. Setelah dua lokasi awal, tim dijadwalkan melanjutkan peninjauan pada Selasa (14/4/2026) ke wilayah lainnya.

“Setelah Gaya Baru dan Bahari II, kami lanjut ke Batuatas Timur, kemudian Siompu Barat dan Kadatua,” kata Nafiruddin.

Ia menegaskan, survei ini tidak hanya melihat kondisi fisik wilayah, tetapi juga mencakup aspek sosial dan ekonomi masyarakat setempat. Hal ini penting untuk memastikan keberlanjutan program.

“Penilaian kami meliputi kesiapan geografis, sosial masyarakat, hingga potensi ekonomi berbasis perikanan,” jelasnya.

Program Kampung Nelayan Merah Putih sendiri merupakan bagian dari strategi nasional pemerintah dalam mempercepat pembangunan sektor kelautan, termasuk modernisasi kawasan pesisir dan peningkatan kesejahteraan nelayan.

Secara historis, program pengembangan kampung nelayan di Indonesia telah berjalan sejak era awal 2000-an melalui berbagai skema seperti minapolitan dan sentra kelautan perikanan terpadu (SKPT). Namun, konsep Kampung Nelayan Merah Putih dinilai lebih terintegrasi karena menggabungkan pembangunan infrastruktur, akses pembiayaan, hingga penguatan kapasitas sumber daya manusia.

Di tingkat global, model serupa juga diterapkan di sejumlah negara maritim seperti Jepang dan Norwegia, yang sukses membangun desa nelayan modern berbasis teknologi dan koperasi. Indonesia berupaya mengadaptasi pendekatan tersebut dengan menyesuaikan kondisi lokal.

Nafiruddin berharap Buton Selatan dapat masuk dalam daftar prioritas pembangunan. “Kami optimistis daerah ini layak karena potensi sumber daya lautnya sangat besar,” ujarnya.

Ia juga menambahkan bahwa keberadaan masyarakat nelayan yang cukup dominan menjadi faktor pendukung utama dalam program tersebut.

Sebelumnya, pada 2025, Buton Selatan telah lebih dulu mendapatkan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di Desa Gerak Makmur, Kecamatan Sampolawa. Program tersebut menjadi pijakan awal dalam pengembangan kawasan pesisir di daerah itu.

baca juga:

1. Sinergi OPD Diperkuat, BPS Buton Selatan Siap Gelar Sensus Ekonomi 2026
2. BPS Buton Selatan Perkuat Sinergi Data Daerah Hadapi Penilaian IPS 2026

“Pengalaman tahun lalu menjadi modal penting bagi kami untuk pengembangan berikutnya,” kata Nafiruddin.

Melalui program ini, pemerintah menargetkan terciptanya pusat-pusat ekonomi baru di wilayah pesisir, sekaligus meningkatkan produktivitas sektor perikanan secara berkelanjutan.

Dengan proses survei yang sedang berlangsung, hasil kajian dari KKP nantinya akan menjadi dasar penetapan lokasi prioritas pembangunan, yang diharapkan mampu membawa dampak signifikan bagi kesejahteraan masyarakat nelayan di Buton Selatan.(*)