BUTON TENGAH – Pemerintah Kabupaten Buton Tengah terus mendorong percepatan pembangunan infrastruktur jalan melalui koordinasi intensif dengan pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, di tengah keterbatasan anggaran daerah yang belum mampu membiayai pembangunan secara maksimal. “Lobi Pusat dan Provinsi, Bupati Buton Tengah Azhari Genjot Perbaikan Jalan,”

Langkah strategis tersebut dipimpin langsung oleh Bupati Buton Tengah, Dr. Azhari, yang menegaskan pentingnya sinergi lintas pemerintahan guna mempercepat realisasi pembangunan jalan yang menjadi kebutuhan mendesak masyarakat.

Menurut Azhari, keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menjadi tantangan utama dalam pembangunan infrastruktur jalan di wilayahnya, sehingga dukungan dari pemerintah pusat dan provinsi menjadi kunci.

“Saat ini APBD kita belum memungkinkan untuk pembiayaan aspal jalan secara maksimal. Karena itu, kita terus berupaya mendapatkan dukungan dari pemerintah pusat dan provinsi,” ujar Azhari.

Upaya tersebut semakin diperkuat melalui koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, khususnya terkait penanganan ruas jalan provinsi yang mengalami kerusakan cukup parah.

Salah satu ruas yang menjadi perhatian adalah jalur Labungkari–Lakudo, termasuk titik prioritas Lombe–Waara yang dinilai membutuhkan penanganan segera.

Dalam pertemuan bersama pihak provinsi, Bupati juga menyampaikan langsung kebutuhan penanganan tersebut, termasuk melalui Staf Khusus Gubernur Sulawesi Tenggara, Mayjen TNI (Purn) Purnomo, sebagai bagian dari upaya percepatan realisasi.

“Kami berharap pemerintah provinsi dapat memberikan perhatian serius terhadap kondisi jalan ini, karena dampaknya sangat besar bagi mobilitas masyarakat,” katanya.

Selain koordinasi di tingkat provinsi, Bupati Azhari juga melakukan kunjungan kerja ke Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Kendari usai menghadiri penyerahan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) di Kantor BPK RI Perwakilan Sulawesi Tenggara pada Selasa (31/3/2026).

Dalam kunjungan tersebut, Azhari didampingi Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Buton Tengah, Muh. Said, untuk memastikan progres usulan pembangunan jalan yang telah diajukan sebelumnya.

Hasil koordinasi menunjukkan bahwa sejumlah ruas jalan di Buton Tengah telah masuk dalam sistem Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan kini menunggu tahap realisasi pembangunan.

“Alhamdulillah, usulan kita sudah terinput di sistem Kementerian PU. Kita berharap tahun ini ada tambahan ruas jalan yang dapat dibangun,” ujar Azhari.

Ia menambahkan bahwa progres pembangunan ruas Labungkari–RSUD yang hampir rampung menjadi indikator positif bagi percepatan pembangunan infrastruktur lainnya di Buton Tengah.

Secara historis, pembangunan infrastruktur jalan di Indonesia telah menjadi prioritas nasional sejak era Orde Baru, terutama melalui program pembangunan jaringan jalan untuk meningkatkan konektivitas wilayah.

Dalam satu dekade terakhir, pemerintah pusat juga terus mendorong pembangunan infrastruktur melalui berbagai program strategis nasional, termasuk peningkatan jalan daerah guna mendukung pertumbuhan ekonomi kawasan.

Secara global, Bank Dunia dan berbagai lembaga internasional menilai bahwa investasi di sektor infrastruktur jalan memiliki korelasi kuat terhadap peningkatan ekonomi lokal, terutama di wilayah kepulauan seperti Indonesia.

Azhari menilai bahwa Buton Tengah sebagai daerah kepulauan membutuhkan konektivitas jalan yang memadai untuk mempercepat distribusi barang dan jasa serta meningkatkan akses pelayanan publik.

baca juga:

1. Gubernur Sultra ASR Dorong Fasilitas Sekolah Layak dan Modern Dengan Genjot Pendidikan Lewat Infrastruktur dan Bantuan di Buton Tengah
2. Dari Mawasangka, Bupati Buteng Dr Azhari Serukan Persatuan di Hari Raya Idulfitri 1447 H

“Konektivitas yang baik akan membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan secara bertahap,” ungkapnya.

Pemerintah Kabupaten Buton Tengah pun optimistis bahwa melalui komunikasi yang intensif dan berkelanjutan, dukungan dari pemerintah pusat dan provinsi dapat segera terealisasi.

Upaya tersebut diharapkan tidak hanya mempercepat pembangunan infrastruktur jalan, tetapi juga memperkuat integrasi wilayah serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan.(*)