Prabowo Blusukan Serap Aspirasi Warga Senen, Fokus Penyediaan Hunian Layak
JAKARTA – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menegaskan komitmen pemerintah untuk mempercepat penyediaan hunian layak bagi masyarakat saat meninjau langsung permukiman warga di bantaran rel kereta api kawasan Senen, Jakarta Pusat, Kamis (26/3/2026). “Prabowo Blusukan Serap Aspirasi Warga Senen, Fokus Penyediaan Hunian Layak,”
Kunjungan tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya pemerintah melihat secara langsung kondisi riil masyarakat di wilayah padat perkotaan, sekaligus merumuskan solusi berbasis kebutuhan lapangan.
Dalam kegiatan itu, Prabowo didampingi Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya dan Kepala Sekretaris Pribadi Rizky Irmansyah, yang turut menyertai dialog dengan warga setempat.
Presiden menyatakan bahwa pemerintah akan segera mengambil langkah konkret guna meningkatkan kualitas tempat tinggal masyarakat yang selama ini berada di kawasan kurang layak huni.
“Kita akan segera membangun hunian yang layak untuk masyarakat di daerah tersebut dengan cepat,” ujar Prabowo dalam pernyataan resminya.
Ia menambahkan bahwa penyediaan hunian layak bukan sekadar program pembangunan fisik, melainkan bagian dari strategi besar meningkatkan kesejahteraan rakyat secara menyeluruh.
Menurut Prabowo, kawasan bantaran rel di Jakarta yang ia kunjungi berada dekat dengan pusat aktivitas ekonomi, namun masih menghadapi tantangan dalam hal kualitas permukiman.
“Pada sore hari ini, saya menyusuri pemukiman di bantaran rel kereta api di kawasan Senen, Jakarta Pusat,” ungkapnya melalui akun media sosial resmi.
Kehadiran Presiden disambut antusias warga. Sejumlah masyarakat tampak mendekat untuk menyampaikan aspirasi sekaligus mengabadikan momen melalui swafoto.
Dalam interaksi tersebut, Prabowo juga terlihat berbincang santai dengan warga guna menggali berbagai persoalan yang dihadapi, mulai dari keterbatasan fasilitas hingga kondisi lingkungan.
“Saya datang untuk mendengar langsung aspirasi masyarakat dan memastikan negara hadir,” kata Prabowo dalam dialog singkat dengan warga.
Fenomena permukiman di bantaran rel bukan hal baru di Indonesia. Sejak dekade 1970-an, urbanisasi yang pesat ke kota-kota besar seperti Jakarta mendorong munculnya kawasan hunian informal di lahan-lahan terbatas.
Data historis menunjukkan bahwa program penataan kawasan kumuh telah dilakukan sejak era Orde Baru melalui berbagai skema, termasuk program peremajaan kota dan pembangunan rumah susun sederhana.
Pada periode berikutnya, pemerintah juga meluncurkan Program Sejuta Rumah sejak 2015 sebagai upaya memperluas akses masyarakat terhadap hunian layak, terutama bagi kelompok berpenghasilan rendah.
Secara global, persoalan serupa juga dihadapi berbagai negara berkembang. Kota-kota seperti Mumbai di India dan Manila di Filipina mengalami tekanan urbanisasi yang memicu tumbuhnya permukiman padat di kawasan rentan.
Organisasi seperti United Nations melalui program UN-Habitat telah lama mendorong kebijakan pembangunan perumahan inklusif sebagai solusi berkelanjutan atas masalah tersebut.
Dalam konteks ini, langkah pemerintah Indonesia untuk mempercepat penyediaan hunian layak dinilai menjadi bagian dari agenda pembangunan berkelanjutan yang juga selaras dengan target global.
Prabowo menegaskan bahwa pemerintah akan bekerja cepat agar masyarakat dapat merasakan perubahan nyata dalam waktu yang tidak terlalu lama.
baca juga:
- Kepala BAIS Letjen Yudi Abrimantyo Mundur Usai Kasus Air Keras, TNI Perkuat Penegakan Hukum Internal
- Distribusi Bantuan Pangan BULOG Baubau Sasar 14.926 Penerima di 43 Kelurahan, Mulai Disalurkan Pada…
“Kami bertekad menyediakan hunian layak bagi seluruh rakyat Indonesia,” tegasnya.
Kunjungan ini menjadi sinyal bahwa pendekatan langsung ke lapangan tetap menjadi bagian penting dalam proses perumusan kebijakan, terutama untuk memastikan program yang dijalankan tepat sasaran.
Dengan langkah tersebut, pemerintah diharapkan mampu menghadirkan solusi konkret bagi persoalan permukiman sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat perkotaan.(*)
baca berita lainnya:
WFH Segera Diumumkan, Prabowo Panggil Airlangga dan Purbaya
JAKARTA — Pemerintah memastikan kebijakan bekerja dari rumah atau work from home (WFH) telah diputuskan secara internal dan tinggal menunggu pengumuman resmi kepada publik. Langkah ini menjadi respons atas dinamika global, terutama konflik di Timur Tengah yang berpotensi menekan stabilitas ekonomi nasional. “WFH Segera Diumumkan, Prabowo Panggil Airlangga dan Purbaya,”
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan keputusan tersebut bukan akan diumumkan olehnya, melainkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.
“Sudah diputuskan, nanti diumumkan. Bukan saya yang ngomong, nanti Pak Menko Perekonomian,” ujar Purbaya di Jakarta, Rabu (25/3/2026).
Pengumuman resmi itu, menurut dia, masih menunggu arahan Presiden Prabowo Subianto sebagai kepala pemerintahan yang memiliki kewenangan akhir dalam kebijakan strategis nasional.
Di tengah proses finalisasi tersebut, Presiden Prabowo memanggil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Purbaya ke Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (27/3/2026).
Airlangga tiba lebih dulu sekitar pukul 13.00 WIB, disusul Purbaya beberapa saat kemudian. Keduanya tampak enggan mengungkapkan detail pembahasan dalam pertemuan tersebut.
“Belum tahu,” kata Airlangga singkat saat ditanya wartawan mengenai agenda rapat.
Pertemuan ini berlangsung di tengah meningkatnya eskalasi konflik geopolitik di Timur Tengah yang dalam sejarahnya kerap berdampak pada lonjakan harga energi global, termasuk minyak mentah. Kondisi serupa pernah terjadi saat krisis minyak 1973 dan konflik Teluk 1990, yang memicu tekanan inflasi di berbagai negara, termasuk Indonesia.
Secara nasional, Indonesia juga memiliki pengalaman menerapkan kebijakan kerja fleksibel pada masa pandemi COVID-19 sejak 2020. Saat itu, pemerintah mendorong WFH untuk menjaga aktivitas ekonomi sekaligus menekan penyebaran virus.
Kebijakan tersebut terbukti mampu menjaga keberlangsungan sektor tertentu, meskipun juga menimbulkan tantangan produktivitas dan koordinasi kerja di beberapa bidang.
Dalam konteks saat ini, pemerintah mempertimbangkan WFH bukan karena alasan kesehatan, melainkan sebagai strategi mitigasi risiko ekonomi akibat ketidakpastian global.
Selain itu, kebijakan ini juga dikaitkan dengan upaya menjaga stabilitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), terutama setelah pemerintah memutuskan tidak menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM).
Keputusan menahan harga BBM tersebut berimplikasi pada meningkatnya beban subsidi energi, sehingga diperlukan langkah efisiensi di sektor lain, termasuk pola kerja aparatur dan sektor tertentu.
Purbaya mengisyaratkan bahwa kebijakan WFH ini telah melalui pembahasan lintas kementerian dan mempertimbangkan berbagai aspek, mulai dari ekonomi, fiskal, hingga operasional pemerintahan.
baca juga:
- Pemerintah RI Finalisasi Aturan WFH 1 Hari dalam Sepekan Untuk Tekan Dampak Lonjakan Harga Minyak Dunia
- Pemkot Baubau Apresiasi Kasambu-sambu, Warisan Budaya Tetap Lestari
Meski demikian, detail teknis seperti sektor yang akan menerapkan WFH, durasi kebijakan, serta mekanisme pengawasan masih menunggu pengumuman resmi dari pemerintah.
Pertemuan antara Presiden Prabowo dan para menteri ekonomi tersebut dipandang sebagai tahap akhir koordinasi sebelum kebijakan diumumkan secara luas.
Langkah ini menunjukkan kehati-hatian pemerintah dalam merespons situasi global, sekaligus memastikan setiap kebijakan yang diambil tetap menjaga keseimbangan antara stabilitas ekonomi dan keberlanjutan aktivitas nasional.(*)
