Pemerintah Pastikan Pasokan BBM dan Listrik Aman di Tengah Geopolitik Global Memanas, Warga Diminta Tetap Tenang
JAKARTA, Pemerintah memastikan pasokan energi nasional berupa bahan bakar minyak (BBM) dan listrik dalam kondisi aman menjelang perayaan Idulfitri 1447 Hijriah atau Lebaran 2026, meskipun ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah masih berlangsung. “Pemerintah Pastikan Pasokan BBM dan Listrik Aman di Tengah Geopolitik Global Memanas, Warga Diminta Tetap Tenang,”
Jaminan tersebut disampaikan Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Yuliot Tanjung, dalam keterangannya pada Minggu (22/3/2026). Ia menegaskan, pemerintah telah melakukan berbagai langkah antisipatif untuk menjaga stabilitas pasokan energi di seluruh wilayah Indonesia.
Menurut Yuliot, sistem kelistrikan nasional saat ini berada dalam kondisi terkendali dengan daya mampu mencapai 52 gigawatt. Sementara itu, beban puncak tercatat sekitar 35 persen, sehingga masih tersedia cadangan daya atau risk margin hingga 48 persen dari kebutuhan harian.
“Dengan kondisi tersebut, masyarakat tidak perlu khawatir terhadap pasokan listrik selama periode Lebaran,” ujar Yuliot.
Di sisi lain, cadangan BBM nasional juga berada dalam posisi aman dengan kisaran 27 hingga 28 hari. Pemerintah memastikan distribusi BBM berjalan lancar untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, khususnya selama arus mudik dan balik Lebaran.
“Kami memastikan stok BBM mencukupi, sehingga masyarakat bisa menjalani Lebaran dengan aman dan nyaman,” kata Yuliot.
Ia menambahkan, pemerintah tidak memberlakukan pembatasan pembelian BBM, baik di tingkat pusat maupun daerah. Kebijakan ini diambil untuk menjaga kelancaran aktivitas masyarakat tanpa hambatan distribusi energi.
“Kita belum ada pembatasan, baik oleh pemerintah pusat maupun daerah,” tegasnya.
Meski demikian, masyarakat diimbau untuk tidak melakukan pembelian secara berlebihan atau panic buying yang berpotensi mengganggu stabilitas distribusi BBM di lapangan.
Selain itu, Yuliot juga mengingatkan pentingnya menjaga ketertiban saat mengantre di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU), terutama pada masa puncak mobilitas Lebaran.
“Bagi masyarakat yang mengantre di SPBU, mohon bersabar dan tetap tertib agar pelayanan bisa berjalan dengan baik,” ujarnya.
Secara historis, pemerintah Indonesia telah berulang kali menghadapi tantangan dalam menjaga stabilitas energi saat momentum besar seperti Lebaran. Pada periode 2018 hingga 2023, lonjakan konsumsi BBM saat mudik tercatat meningkat signifikan, bahkan mencapai lebih dari 20 persen dibanding hari normal.
Di tingkat global, fluktuasi pasokan energi kerap dipengaruhi oleh dinamika geopolitik, khususnya di kawasan Timur Tengah sebagai salah satu pusat produksi minyak dunia. Ketegangan di kawasan tersebut dalam beberapa dekade terakhir terbukti berdampak terhadap harga minyak mentah dan rantai pasok energi global.
Namun demikian, pemerintah Indonesia melalui penguatan cadangan energi strategis dan optimalisasi distribusi nasional mampu menjaga ketahanan energi domestik agar tetap stabil di tengah tekanan eksternal.
baca juga:
- Pemerintah Percepat Transisi Energi, ATR/BPN Dukung dari Sektor Lahan, Nusron Wahid: Lahan HGU dan HGB Siap Dukung Ketahanan Energi Nasional
- Persiapan Provinsi Kepton, Gubernur Sultra ASR Perkuat RSUD Baubau sebagai Rumah Sakit…
Yuliot menegaskan, pemerintah terus bekerja keras memastikan ketersediaan energi dari Sabang hingga Merauke guna mendukung kelancaran mobilitas masyarakat selama Lebaran.
“Pemerintah berkomitmen menjaga pasokan energi agar tetap tersedia dan merata di seluruh wilayah Indonesia,” katanya.
Dengan kondisi tersebut, pemerintah berharap masyarakat dapat merayakan Idulfitri dengan tenang, sekaligus menjaga penggunaan energi secara bijak demi keberlanjutan pasokan nasional.(*)
baca berita lainnya:
Mudik Lebaran, 11 Kantah di Jawa Barat Tetap Layani Urusan Tanah
BANDUNG, DURASITIMES.COM— Sebanyak 11 Kantor Pertanahan (Kantah) di wilayah Jawa Barat tetap membuka layanan terbatas selama periode libur Lebaran 2026. Kebijakan ini memungkinkan masyarakat, khususnya pemudik, tetap mengakses layanan administrasi pertanahan di tengah momentum hari raya. “Mudik Lebaran, 11 Kantah di Jawa Barat Tetap Layani Urusan Tanah,”
Layanan tersebut dijadwalkan berlangsung pada 18, 19, 20, 23, dan 24 Maret 2026, dengan jam operasional pukul 09.00 hingga 12.00 WIB. Pelayanan difokuskan pada kebutuhan dasar masyarakat, seperti konsultasi, penerimaan berkas, hingga penyerahan produk layanan.
Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Jawa Barat, Yuniar Hikmat Ginanjar, mengatakan kebijakan ini diambil untuk menjawab kebutuhan masyarakat yang tetap memerlukan layanan publik selama masa libur nasional.
“Momentum Lebaran merupakan waktu penting bagi masyarakat, tetapi kebutuhan administrasi pertanahan tidak bisa ditunda sepenuhnya. Karena itu, kami tetap menghadirkan layanan terbatas,” ujar Yuniar dalam keterangannya, Selasa (17/3/2026).
Ia menambahkan, layanan yang dibuka meliputi informasi dan konsultasi pertanahan, penerimaan berkas layanan, penyerahan produk, serta pemutakhiran data digital terhadap sertipikat lama. Namun, seluruh proses harus dilakukan langsung oleh pemilik tanah tanpa perantara.
Menurut Yuniar, langkah ini merupakan bagian dari komitmen Kementerian ATR/BPN dalam menjaga kesinambungan pelayanan publik. “Kami ingin memastikan masyarakat tetap dapat mengakses layanan meskipun dalam suasana libur nasional,” katanya.
Sebanyak 11 kabupaten/kota yang menjadi lokasi layanan tersebut dipilih karena merupakan daerah tujuan utama arus mudik. Wilayah itu meliputi Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, Kota Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Pangandaran, dan Kota Banjar.
Pemilihan wilayah tersebut juga mempertimbangkan tingkat mobilitas masyarakat selama Lebaran, di mana daerah-daerah tersebut kerap mengalami lonjakan kedatangan pemudik dari berbagai kota besar.
“Kami melihat pola mudik setiap tahun. Wilayah-wilayah ini menjadi titik strategis sehingga layanan perlu tetap tersedia,” ujar Yuniar.
Ia juga mengimbau masyarakat untuk menyiapkan dokumen secara lengkap sebelum mendatangi kantor pertanahan. “Kelengkapan dokumen akan mempercepat proses layanan dan menghindari antrean yang tidak perlu,” katanya.
Kebijakan layanan terbatas ini merujuk pada Surat Edaran Kepala Kanwil BPN Provinsi Jawa Barat Nomor UP.04.06/713-32/III/2026 tertanggal 13 Maret 2026, yang mengatur penyesuaian tugas aparatur sipil negara selama libur nasional dan cuti bersama Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1948 serta Idulfitri 1447 Hijriah.
Secara historis, inovasi pelayanan publik saat masa libur bukan hal baru di Indonesia. Sejak awal 2010-an, sejumlah instansi pemerintah mulai menerapkan layanan terbatas saat periode Lebaran guna mengantisipasi kebutuhan masyarakat yang meningkat, terutama di sektor administrasi kependudukan dan pertanahan.
Di tingkat global, praktik serupa juga diterapkan di berbagai negara. Misalnya, beberapa negara di Eropa dan Asia Timur tetap membuka layanan publik terbatas saat libur panjang untuk menjaga keberlangsungan pelayanan dasar kepada warga.
Dalam konteks pertanahan, digitalisasi layanan yang mulai digencarkan sejak beberapa tahun terakhir turut memperkuat akses masyarakat terhadap layanan administrasi. Program pemutakhiran data sertipikat menjadi bagian penting dalam mendorong tertib administrasi dan kepastian hukum atas kepemilikan tanah.
baca juga:
- Bazar Ramadan 1447H ATR/BPN Penuh Kepedulian, Pegawai dan Tenaga Pendukung Terima Santunan Sosial
- Nusron Wahid di UI Tekankan Sanad Ilmu dan Etika Pemimpin Berkeadilan
Dengan adanya layanan terbatas ini, BPN berharap masyarakat dapat memanfaatkan momentum mudik tidak hanya untuk bersilaturahmi, tetapi juga untuk menyelesaikan urusan administrasi yang selama ini tertunda.
“Kami berharap masyarakat dapat menggunakan kesempatan ini untuk memastikan dokumen pertanahan mereka tertib dan mutakhir,” kata Yuniar.
Langkah ini sekaligus menunjukkan upaya pemerintah dalam menjaga keseimbangan antara pelayanan publik dan momentum sosial-keagamaan, sehingga kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi tanpa mengurangi makna perayaan hari besar. (*)
