Gubernur Sultra ASR Lepas 13 Ribu Pemudik Gratis 2026, Tanpa Biaya Pergi dan Pulang, Prioritaskan Keselamatan
SULTRA, DURASITIMES.COM — Sebanyak 13.752 penumpang dan 1.030 kendaraan roda dua diberangkatkan dalam program Mudik Gratis 2026 yang digelar Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara bekerja sama dengan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Program ini secara resmi dilepas Gubernur Sulawesi Tenggara, Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka, di Pelabuhan Nusantara Kendari, Selasa (17/3/2026). “Gubernur Sultra ASR Lepas 13 Ribu Pemudik Gratis 2026, Tanpa Biaya Pergi dan Pulang, Prioritaskan Keselamatan,”
Program ini menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam menjawab meningkatnya kebutuhan transportasi masyarakat menjelang Idul Fitri 1447 Hijriah, sekaligus menekan risiko kecelakaan serta beban biaya perjalanan yang kerap meningkat setiap musim mudik.
Kepala Dinas Perhubungan Sultra, Dr. Muhammad Rajulan, S.T., M.Si., menyebut tingginya antusiasme masyarakat terhadap program ini menunjukkan bahwa kebutuhan akan transportasi yang aman dan terjangkau semakin mendesak setiap tahun.
“Program ini menjadi bentuk kepedulian pemerintah terhadap masyarakat, terutama dalam menghadapi lonjakan mobilitas saat arus mudik,” ujarnya.
Secara nasional, tradisi mudik di Indonesia telah menjadi fenomena sosial terbesar setiap tahun. Data Kementerian Perhubungan pada tahun-tahun sebelumnya menunjukkan jumlah pemudik bisa mencapai lebih dari 100 juta orang, menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara dengan mobilitas musiman terbesar di dunia. Secara global, fenomena serupa juga terjadi di Tiongkok dalam perayaan Tahun Baru Imlek, yang dikenal sebagai “Chunyun”, dengan pergerakan manusia mencapai miliaran perjalanan.
Dalam konteks tersebut, program mudik gratis dinilai sebagai kebijakan strategis untuk mengurangi kepadatan transportasi sekaligus meningkatkan keselamatan. Pemerintah daerah pun mengambil peran aktif melalui kolaborasi lintas sektor.
Gubernur Andi Sumangerukka menegaskan bahwa program Mudik Gratis Bersama ASR 2026 dirancang untuk memberikan rasa aman dan kenyamanan bagi masyarakat selama perjalanan.
“Semoga mudiknya lancar, aman, dan bahagia, serta memudahkan para pemudik sampai ke tujuan,” kata gubernur.
Ia juga memastikan bahwa program ini sepenuhnya bebas biaya, baik untuk keberangkatan maupun perjalanan kembali, sehingga dapat meringankan beban masyarakat.
“Ini adalah program gratis, tidak ada pemungutan biaya, baik saat berangkat maupun kembali,” tegasnya.
Program ini melayani berbagai rute strategis di wilayah Sulawesi Tenggara, baik melalui jalur laut maupun darat. Rute tersebut antara lain Kendari–Raha, Kendari–Baubau, Baubau–Raha, Raha–Kendari, hingga Kendari–Wanci dan Kendari–Ereke. Selain itu, tersedia pula layanan bus DAMRI untuk menjangkau wilayah daratan.
Dalam kegiatan pelepasan, gubernur juga menyerahkan secara simbolis Surat Persetujuan Berlayar kepada nahkoda kapal. Langkah ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam memastikan standar keselamatan pelayaran terpenuhi sebelum keberangkatan.
Ia juga mengingatkan para pemudik untuk tetap disiplin dan mengikuti arahan petugas selama perjalanan guna menjaga keselamatan bersama.
“Utamakan keselamatan selama perjalanan dan ikuti arahan petugas agar mudik berjalan tertib dan nyaman,” pesannya.
Sebagian besar tiket dalam program ini difasilitasi oleh Kementerian Perhubungan sebanyak 10.770 tiket, sementara Pemerintah Provinsi Sultra menyediakan 2.982 tiket tambahan serta kuota untuk kendaraan roda dua.
Pelepasan peserta mudik berlangsung tertib dan lancar, disertai penyerahan simbolis bantuan kepada perwakilan peserta yang menjadi bagian dari dukungan pribadi gubernur.
baca juga:
- BSSN-Sultra Resmi Berkolaborasi Perkuat Keamanan Dokumen Pemerintahan, Fase Baru Transformasi Digital SRIKANDI dan TTE Diterapkan
- Tiga Kantor Pelayanan Haji dan Umrah Dibangun di Sultra Mulai 2026, Ini Dia Lokasinya
Program mudik gratis sendiri telah menjadi kebijakan berkelanjutan pemerintah di berbagai daerah di Indonesia sejak lebih dari satu dekade terakhir, terutama untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas yang kerap meningkat saat arus mudik. Secara internasional, berbagai negara juga menerapkan subsidi transportasi musiman untuk mengelola lonjakan mobilitas penduduk.
Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara berharap program ini dapat terus dilaksanakan pada tahun-tahun mendatang sebagai solusi transportasi yang inklusif, aman, dan terjangkau bagi masyarakat.(*)
baca berita lainnya:
Entry Meeting BPK, Gubernur Sultra Andi Sumangerukka Siap Kawal Transparansi APBD 2025
SULTRA, DT-Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2025 resmi dimulai melalui Entry Meeting yang digelar oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia di Auditorium Bima, Kantor Perwakilan BPK RI Provinsi Bali, Kamis (12/2/2026). Kegiatan ini menjadi momentum penting bagi seluruh pemerintah daerah dalam memastikan pengelolaan APBD berjalan transparan dan akuntabel. “Entry Meeting BPK, Gubernur Sultra Andi Sumangerukka Siap Kawal Transparansi APBD 2025,”
Gubernur Sulawesi Tenggara, Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka, hadir langsung dalam agenda tersebut bersama para gubernur yang berada di bawah koordinasi Direktorat Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara VI. Kehadirannya menegaskan kesiapan penuh Pemprov Sultra mengawal pemeriksaan LKPD 2025 secara profesional.
“Pemeriksaan ini bukan semata rutinitas, tetapi bagian dari memastikan akuntabilitas yang nyata bagi masyarakat,” ujar Andi Sumangerukka di sela kegiatan. Menurutnya, tata kelola keuangan yang baik merupakan fondasi kepercayaan publik.
Entry Meeting ini menjadi ruang penyamaan persepsi antara BPK dan pemerintah daerah terkait metodologi, ruang lingkup, dan mekanisme pemeriksaan LKPD. Penyamaan pandangan tersebut diharapkan dapat menjaga kualitas audit yang objektif dan independen, sehingga rekomendasi yang diberikan mampu memperbaiki tata kelola keuangan daerah.
Anggota VI BPK RI, Fathan Subchi, menggarisbawahi bahwa pemeriksaan LKPD memiliki peran strategis dalam pembangunan nasional. “Setiap rupiah yang dikelola daerah harus kembali kepada kepentingan publik. Pemeriksaan ini adalah instrumen perbaikan, bukan sekadar penilaian administratif,” tegasnya dalam sambutan.
Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk, menyoroti pentingnya sinergi antara BPK dan pemerintah daerah. Ia mengatakan, “Kolaborasi yang kuat akan membuat proses pemeriksaan menghasilkan rekomendasi yang relevan, sehingga tata kelola keuangan semakin mendukung kesejahteraan masyarakat.”
Turut hadir pula Direktur Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara VI, Laode Nusriadi, yang menekankan pentingnya kepatuhan pada standar pengelolaan keuangan daerah yang berlaku. Ia menilai kontribusi pemerintah daerah dalam menyediakan data dan informasi akan sangat mempengaruhi keberhasilan audit.
Momentum Entry Meeting ini tidak hanya menjadi simbol dimulainya audit, tetapi juga pengingat pentingnya integritas dalam pengelolaan anggaran. Sejak pertama kali sistem pemeriksaan negara modern diperkenalkan melalui pembentukan lembaga audit independen seperti Reich Audit Office di Jerman pada abad ke-19 dan kemudian diterapkan di berbagai negara, termasuk Indonesia melalui BPK sejak 1946, transparansi keuangan daerah terus menjadi isu global yang menentukan kualitas pemerintahan.
Di Indonesia, APBD setiap tahun menjadi objek pemeriksaan BPK untuk memastikan kesesuaiannya dengan standar akuntansi pemerintahan. Sejak reformasi pengelolaan keuangan negara melalui UU No. 17 Tahun 2003 dan UU No. 15 Tahun 2004, sistem audit semakin diperkuat, termasuk kewajiban daerah menyusun LKPD sebagai dasar penilaian kinerja fiskal.
Dalam konteks global, lembaga audit negara seperti Government Accountability Office (GAO) di Amerika Serikat dan National Audit Office (NAO) Inggris juga memiliki fungsi serupa, yakni memastikan pemerintah menjalankan anggaran sesuai mandat publik. Hal ini menunjukkan bahwa pemeriksaan LKPD bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi standar internasional dalam memastikan good governance.
Bagi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, kehadiran langsung Gubernur Andi Sumangerukka mencerminkan komitmen kuat untuk menjaga integritas keuangan daerah. Selain memastikan proses audit berjalan lancar, ia menegaskan bahwa setiap rekomendasi BPK akan ditindaklanjuti secara serius sebagai bagian dari peningkatan kualitas tata kelola.
baca juga:
- Gubernur Sultra ASR Luncurkan Program Baru Cegah Anak Kembali ke Jalan Usai Tragedi Tabrak Lari di Perempatan PLN
- Sultra Perkuat Indonesia ASRI sebagai Gerakan Bersih Terpadu dan Berkelanjutan Tindaklanjuti
“Pemprov Sultra siap memperbaiki, berbenah, dan memastikan anggaran benar-benar berdampak bagi masyarakat,” ujarnya. Pernyataan itu menegaskan bagaimana APBD tidak hanya menjadi angka, tetapi instrumen pembangunan yang harus dirasakan langsung oleh rakyat Sulawesi Tenggara.
Kegiatan Entry Meeting ini sekaligus menjadi titik awal penguatan sinergi antara pemerintah daerah dan BPK RI. Dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan integritas, Sulawesi Tenggara menargetkan pengelolaan APBD 2025 yang lebih baik, efisien, serta memberikan nilai tambah bagi pelayanan publik.(*)
