Gubernur Sultra ASR Sidak Safari Ramadan, temukan SPPG Tiworo Tengah Langgar Standar Pangan
SULTRA, DURASITIMES.COM- Gubernur Sulawesi Tenggara, Andi Sumangerukka, menemukan sejumlah pelanggaran standar dalam pelayanan pangan saat melakukan inspeksi mendadak di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Tiworo Tengah, Kabupaten Muna Barat, Sabtu (14/3/2026). Temuan tersebut mencakup kualitas bahan pangan hingga fasilitas pendukung yang dinilai belum memenuhi ketentuan. “Gubernur Sultra ASR Sidak Safari Ramadan, temukan SPPG Tiworo Tengah Langgar Standar Pangan,”
Inspeksi dilakukan sebagai bagian dari rangkaian Safari Ramadan pemerintah provinsi untuk memastikan program pemenuhan gizi masyarakat berjalan sesuai standar kebersihan, keamanan, dan mutu pangan.
Dalam peninjauan itu, gubernur mendapati penggunaan beras yang tidak sesuai petunjuk teknis. Beras yang digunakan merupakan beras curah, padahal dalam ketentuan disebutkan bahwa bahan pangan utama harus berupa beras premium.
“Sesuai juknis, beras yang digunakan harus beras premium, bukan beras curah. Ini harus diganti agar kualitas makanan tetap terjaga,” ujar gubernur dalam keterangannya di lokasi.
Selain bahan pangan, kondisi fasilitas penyimpanan juga menjadi sorotan. Gubernur menemukan kulkas yang tidak berfungsi optimal sehingga tidak mampu menjaga suhu dingin sesuai standar penyimpanan bahan makanan.
Akibatnya, sejumlah bahan pangan mengalami penurunan kualitas. Bahkan, ditemukan buah yang sudah dalam kondisi busuk, yang dinilai berpotensi membahayakan kesehatan penerima manfaat.
“Penyimpanan makanan harus memenuhi standar agar bahan pangan tetap segar dan aman dikonsumsi. Kalau kulkasnya tidak dingin, makanan bisa cepat rusak,” tegasnya.
Tak hanya itu, peralatan makan yang digunakan untuk penyajian makanan juga dinilai belum memenuhi standar higienitas. Kondisi tersebut berisiko memengaruhi kualitas makanan yang disajikan kepada masyarakat.
“Tempat makan yang digunakan harus memenuhi standar kebersihan dan kelayakan. Kalau kondisinya tidak higienis, tentu tidak layak digunakan,” kata gubernur.
Sidak tersebut dilakukan untuk menjawab pentingnya pengawasan terhadap program pemenuhan gizi, yang secara nasional menjadi bagian dari upaya pemerintah menekan angka stunting dan meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.
Secara historis, program perbaikan gizi di Indonesia telah berlangsung sejak era 1970-an melalui berbagai intervensi seperti program makanan tambahan dan revitalisasi posyandu. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah juga memperkuat kebijakan melalui percepatan penurunan stunting yang menjadi prioritas nasional.
Di tingkat global, standar keamanan pangan merujuk pada pedoman World Health Organization dan Food and Agriculture Organization yang menekankan pentingnya kebersihan, penyimpanan suhu yang tepat, serta kualitas bahan pangan dalam rantai distribusi makanan.
Langkah pengawasan yang dilakukan gubernur tersebut dinilai sejalan dengan praktik internasional dalam memastikan keamanan pangan, khususnya pada program bantuan atau layanan gizi masyarakat.
Sebelumnya, gubernur juga telah melakukan inspeksi serupa di SPPG Lohia, Kabupaten Muna, sebagai bagian dari upaya menyeluruh untuk memastikan standar pelayanan tetap terjaga di seluruh wilayah.
baca juga:
- Didampingi Sejumlah Menteri, Presiden Jokowi Dijadwalkan Akan Kunker di Kota Kendari, Muna, Mubar, Konawe, dan Kolut 13-14 Mei 2024
- Presiden Jokowi Tinjau Stok Beras dan Bagikan Bantuan Pangan di Muna, Sekaligus Penyaluran…
Melalui sidak ini, pemerintah daerah menegaskan komitmennya untuk melakukan pembenahan terhadap fasilitas dan sistem pengelolaan pangan di SPPG, agar pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan optimal dan sesuai ketentuan.
Gubernur menekankan bahwa pengawasan akan terus dilakukan secara berkala guna memastikan tidak ada lagi pelanggaran standar di fasilitas pelayanan gizi.
“Ini bukan sekadar sidak, tetapi bagian dari komitmen kita memastikan masyarakat mendapatkan makanan yang layak, sehat, dan berkualitas,” ujarnya.(*)
baca berita lainnya:
Gubernur Sultra ASR Lepas 13 Ribu Pemudik Gratis 2026, Tanpa Biaya Pergi dan Pulang, Prioritaskan Keselamatan
SULTRA, DURASITIMES.COM — Sebanyak 13.752 penumpang dan 1.030 kendaraan roda dua diberangkatkan dalam program Mudik Gratis 2026 yang digelar Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara bekerja sama dengan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Program ini secara resmi dilepas Gubernur Sulawesi Tenggara, Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka, di Pelabuhan Nusantara Kendari, Selasa (17/3/2026). “Gubernur Sultra ASR Lepas 13 Ribu Pemudik Gratis 2026, Tanpa Biaya Pergi dan Pulang, Prioritaskan Keselamatan,”
Program ini menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam menjawab meningkatnya kebutuhan transportasi masyarakat menjelang Idul Fitri 1447 Hijriah, sekaligus menekan risiko kecelakaan serta beban biaya perjalanan yang kerap meningkat setiap musim mudik.
Kepala Dinas Perhubungan Sultra, Dr. Muhammad Rajulan, S.T., M.Si., menyebut tingginya antusiasme masyarakat terhadap program ini menunjukkan bahwa kebutuhan akan transportasi yang aman dan terjangkau semakin mendesak setiap tahun.
“Program ini menjadi bentuk kepedulian pemerintah terhadap masyarakat, terutama dalam menghadapi lonjakan mobilitas saat arus mudik,” ujarnya.
Secara nasional, tradisi mudik di Indonesia telah menjadi fenomena sosial terbesar setiap tahun. Data Kementerian Perhubungan pada tahun-tahun sebelumnya menunjukkan jumlah pemudik bisa mencapai lebih dari 100 juta orang, menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara dengan mobilitas musiman terbesar di dunia. Secara global, fenomena serupa juga terjadi di Tiongkok dalam perayaan Tahun Baru Imlek, yang dikenal sebagai “Chunyun”, dengan pergerakan manusia mencapai miliaran perjalanan.
Dalam konteks tersebut, program mudik gratis dinilai sebagai kebijakan strategis untuk mengurangi kepadatan transportasi sekaligus meningkatkan keselamatan. Pemerintah daerah pun mengambil peran aktif melalui kolaborasi lintas sektor.
Gubernur Andi Sumangerukka menegaskan bahwa program Mudik Gratis Bersama ASR 2026 dirancang untuk memberikan rasa aman dan kenyamanan bagi masyarakat selama perjalanan.
“Semoga mudiknya lancar, aman, dan bahagia, serta memudahkan para pemudik sampai ke tujuan,” kata gubernur.
Ia juga memastikan bahwa program ini sepenuhnya bebas biaya, baik untuk keberangkatan maupun perjalanan kembali, sehingga dapat meringankan beban masyarakat.
“Ini adalah program gratis, tidak ada pemungutan biaya, baik saat berangkat maupun kembali,” tegasnya.
Program ini melayani berbagai rute strategis di wilayah Sulawesi Tenggara, baik melalui jalur laut maupun darat. Rute tersebut antara lain Kendari–Raha, Kendari–Baubau, Baubau–Raha, Raha–Kendari, hingga Kendari–Wanci dan Kendari–Ereke. Selain itu, tersedia pula layanan bus DAMRI untuk menjangkau wilayah daratan.
Dalam kegiatan pelepasan, gubernur juga menyerahkan secara simbolis Surat Persetujuan Berlayar kepada nahkoda kapal. Langkah ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam memastikan standar keselamatan pelayaran terpenuhi sebelum keberangkatan.
Ia juga mengingatkan para pemudik untuk tetap disiplin dan mengikuti arahan petugas selama perjalanan guna menjaga keselamatan bersama.
“Utamakan keselamatan selama perjalanan dan ikuti arahan petugas agar mudik berjalan tertib dan nyaman,” pesannya.
Sebagian besar tiket dalam program ini difasilitasi oleh Kementerian Perhubungan sebanyak 10.770 tiket, sementara Pemerintah Provinsi Sultra menyediakan 2.982 tiket tambahan serta kuota untuk kendaraan roda dua.
Pelepasan peserta mudik berlangsung tertib dan lancar, disertai penyerahan simbolis bantuan kepada perwakilan peserta yang menjadi bagian dari dukungan pribadi gubernur.
baca juga:
- BSSN-Sultra Resmi Berkolaborasi Perkuat Keamanan Dokumen Pemerintahan, Fase Baru Transformasi Digital SRIKANDI dan TTE Diterapkan
- Tiga Kantor Pelayanan Haji dan Umrah Dibangun di Sultra Mulai 2026, Ini Dia Lokasinya
Program mudik gratis sendiri telah menjadi kebijakan berkelanjutan pemerintah di berbagai daerah di Indonesia sejak lebih dari satu dekade terakhir, terutama untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas yang kerap meningkat saat arus mudik. Secara internasional, berbagai negara juga menerapkan subsidi transportasi musiman untuk mengelola lonjakan mobilitas penduduk.
Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara berharap program ini dapat terus dilaksanakan pada tahun-tahun mendatang sebagai solusi transportasi yang inklusif, aman, dan terjangkau bagi masyarakat.(*)
