BAUBAU, DT — Balai Pemasyarakatan (Bapas) Baubau memperkenalkan produk lokal hasil karya klien pemasyarakatan dalam ajang 3rd ASEAN Regional Correctional Conference (ARCC) 2026 yang berlangsung di Bangsaen, Thailand. Produk tersebut dibawa sebagai souvenir bagi para delegasi dari negara-negara anggota ASEAN serta mitra internasional yang menghadiri forum pemasyarakatan tingkat regional tersebut. “Bapas Baubau Go International, Butonik jadi Souvenir pada ASEAN Regional Correctional Conference di Thailand Menarik Perhatian Delegasi ARCC 2026,”

Kepala Bapas Baubau Nasirudin mengatakan bahwa produk yang diperkenalkan berasal dari program pembimbingan kemandirian klien pemasyarakatan yang selama ini dijalankan oleh Bapas Baubau. Produk tersebut dipasarkan melalui brand Butonik yang menjadi identitas karya kreatif dari para klien pemasyarakatan.

“Produk yang kami bawa bukan sekadar souvenir, tetapi merupakan hasil pembimbingan yang menunjukkan bahwa klien pemasyarakatan mampu berkarya dan mandiri,” kata Nasirudin dalam keterangan yang disampaikan di sela kegiatan konferensi tersebut.

Dalam forum internasional tersebut, Bapas Baubau memperkenalkan sejumlah produk unggulan daerah. Di antaranya kampuruy dan selendang yang merupakan tenunan khas Buton, kopi lokal Sulawesi Tenggara, kacang mete, serta gantungan kunci hasil kerajinan tangan klien pemasyarakatan.

Produk-produk tersebut dipilih karena dinilai mewakili potensi budaya dan sumber daya alam daerah sekaligus mencerminkan keterampilan yang dikembangkan dalam program pembinaan kemandirian di Bapas Baubau.

Menurut Nasirudin, partisipasi dalam konferensi tersebut tidak hanya menjadi ajang pertukaran pengetahuan mengenai sistem pemasyarakatan di kawasan ASEAN, tetapi juga peluang untuk memperkenalkan karya klien kepada komunitas internasional.

“Momentum ini menjadi kesempatan bagi kami untuk memperkenalkan karya klien pemasyarakatan kepada dunia serta membuka peluang kerja sama yang lebih luas,” ujarnya.

Ia menambahkan, produk yang diperkenalkan mendapat perhatian dari para delegasi yang berasal dari berbagai negara, seperti Thailand, Hong Kong, hingga Inggris. Para peserta konferensi menunjukkan ketertarikan terhadap nilai budaya serta cerita pembinaan yang melatarbelakangi produk-produk tersebut.

“Banyak delegasi yang mengapresiasi karena produk ini bukan hanya memiliki nilai ekonomi, tetapi juga menggambarkan proses pembinaan sosial yang positif,” kata Nasirudin.

Secara historis, program pembinaan kemandirian bagi warga binaan dan klien pemasyarakatan telah menjadi bagian penting dari sistem pemasyarakatan di Indonesia sejak diberlakukannya konsep Sistem Pemasyarakatan pada 1964 yang digagas oleh Menteri Kehakiman Sahardjo. Konsep tersebut menekankan pendekatan pembinaan, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial bagi warga binaan agar mampu kembali ke masyarakat secara produktif.

Di tingkat internasional, upaya pembinaan serupa juga menjadi perhatian global, salah satunya melalui standar United Nations Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners (Nelson Mandela Rules) yang mendorong negara-negara untuk menyediakan program pelatihan kerja dan pendidikan bagi narapidana serta klien pemasyarakatan.

Sementara itu, ASEAN juga secara berkala menggelar forum kerja sama pemasyarakatan melalui ASEAN Regional Correctional Conference untuk memperkuat kolaborasi, berbagi praktik terbaik, serta meningkatkan standar pembinaan di negara-negara kawasan.

Dalam konteks tersebut, keikutsertaan Bapas Baubau dalam ARCC 2026 dinilai menjadi langkah strategis untuk menunjukkan bahwa program pembimbingan klien pemasyarakatan di daerah mampu menghasilkan karya yang bernilai ekonomi sekaligus sosial.

Melalui kegiatan ini, Bapas Baubau berharap karya klien pemasyarakatan dapat semakin dikenal luas, tidak hanya di tingkat nasional tetapi juga internasional.

baca juga:

1. Kepala Bapas Baubau Nasirudin Bergabung Delegasi RI di Konferensi ASEAN Thailand, Indonesia Soroti Keamanan dan Reformasi Lapas
2. Indonesia Dorong Reformasi Pemasyarakatan ASEAN dalam ARCC 2026 Thailand

“Dengan pembimbingan yang tepat, mereka dapat kembali ke masyarakat sebagai individu yang produktif dan memberikan kontribusi positif,” ujar Nasirudin.

Momentum konferensi ini juga diharapkan menjadi pintu masuk untuk memperluas jaringan promosi produk lokal sekaligus memperkuat citra positif program pemasyarakatan Indonesia di mata dunia.(*)

baca berita lainnya:

BANGSAEN, THAILAND – Indonesia kembali menegaskan komitmennya terhadap reformasi sistem pemasyarakatan melalui forum internasional. Kepala Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas II Baubau, Nasirudin, tampil sebagai pembicara dalam 3rd ASEAN Regional Correctional Conference (ARCC) 2026 yang berlangsung di Bangsaen, Thailand, Rabu (11/3/2026). “Kepala Bapas Baubau Nasirudin Paparkan Reformasi Hukum, Promosikan Sanksi Alternatif di Panggung Konferensi Internasional ARCC 2026 Thailand,”

Kepala Bapas Baubau Nasirudin Paparkan Reformasi Hukum, Promosikan Sanksi Alternatif di Panggung Konferensi Internasional ARCC 2026 Thailand

Dalam konferensi pemasyarakatan tingkat regional tersebut, Nasirudin mempresentasikan pendekatan baru Indonesia dalam penanganan perkara pidana, khususnya melalui penerapan sanksi alternatif non-pemenjaraan. Kebijakan ini dinilai sebagai langkah strategis untuk mengatasi persoalan klasik kelebihan penghuni di lembaga pemasyarakatan.

Partisipasi Indonesia dalam konferensi yang mengusung tema Turning Challenges into Opportunities itu dipimpin oleh Direktur Kepatuhan Internal Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Lilik Sujandi. Forum ini juga dihadiri delegasi negara-negara ASEAN serta organisasi internasional seperti United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) dan Her Majesty’s Prison and Probation Service (HMPPS) Inggris.

Dalam sesi pleno bertajuk Modernising Correctional Governance, Nasirudin menjelaskan bahwa kondisi hunian penjara di Indonesia saat ini mencapai sekitar 93 persen di atas kapasitas normal. Situasi tersebut menjadi tantangan serius bagi sistem pemasyarakatan nasional.

“Indonesia saat ini sedang berada dalam masa transisi hukum yang penting. Melalui KUHP Nasional yang baru, peran Pembimbing Kemasyarakatan menjadi semakin strategis dalam merekomendasikan pidana alternatif,” kata Nasirudin dalam presentasinya di hadapan para delegasi internasional.

Ia menambahkan, solusi terhadap persoalan kelebihan kapasitas penjara tidak cukup hanya dengan membangun fasilitas baru. Pendekatan kebijakan juga harus diarahkan pada pengurangan penggunaan pidana penjara bagi pelanggaran tertentu.

“Pidana alternatif seperti kerja sosial dan pidana pengawasan dapat menjadi instrumen penting untuk menciptakan sistem peradilan yang lebih efektif dan manusiawi,” ujar Nasirudin.

Menurut dia, peran Pembimbing Kemasyarakatan (PK) di Balai Pemasyarakatan menjadi ujung tombak dalam memberikan rekomendasi kepada aparat penegak hukum terkait bentuk pidana yang paling tepat bagi pelaku tindak pidana.

Pengalaman Indonesia dalam menerapkan Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) turut menjadi sorotan dalam forum tersebut. Program yang telah berjalan lebih dari delapan tahun itu dinilai berhasil menekan angka pemenjaraan anak melalui pendekatan keadilan restoratif.

“Pendekatan restoratif terbukti mampu mengurangi pemenjaraan anak sekaligus memperkuat proses reintegrasi sosial,” kata Nasirudin. “Prinsip yang sama kini mulai diterapkan secara lebih luas pada pelaku tindak pidana dewasa.”

Secara historis, persoalan kelebihan kapasitas penjara bukan hanya terjadi di Indonesia. Banyak negara di dunia menghadapi masalah serupa. Data internasional menunjukkan bahwa berbagai negara, termasuk di Eropa dan Amerika, mulai mengembangkan kebijakan alternatif seperti probation, kerja sosial, serta rehabilitasi berbasis masyarakat sejak dekade 1990-an.

Kepala Bapas Baubau Nasirudin Bergabung Delegasi RI di Konferensi ASEAN Thailand, Indonesia Soroti Keamanan dan Reformasi Lapas

DPRD Baubau Terima Kunjungan Legislatif dan Mahasiswa Korea Selatan, Zahari Minta Negeri…

 

Keikutsertaan Bapas Baubau dalam forum internasional tersebut juga diharapkan dapat membuka peluang kerja sama teknis dengan negara-negara anggota ASEAN. Selain itu, pengalaman yang diperoleh dari konferensi ini diharapkan dapat memperkaya pengembangan sistem pemasyarakatan di daerah, khususnya di Sulawesi Tenggara.

Dengan semakin intensifnya pertukaran gagasan di tingkat regional dan global, Indonesia berupaya memperkuat transformasi sistem pemasyarakatan menuju pendekatan yang lebih modern, humanis, dan berorientasi pada pemulihan sosial.(*)