Subsidi Sembako Rp10 Ribu, Pemkot Baubau Kembali Gelar Pasar Murah Bagi 1.000 KK Jelang Idul Fitri 1447 H
BAUBAU, DT – Pemerintah Kota (Pemkot) Baubau menggelar program pasar murah bersubsidi untuk membantu masyarakat mendapatkan bahan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau menjelang Hari Raya Idulfitri. Program ini juga menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam mengendalikan inflasi serta menjaga stabilitas harga pangan selama bulan Ramadan. “Subsidi Sembako Rp10 Ribu, Pemkot Baubau Kembali Gelar Pasar Murah Bagi 1.000 KK Jelang Idul Fitri 1447 H,”
Kegiatan tersebut dilaksanakan di Kota Baubau, Kamis (5/3/2026), dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk Perum Bulog Cabang Baubau serta sejumlah distributor bahan pokok di daerah tersebut.
Wali Kota Baubau H. Yusran Fahim, SE., mengatakan bahwa program pasar murah merupakan langkah konkret pemerintah dalam menghadapi potensi kenaikan harga yang kerap terjadi menjelang hari besar keagamaan.
“Program ini dilakukan agar masyarakat yang kurang berkemampuan tetap bisa mendapatkan bahan pokok dengan harga yang lebih terjangkau,” ujar Yusran Fahim dalam sambutannya.
Ia menjelaskan, pemerintah daerah memberikan subsidi sebesar Rp10.000 untuk setiap jenis komoditas yang dijual dalam kegiatan tersebut. Dengan adanya subsidi itu, harga yang ditawarkan kepada masyarakat menjadi lebih rendah dibandingkan harga yang berlaku di pasaran.
Dalam program tersebut, satu paket bahan pokok dijual dengan harga sekitar Rp48.000. Sementara di pasaran, paket serupa biasanya dijual dengan kisaran harga Rp58.000 hingga Rp60.000. Selisih harga tersebut ditanggung oleh pemerintah melalui skema subsidi yang telah disiapkan.
Pasar murah ini disiapkan untuk sekitar 1.000 kepala keluarga yang telah terdata sebagai penerima manfaat. Setiap keluarga diberikan kesempatan membeli paket bahan pokok guna membantu memenuhi kebutuhan selama Ramadan hingga menjelang Idulfitri.
Seluruh kegiatan ini dibiayai oleh Pemerintah Kota Baubau dan dikoordinasikan oleh Dinas Perdagangan dan Koperasi Kota Baubau sebagai pelaksana teknis di lapangan.
“Karena ini merupakan barang yang disubsidi pemerintah, maka pelaksanaannya harus tertib agar benar-benar dinikmati oleh masyarakat yang berhak,” tegas Yusran Fahim.
Menurutnya, pemerintah daerah juga terus memantau perkembangan harga serta ketersediaan stok bahan pokok di pasar tradisional maupun modern guna memastikan pasokan pangan tetap stabil selama Ramadan.
“Jika nanti terjadi kenaikan harga yang signifikan di pasar, tidak menutup kemungkinan program pasar murah ini akan kembali digelar,” tambahnya.
Secara historis, program pasar murah telah lama menjadi salah satu instrumen pemerintah di Indonesia untuk menekan laju inflasi pangan. Pemerintah pusat maupun daerah rutin menggelar kegiatan serupa terutama menjelang Ramadan, Idulfitri, serta Natal dan Tahun Baru.
Data nasional menunjukkan bahwa komoditas pangan seperti beras, minyak goreng, telur, bawang merah, dan gula pasir merupakan penyumbang utama inflasi musiman saat hari besar keagamaan.
baca juga:
- Meski Baru Berdiri, Yonif TP 823 Raja Wakaaka Baubau Sukses Panen Jagung 5 Hektare, Bukti Kontribusi TNI untuk Ketahanan Pangan
- Walikota Baubau H Yusran Fahim Matangkan Rencana Pasar Sulaa dan Tata Wilayah Pesisir Sebagai…
Secara internasional, kebijakan intervensi harga pangan juga banyak dilakukan di berbagai negara untuk menjaga stabilitas pasar. Organisasi Pangan Dunia (FAO) mencatat bahwa banyak negara menerapkan program subsidi pangan atau operasi pasar ketika terjadi lonjakan permintaan menjelang hari raya keagamaan maupun musim tertentu.
Dengan adanya pasar murah ini, Pemerintah Kota Baubau berharap masyarakat dapat terbantu dalam memenuhi kebutuhan pokok dengan harga lebih terjangkau sekaligus menjaga stabilitas ekonomi daerah menjelang Idulfitri.
Program tersebut juga diharapkan mampu memperkuat daya beli masyarakat serta menjaga keseimbangan antara permintaan dan pasokan bahan pangan di Kota Baubau selama bulan Ramadan.(*)
baca berita lainnya:
Tim Garda SE2026 BPS Buton Selatan Sosialisasi di Pasar Bandar Batauga, Ajak Pelaku Usaha Beri Data Akurat
BUTON SELATAN, DT – Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Buton Selatan mulai melakukan sosialisasi Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) kepada masyarakat dengan menyasar para pedagang dan pelaku usaha di Pasar Bandar Batauga, Rabu (4/3/2026). Kegiatan tersebut merupakan langkah awal sebelum pelaksanaan pendataan ekonomi secara nasional yang dijadwalkan berlangsung pada 1 Mei hingga 31 Juli 2026. “Tim Garda SE2026 BPS Buton Selatan Sosialisasi di Pasar Bandar Batauga, Ajak Pelaku Usaha Beri Data Akurat,”
Sosialisasi ini dilaksanakan oleh Tim Garda Sensus Ekonomi 2026 BPS Buton Selatan sebagai upaya meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya sensus ekonomi serta mendorong partisipasi pelaku usaha dalam memberikan data yang akurat.
Ketua Garda SE2026 BPS Buton Selatan, Dhea Prawidia, S.Tr.Stat, menjelaskan bahwa kegiatan sosialisasi dilakukan untuk memberikan gambaran kepada masyarakat tentang tujuan dan manfaat sensus ekonomi bagi pembangunan daerah.
“Sosialisasi ini penting agar masyarakat memahami tujuan dan manfaat Sensus Ekonomi 2026 sebelum pendataan dilakukan,” ujar Dhea saat ditemui di sela kegiatan sosialisasi di Pasar Bandar Batauga.
Ia menambahkan bahwa sensus tersebut bertujuan untuk mencatat seluruh aktivitas ekonomi di berbagai sektor usaha, mulai dari usaha mikro, kecil, menengah, hingga usaha berskala besar.
“Melalui sensus ini, kami akan mendata seluruh kegiatan ekonomi masyarakat. Data tersebut nantinya menjadi dasar perencanaan dan evaluasi pembangunan ekonomi daerah,” jelasnya.
Menurut Dhea, keberhasilan pelaksanaan sensus ekonomi sangat bergantung pada partisipasi masyarakat, khususnya para pelaku usaha yang menjadi responden dalam kegiatan pendataan.
“Kami mengajak para pedagang dan pelaku usaha untuk menerima petugas sensus dengan baik serta memberikan informasi yang jujur dan lengkap. Data yang diberikan sangat berarti bagi pembangunan daerah,” katanya.
Ia juga menegaskan bahwa data yang dikumpulkan oleh petugas BPS dijamin kerahasiaannya dan tidak akan digunakan untuk kepentingan lain di luar statistik.
“Tidak ada pungutan dalam kegiatan ini. Data responden dijamin aman dan tidak berkaitan dengan perpajakan maupun pungutan lainnya,” tegas Dhea.
Selama kegiatan berlangsung, suasana sosialisasi terlihat hangat dan interaktif. Para pedagang yang berada di Pasar Bandar Batauga tampak antusias mengikuti penjelasan yang disampaikan oleh tim Garda SE2026.
Beberapa pedagang bahkan menyampaikan kesiapan mereka untuk mendukung pelaksanaan sensus ekonomi dengan memberikan informasi usaha secara terbuka kepada petugas pendata.
Secara historis, Sensus Ekonomi di Indonesia telah dilaksanakan secara berkala oleh Badan Pusat Statistik sejak tahun 1986, kemudian dilanjutkan pada 1996, 2006, dan 2016. Sensus ini menjadi salah satu sumber data penting bagi pemerintah dalam memahami perkembangan struktur ekonomi nasional.
Secara global, kegiatan sensus ekonomi juga menjadi praktik umum yang dilakukan oleh banyak negara untuk mengukur aktivitas usaha dan perkembangan sektor ekonomi. Lembaga statistik di berbagai negara, seperti U.S. Census Bureau di Amerika Serikat, juga secara rutin melaksanakan Economic Census setiap lima tahun untuk memetakan kondisi dunia usaha.
Data hasil sensus ekonomi biasanya digunakan oleh pemerintah, akademisi, serta pelaku usaha untuk merancang kebijakan pembangunan ekonomi, memperkuat sektor usaha, serta meningkatkan daya saing daerah.
baca juga:
- Walikota Baubau H Yusran Fahim Matangkan Rencana Pasar Sulaa dan Tata Wilayah Pesisir Sebagai Pusat Ekonomi Baru untuk Kurangi Beban Warga
- Bappeda-BPS Kolaborasi Sajikan Data Akurat untuk RKPD 2027, Pemkab Busel Bahas Isu Strategis…
Melalui kegiatan sosialisasi yang dilakukan sejak dini, BPS Buton Selatan berharap masyarakat semakin memahami pentingnya sensus ekonomi serta bersedia memberikan data yang valid dan akurat saat proses pendataan dimulai.
Dengan dukungan masyarakat dan pelaku usaha, pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di Kabupaten Buton Selatan diharapkan dapat berjalan lancar serta menghasilkan data statistik berkualitas yang dapat menjadi dasar perumusan kebijakan pembangunan ekonomi yang lebih terarah dan berkelanjutan.(*)
