Wali Kota Baubau HYF Resmi Buka Konsultasi Publik Penyusunan RKPD 2027, Prioritaskan Kemiskinan dan Pelestarian Budaya
BAUBAU, DT — Pemerintah Kota Baubau memulai rangkaian penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 melalui pelaksanaan Forum Konsultasi Publik yang digelar di Aula Kantor Wali Kota Baubau, Baubau, Rabu (18/2/2026). Forum ini dibuka secara resmi oleh Wali Kota Baubau, Yusran Fahim, sebagai langkah awal menentukan arah pembangunan daerah tahun mendatang. “Wali Kota Baubau HYF Resmi Buka Konsultasi Publik Penyusunan RKPD 2027, Prioritaskan Kemiskinan dan Pelestarian Budaya,”
Kegiatan tersebut menjadi wadah untuk menjaring masukan berbagai unsur masyarakat, termasuk pimpinan DPRD Kota Baubau, Organisasi Perangkat Daerah, tokoh masyarakat, pelaku usaha, hingga akademisi. Pemerintah menekankan bahwa penyusunan RKPD harus berangkat dari kebutuhan nyata masyarakat.
Dalam sambutannya, Yusran menyebut konsultasi publik memiliki peran strategis dalam mewujudkan proses perencanaan pembangunan yang partisipatif dan transparan. “Kami ingin memastikan setiap rencana benar-benar sejalan dengan aspirasi masyarakat,” ujarnya di hadapan peserta forum.
RKPD 2027 diproyeksikan menjadi pedoman kunci dalam penyusunan program dan kegiatan pemerintah daerah, sekaligus mengawal pelaksanaan RPJMD 2025–2029. Dokumen ini mengatur prioritas pembangunan dan alokasi sumber daya yang akan menentukan arah pembangunan lima tahun ke depan.
Pada forum tersebut, Wali Kota Yusran juga mengajak semua pihak memperkuat kolaborasi lintas sektor. Ia menegaskan bahwa konsultasi publik tidak boleh dipandang sebagai acara seremonial semata. “Ini ruang dialog terbuka. Masukan kritis dan ide inovatif sangat kami butuhkan,” tegasnya.
Salah satu fokus utama dalam penyusunan RKPD 2027 adalah isu-isu fundamental seperti penanggulangan kemiskinan, pengurangan angka pengangguran, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta pelestarian budaya lokal. Pemkot menilai isu budaya penting karena Baubau memiliki warisan Kesultanan Buton yang menjadi bagian sejarah nasional.
Secara historis, mekanisme konsultasi publik dalam perencanaan pembangunan mulai diterapkan secara intensif di Indonesia pascareformasi 1998 seiring diperkuatnya prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan desentralisasi daerah. Secara global, praktik serupa telah lama diterapkan, seperti model public hearing di Amerika Serikat dan citizen participation forums di Uni Eropa sebagai bagian dari kebijakan pembangunan berorientasi masyarakat.
Kepala Bapperida Kota Baubau, Moh. Abduh, turut menjelaskan bahwa forum ini merupakan bagian dari rangkaian panjang perencanaan pembangunan. Menurutnya, masukan masyarakat akan dipadukan dengan hasil Musrenbang kelurahan hingga kecamatan. “Setelah forum ini, masih ada FGD dan Musrenbang berjenjang,” ungkapnya.
Abduh juga menegaskan bahwa penyusunan RKPD mengikuti siklus perencanaan tahunan yang telah ditetapkan secara nasional sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dengan demikian, setiap pemerintah daerah memiliki mekanisme yang sama dalam menyelaraskan pembangunan daerah dan nasional.
Wali Kota Yusran berharap konsultasi publik ini menghasilkan rumusan kebijakan yang membawa manfaat nyata bagi masyarakat. “Tujuan akhirnya adalah kesejahteraan warga Baubau. Itulah inti dari setiap proses perencanaan,” katanya dalam kutipan lain.
Ia juga menambahkan bahwa Kota Baubau harus terus memperkuat daya saing regional melalui inovasi pembangunan. Menurutnya, pengembangan sumber daya manusia, ekonomi kreatif, dan infrastruktur yang adaptif adalah kunci menghadapi perkembangan global.
baca juga:
- RDP DPRD–Pemkot Baubau Bahas 1.869 Tenaga Paruh Waktu Baubau Masuk Skema PPPK
- Bapas Baubau Libatkan Klien dalam Aksi Bersih Islamic Center
Dalam penutupannya, pemerintah memastikan penyusunan RKPD 2027 ditargetkan rampung pada Mei 2026. Seluruh hasil forum ini akan dirangkum sebagai bagian dari rancangan awal RKPD sebelum memasuki pembahasan lanjutan dan penetapan resmi.
Pemerintah Kota Baubau menegaskan kembali komitmen untuk membuka ruang dialog luas dalam setiap tahapan perencanaan pembangunan. Dengan demikian, kebijakan yang dihasilkan diharapkan lebih inklusif, tepat sasaran, serta mencerminkan kebutuhan masyarakat di berbagai lapisan.(*)
baca berita lainnya:
Sekda Baubau La Ode Darussalam Pastikan Penyesuaian Jam Kerja ASN Selama Ramadhan Tetap Jaga Kinerja
BAUBAU, DT – Menjelang Ramadhan 1447 Hijriah/2026 Masehi, Pemerintah Kota Baubau menerbitkan kebijakan baru terkait penyesuaian jam kerja Aparatur Sipil Negara (ASN). Regulasi tersebut ditegaskan tidak akan mengurangi kualitas pelayanan publik, sekaligus tetap menjamin pemenuhan jam kerja sesuai standar nasional. “Sekda Baubau La Ode Darussalam Pastikan Penyesuaian Jam Kerja ASN Selama Ramadhan Tetap Jaga Kinerja,”
Kebijakan penyesuaian tersebut disampaikan sebagai bagian dari persiapan pemerintah daerah dalam menghadapi dinamika pelayanan selama bulan suci. Aturan serupa sebelumnya juga diterapkan secara nasional setiap tahun melalui Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB), yang menjadi acuan berbagai daerah.
Langkah Pemkot Baubau ini turut merujuk pada praktik internasional, di mana sejumlah negara mayoritas Muslim seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab, hingga Malaysia juga menerapkan pengurangan durasi jam kerja saat Ramadhan. Namun penyesuaian dimaksud tetap mengedepankan efisiensi pelayanan dan akuntabilitas publik.
Sekretaris Daerah Kota Baubau, La Ode Darussalam mengatakan bahwa penyesuaian tersebut tetap memprioritaskan pemenuhan jam kerja ASN. Ia menegaskan pemerintah tidak menginginkan adanya penurunan etos kerja hanya karena perubahan jadwal selama bulan puasa.
“Bulan puasa bukan alasan untuk menurunnya produktivitas. Justru ini menjadi kesempatan meningkatkan kualitas kerja secara spiritual maupun profesional,” ujar La Ode Darussalam, Rabu (18/2/2026).
Dalam penjelasannya, ia menerangkan bahwa seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) telah diminta memastikan layanan kepada masyarakat tetap berjalan normal. Pemerintah menekankan tidak ada ruang bagi penurunan performa, meskipun ritme kerja berbeda dari hari-hari biasa.
Menurutnya, ASN harus mampu beradaptasi dengan situasi bulan puasa tanpa mengorbankan kecepatan dan ketepatan pelayanan. “Kami tetap ingin melihat kinerja terbaik selama Ramadhan. Pelayanan publik tidak boleh terpengaruh,” katanya.
Sebagai bagian dari menyemarakkan suasana religius, Pemkot Baubau juga telah menyiapkan agenda Safari Ramadhan yang akan dipimpin langsung oleh Wali Kota Baubau. Program ini akan menyasar sejumlah masjid di tingkat kecamatan dengan melibatkan tim dakwah yang telah disiapkan pemerintah.
Kegiatan Safari Ramadhan merupakan tradisi yang sudah berjalan cukup lama di Indonesia, termasuk di Baubau. Tradisi ini dikenal sebagai salah satu upaya pemerintah memperkuat hubungan dengan masyarakat sekaligus menjaga komunikasi sosial selama bulan suci.
Tidak hanya kegiatan keagamaan, Pemkot Baubau juga memastikan rencana penyelenggaraan pasar murah menjelang Hari Raya Idulfitri tetap dilaksanakan. Program tersebut bertujuan membantu masyarakat memenuhi kebutuhan sembako dengan harga terjangkau.
La Ode Darusaalam menyebut pelaksanaan pasar murah merupakan langkah antisipatif mengingat tren kenaikan harga bahan kebutuhan pokok jelang Idulfitri yang hampir terjadi setiap tahun. “Kami ingin masyarakat tetap bisa membeli kebutuhan dasar dengan harga yang wajar,” ujarnya.
Data historis nasional menunjukkan bahwa pasar murah telah menjadi kebijakan rutin pemerintah sejak era Orde Baru sebagai strategi menjaga stabilitas harga menjelang hari besar keagamaan. Hingga kini, kebijakan tersebut terus dipertahankan oleh pemerintah daerah dan pusat.
baca juga:
- Jadwal Imsyakiyah – Jadwal Puasa dan Sholat Ramadhan 1447 Η di 17 Kabupaten/Kota se Sultra
- Bapas Baubau Libatkan Klien dalam Aksi Bersih Islamic Center
Sementara itu, dalam tataran global, sejumlah negara seperti Mesir, Pakistan, dan Turki juga rutin menggelar bazar murah selama Ramadhan untuk mengatasi lonjakan harga pangan. Pola tersebut kini menjadi bagian dari mekanisme pengendalian inflasi musiman di berbagai negara Muslim.
Menutup penjelasannya, Pemkot Baubau menegaskan bahwa seluruh kebijakan Ramadhan tahun ini diarahkan untuk menjaga keseimbangan antara peningkatan pelayanan, produktivitas ASN, dan pemenuhan kebutuhan masyarakat. Pemerintah berharap Ramadhan menjadi momentum memperkuat nilai kerja dan nilai religius masyarakat Baubau.(*)
