Pemkab Buton Selatan Perkuat Posyandu Demi Layanan Kesehatan Terintegrasi
BUTON SELATAN, DT— Upaya Pemerintah Kabupaten Buton Selatan memperkuat peran Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) kembali ditegaskan melalui Rapat Advokasi Tim Pembina Posyandu Bidang Kesehatan yang berlangsung di salah satu hotel di Batauga, Kamis (5/2/2026). Langkah tersebut menjadi strategi penting dalam mendukung pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sektor kesehatan di seluruh wilayah. “Pemkab Buton Selatan Perkuat Posyandu Demi Layanan Kesehatan Terintegrasi,”
Rapat tersebut dihadiri unsur pemerintah daerah, DPRD, instansi vertikal, camat, kepala puskesmas, dan kader Posyandu dari berbagai kecamatan. Kegiatan ini sekaligus menjadi ruang koordinasi untuk membahas penguatan integrasi layanan kesehatan berbasis masyarakat.
Asisten I Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Buton Selatan Kaimudin, SAg., SH., membuka kegiatan dengan menekankan perlunya percepatan transformasi Posyandu. Ia mengatakan bahwa pemerintah daerah memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan kualitas layanan dasar masyarakat terpenuhi.
“Posyandu adalah ujung tombak pelayanan kesehatan di desa dan kelurahan. Karena itu transformasinya harus berjalan lebih cepat dan terarah,” ujarnya dalam sambutan pembukaan.
Menurut Kaimudin, penguatan Posyandu menjadi relevan dengan kebijakan nasional terkait SPM dan integrasi layanan kesehatan primer. Ia menekankan perlunya kolaborasi lintas sektor sebagai kunci utama keberhasilan.
Rapat ini juga menghadirkan paparan dari Plt Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Buton Selatan, dr. La Ode Achmad Amanah Maulana, S.Ke., yang menjelaskan perkembangan pelaksanaan Posyandu di daerah tersebut. Ia mengungkapkan bahwa Buton Selatan saat ini telah memiliki 130 Posyandu bidang kesehatan yang aktif melayani masyarakat.
Namun, masih terdapat 16 Posyandu yang belum mengimplementasikan layanan Siklus Hidup sepenuhnya. “Kendala terbesar adalah terbatasnya insentif dan biaya transportasi bagi kader, terutama yang bertugas di wilayah kelurahan,” jelas dr La Ode Achmad Amanah Maulana
Selaras dengan peraturan nasional, penguatan Posyandu kini mengacu pada Permendagri Nomor 13 Tahun 2024 dan kebijakan Integrasi Layanan Primer (ILP) sesuai Permenkes Nomor 15 Tahun 2023. Posyandu diarahkan menjadi pusat layanan promotif dan preventif berbasis siklus hidup mulai dari ibu hamil, balita, remaja, usia dewasa, hingga lanjut usia.
Secara historis, Posyandu mulai berkembang pesat pada awal 1980-an sebagai bagian dari program nasional penurunan angka kematian ibu dan bayi di Indonesia. Konsep pelayanan terpadu kala itu menjadi rujukan banyak negara berkembang. Model Posyandu bahkan pernah dipresentasikan dalam International Conference on Primary Health Care sebagai contoh praktik berbasis komunitas yang efektif.
Dalam konteks global, pendekatan pelayanan kesehatan berbasis masyarakat juga dianut di sejumlah negara seperti India melalui program ASHA dan Bangladesh melalui Community Clinic Program. Pengalaman internasional tersebut menjadi bukti bahwa pemberdayaan kader lokal dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan esensial.
Ketua Tim Pembina Posyandu sekaligus Ketua TP PKK Kabupaten Buton Selatan, Ny. Hj. Sitti Norma Adios, menyampaikan bahwa Posyandu kini memikul peran yang jauh lebih luas dibanding sebelumnya. Ia menyebut bahwa Posyandu bukan lagi sekadar layanan ibu dan anak, tetapi juga berkontribusi dalam enam bidang SPM yang mencakup kesehatan, pendidikan, sosial, perumahan rakyat, pekerjaan umum, hingga ketertiban dan perlindungan masyarakat.
“Kualitas SDM sangat ditentukan oleh kesehatan masyarakat. Maka keberhasilan Posyandu menjadi penentu pencapaian SPM di banyak sektor,” tegasnya.
Ia juga mendorong koordinasi berkelanjutan antara pemerintah daerah dan para kader. Menurutnya, konsistensi pelaporan data, penguatan kapasitas kader, dan dukungan kebijakan harus menjadi prioritas bersama. “Kita harus bergerak dengan satu persepsi agar transformasi Posyandu benar-benar memberikan dampak nyata,” katanya.
Dalam diskusi rapat, para peserta juga membahas strategi adaptasi layanan Posyandu di wilayah pesisir dan kepulauan yang memiliki karakteristik geografis cukup menantang. Fleksibilitas jadwal, penguatan pendataan, serta pemanfaatan teknologi dianggap penting untuk menjangkau masyarakat yang tinggal di daerah terpencil.
baca juga:
Dinkes Buton Selatan Perketat Standar Gizi Program MBG, SPPG Diminta Perbaiki Menu Perlu Tambahan Protein
TP PKK Dorong Legalitas Posyandu untuk Tingkatkan Mutu dan Sinkron dengan Kebijakan Nasional
Penutupan rapat menegaskan kembali bahwa seluruh pemangku kepentingan harus memastikan keberlanjutan pengelolaan Posyandu, baik dari sisi pembiayaan, perencanaan program, maupun peningkatan kualitas layanan.
Dengan semakin diperkuatnya peran Posyandu, Pemkab Buton Selatan berharap SPM bidang kesehatan dapat tercapai lebih optimal sehingga masyarakat memperoleh pelayanan dasar yang lebih merata, efektif, dan berkesinambungan.(*)
baca berita lainnya:
130 Posyandu Buton Selatan Terapkan ILP, Pemkab Fokus Lanjutkan Pembinaan
BUTON SELATAN, DT– Pemerintah Kabupaten Buton Selatan menegaskan komitmennya memperkuat layanan Posyandu melalui Rapat Advokasi Tim Pembina Posyandu 2026 yang digelar Kamis (5/2/2026). Rapat ini dihadirkan untuk memadukan langkah lintas sektor dalam memastikan keberlanjutan layanan dasar kesehatan berbasis masyarakat. “130 Posyandu Buton Selatan Terapkan ILP, Pemkab Fokus Lanjutkan Pembinaan,”
Pertemuan tersebut melibatkan unsur pemerintah daerah, pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), tenaga kesehatan, Tim Pembina Posyandu lintas instansi, serta para pemangku kepentingan. Kolaborasi multipihak ini menjadi bagian penting dalam mendukung transformasi Posyandu menjadi Integrasi Layanan Primer (ILP).
Plt Kepala Dinas Kesehatan Buton Selatan dr La Ode Achmad Amanah Maulana menegaskan pentingnya kesiapan daerah menghadapi perubahan layanan primer. Ia menyampaikan bahwa sejak 2023 Posyandu memainkan peran strategis dalam mendukung transformasi kesehatan nasional, terutama memperluas pelayanan promotif dan preventif.
“Posyandu merupakan layanan berbasis komunitas yang mampu menjangkau seluruh kelompok sasaran,” ujarnya.
Transformasi ILP menempatkan Posyandu sebagai pusat layanan sepanjang siklus hidup, dari ibu hamil hingga lanjut usia. Model seperti ini selaras dengan arah kebijakan global yang menekankan penguatan layanan kesehatan primer sebagai fondasi pembangunan kesehatan, sebagaimana pernah dianjurkan dalam Deklarasi Alma-Ata 1978 dan Astana Declaration 2018.
Dalam konteks Buton Selatan, pelaksanaan ILP menghadapi tantangan geografis, terutama di wilayah pesisir dan kepulauan. Mobilitas warga yang tinggi, keterbatasan akses transportasi, dan perbedaan budaya dinilai memengaruhi keberlangsungan layanan. “Kondisi sosial dan budaya di wilayah pesisir menuntut Posyandu lebih adaptif dan responsif,” tambah dr La Ode Achmad Amanah Maulana
Sejalan dengan hal itu, Asisten I Sekda Buton Selatan, Kaimudin, S.Ag., S.H., menekankan bahwa penguatan Posyandu tidak dapat berjalan secara sektoral. Ia menyebut bahwa sejak 2021 pemerintah telah memperkuat regulasi nasional untuk memastikan Posyandu menjadi layanan yang terintegrasi di tingkat desa dan kelurahan.
“Pelayanan dasar harus dilakukan secara kolaboratif karena Posyandu adalah layanan terdekat dengan masyarakat,” katanya.
Ketua TP PKK sekaligus Bunda Posyandu Buton Selatan, Siti Norma Adios, memberikan penegasan mengenai perlunya perubahan budaya kerja di tingkat Posyandu. Ia mengingatkan bahwa Posyandu kini memiliki peran lebih luas, termasuk mendukung enam bidang Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai Permendagri Nomor 13 Tahun 2024.
“Posyandu bukan hanya urusan kesehatan, tetapi bagian penting dari pemenuhan SPM secara menyeluruh,” ujarnya.
Sejarah panjang Posyandu di Indonesia sejak 1980-an memperlihatkan keberhasilan model partisipatif dalam menangani masalah gizi dan kesehatan ibu-anak. Keberhasilan ini diakui WHO sebagai salah satu inovasi kesehatan masyarakat paling efektif berbasis komunitas di Asia Tenggara. Kini, transformasi ILP mendorong Posyandu beradaptasi dengan kebutuhan pelayanan yang lebih komprehensif.
Di Buton Selatan, tercatat 130 Posyandu telah menjalankan layanan ILP, sementara 16 lainnya masih dalam tahap penyesuaian. Tantangan mencakup keterbatasan insentif dan dukungan transportasi bagi kader, terutama di kawasan kelurahan. Peran kader tetap menjadi kunci keberhasilan karena mereka berfungsi sebagai penggerak masyarakat dan penghubung dengan fasilitas kesehatan.
Rapat advokasi 2026 ini juga menegaskan pentingnya pembinaan berjenjang dari kabupaten hingga desa. Pemerintah daerah menilai penyamaan persepsi antarsektor dapat memperkuat perencanaan anggaran dan memastikan keberlanjutan kebijakan Posyandu jangka panjang.
baca juga:
- Dinkes Baubau Tegaskan Tidak Ada Program Kesehatan yang Boleh Tertinggal, dr. Frederik: Semua Program Kesehatan Setara dan Wajib Berjalan
- TP PKK Dorong Legalitas Posyandu untuk Tingkatkan Mutu dan Sinkron dengan Kebijakan Nasional
Selain itu, pemanfaatan teknologi informasi dan peningkatan keterampilan komunikasi berbasis budaya lokal menjadi rekomendasi strategis untuk meningkatkan kualitas layanan. Model ini sejalan dengan praktik negara-negara berkembang lainnya yang menggunakan pendekatan komunitas untuk menutup kesenjangan layanan kesehatan di daerah terpencil.
Dengan berlangsungnya rapat ini, Pemkab Buton Selatan berharap Posyandu tidak hanya menjadi pelaksana kegiatan rutin, tetapi juga agen perubahan sosial di tingkat akar rumput. Pemerintah menegaskan bahwa modernisasi Posyandu merupakan langkah esensial untuk meningkatkan mutu sumber daya manusia dan mempercepat pembangunan kesehatan daerah.(*)
