Pengamanan Aset, Selesaikan RUP, Penataan OPD hingga Seragam ASN di Awal Februari 2026, Ini Arahan Sekda Baubau La Ode Darussalam

BAUBAU,BP-Pemerintah Kota Baubau menegaskan komitmen percepatan program pembangunan dan penataan organisasi pada awal Februari 2026. Penegasan itu disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Baubau, La Ode Darus Salam, S.Sos., M.Si., saat memimpin apel pagi di halaman Kantor Wali Kota Baubau, Palagimata, Senin (02/02/2026), “Pengamanan Aset, Selesaikan RUP, Penataan OPD hingga Seragam ASN di Awal Februari 2026, Ini Arahan Sekda Baubau La Ode Darussalam,”

Pada kesempatan tersebut, Sekda menyampaikan bahwa sejumlah agenda strategis harus segera dijalankan memasuki bulan kedua tahun anggaran. Ia menegaskan pentingnya kedisiplinan seluruh perangkat daerah untuk mengawal roda pemerintahan agar berjalan efektif dan tepat waktu.

Isu penataan pasca-merger Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menjadi sorotan awal Sekda. Ia meminta agar seluruh instansi dapat menyelaraskan tugas baru, termasuk mengamankan berbagai aset negara yang kini tidak lagi difungsikan setelah penggabungan kelembagaan. “Aset negara harus tetap dipelihara dan dijaga, tanpa pengecualian,” tegasnya.

Sejumlah bangunan seperti eks kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi, serta Dispora disebutkan perlu diawasi secara ketat. Satpol PP diminta meningkatkan patroli untuk menghindari potensi kerusakan maupun penyalahgunaan fasilitas negara di tengah masa transisi birokrasi tersebut.

Selain urusan penataan organisasi, Sekda juga menyinggung persoalan administrasi teknis terkait Rencana Umum Pengadaan (RUP). Ia mengingatkan kembali bahwa masih terdapat OPD yang belum menginput data pengadaan. “Kami ingin seluruh OPD menyelesaikan RUP dengan cepat. Jangan ada yang menunda,” katanya dalam arahannya.

Instruksi percepatan RUP tersebut selaras dengan pedoman nasional yang mengharuskan pemerintah daerah menyelesaikan dokumen pengadaan pada awal tahun. Secara historis, sejak diberlakukan sistem e-procurement oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) pada 2008, pemerintah daerah diwajibkan mempercepat digitalisasi proses pengadaan sebagai langkah efisiensi dan transparansi.

Perhatian juga diarahkan pada penyempurnaan distribusi pegawai pasca-restrukturisasi OPD. Sekda menerima laporan adanya pegawai yang belum memahami lokasi penempatan barunya, sehingga berpengaruh terhadap absensi. Ia menugaskan BKPSDM untuk segera merampungkan distribusi tersebut agar tidak menimbulkan hambatan pelayanan publik.

Apresiasi terhadap ASN yang bergerak cepat menangani dampak cuaca ekstrem beberapa waktu lalu juga disampaikan dalam apel tersebut. La Ode Darus Salam menegaskan bahwa kinerja responsif para pegawai harus dipertahankan. “Pimpinan daerah memberikan apresiasi penuh atas kesiapan ASN menghadapi kondisi darurat,” ujarnya.

Pada bagian lain, Sekda memberikan klarifikasi mengenai aturan pakaian dinas ASN setelah munculnya penyesuaian seragam di tingkat pusat. Berdasarkan konsultasi dengan BKN RI dan Kemenpan RB, ia memastikan bahwa Kota Baubau masih mengacu pada Permendagri Nomor 10. “Belum ada perubahan. Kita tetap mengikuti regulasi yang berlaku,” katanya.

baca juga:

Imigrasi Baubau Teguhkan Komitmen Dorong Pelayanan Humanis dan Profesional Serta Momentum Evaluasi Kinerja di Hari Bakti ke-76

Walikota Baubau Yusran Fahim Lakukan Penyegaran Pejabat, Minta Kolaborasi Antar OPD

Penegasan aturan tersebut menambah kepastian bagi ASN daerah di tengah tren perubahan seragam Korpri di beberapa kementerian. Secara historis, kebijakan uniform ASN di Indonesia selalu mengalami perubahan mengikuti dinamika birokrasi nasional, mulai dari penguatan identitas pada era 1970-an hingga digitalisasi atribut kepegawaian secara global pada dekade terakhir.

Pemerintah Kota Baubau berharap langkah percepatan program, penataan organisasi, serta penegakan disiplin dapat menjadi fondasi pembangunan sepanjang 2026. Sinergi antar-OPD disebut menjadi kunci agar pelayanan publik tetap berjalan optimal dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.(*)

baca berita lainnya:

BAUBAU, DT – Upaya memperkuat peran perempuan muslim dalam pembangunan sosial keagamaan kembali ditegaskan melalui pengukuhan pimpinan dan pengurus cabang Wanita Islam tingkat kecamatan se-Kota Baubau yang digelar di Aula Palagimata, Sabtu, 31 Januari 2026. Pengukuhan ini menandai langkah baru organisasi dalam memperluas jangkauan pembinaan hingga ke seluruh kecamatan. “Pemkot Baubau Apresiasi Pengukuhan Wanita Islam sebagai Mitra Keagamaan, Asisten I La Ode Aswad Minta Wanita Islam Jadi Penengah Harmoni Sosial,”

Pengukuhan yang dihadiri jajaran pemerintah dan tokoh perempuan tersebut menjadi momentum memperkuat hubungan kemitraan antara organisasi Islam dan Pemerintah Kota Baubau. Hadir dalam kegiatan itu Asisten I Setda Baubau La Ode Aswad, Kepala Dinas PPAKB Baubau Abdul Rahman, para camat se-Kota Baubau, serta sejumlah organisasi wanita, salah satunya perwakilan organisasi wanita Baubau, Isuyah.

Dalam sambutannya, Asisten I La Ode Aswad menegaskan bahwa pemerintah terus membuka ruang kolaborasi dengan organisasi masyarakat, termasuk Wanita Islam. Ia menilai organisasi yang memiliki identitas khas warna ungu ini telah menunjukkan kemapanan baik dari sisi kelembagaan maupun kontribusi sosial. Menurutnya, keseragaman identitas tersebut menjadi branding yang positif dan mudah dikenali publik.

Aswad juga menekankan bahwa Wanita Islam berpotensi menjadi penengah ketika terjadi perbedaan di tengah masyarakat. Pemerintah Kota Baubau, kata dia, sangat berharap peran aktif organisasi dalam mendeteksi potensi perpecahan sosial atau persoalan keagamaan yang mungkin muncul di masyarakat. Hal ini penting dalam menjaga stabilitas sosial dan keharmonisan antarwarga.

Sementara itu, Ketua Wanita Islam Baubau periode 2025–2030, H. Muzifah, menyampaikan apresiasi atas hadirnya dukungan dari pemerintah dan seluruh unsur yang hadir. Ia menegaskan bahwa organisasi akan menjaga amanah melalui penguatan aktivitas pembinaan muslimah dan berbagai program sosial keagamaan. Muzifah juga mengajak seluruh pengurus tetap solid dan bekerja sama membesarkan organisasi.

Muzifah mengingatkan bahwa tidak semua masyarakat memahami fungsi Wanita Islam secara menyeluruh. Padahal, organisasi ini telah menjadi wadah pembinaan perempuan muslim sejak berdiri di Kota Baubau pada 19 Januari 2019 dan kini memasuki periode kepengurusan yang kedua. Di tingkat nasional, organisasi Wanita Islam sendiri berdiri pada tahun 1962 sebagai bagian dari gerakan modernisasi perempuan muslim Indonesia.

Selain itu, Wanita Islam Indonesia memiliki Panca Dharma sebagai pedoman utama. Panca Dharma tersebut mencakup penguatan akidah, peningkatan kualitas muslimah, pengabdian kepada masyarakat, pembinaan keluarga sakinah, serta dukungan terhadap pendidikan Islam. Nilai-nilai ini menjadi dasar bagi setiap cabang untuk menjalankan programnya, termasuk di Kota Baubau.

Dalam konteks global, penguatan peran perempuan dalam organisasi keagamaan juga merupakan bagian dari tren dunia yang menekankan pentingnya inklusivitas. Di berbagai negara, kelompok perempuan muslim terus memperluas ruang kontribusinya dalam bidang sosial, pendidikan, dan advokasi. Gerakan serupa turut mendorong organisasi seperti Wanita Islam untuk adaptif dan responsif terhadap perubahan zaman.

baca juga:

1. Ini Dia Nama 25 Pejabat Pemkot Baubau Yang Dilantik Walikota HYF, 3 OPD Masih Kosong
2. Walikota Baubau Yusran Fahim Lakukan Penyegaran Pejabat, Minta Kolaborasi Antar OPD

Muzifah berharap kepengurusan baru dapat terus menjaga semangat tersebut. “Kita ingin Wanita Islam Baubau tetap jaya dan menjadi organisasi yang bermanfaat bagi umat,” ujarnya. Ia juga menyampaikan terima kasih kepada Wali Kota Baubau atas dukungan yang selama ini diberikan.

Acara pengukuhan ditutup dengan doa bersama sebagai simbol komitmen seluruh pengurus untuk menjaga integritas, akhlakul karimah, serta keberlanjutan program organisasi di tingkat kecamatan.(*)