Gerakan Indonesia Asri Dimulai Usai Instruksi Presiden Prabowo, Sultra Prioritaskan Penataan Reklame dan Kabel
SULTRA, BP-Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) langsung menyiapkan langkah penertiban reklame dan jaringan kabel usai Presiden Prabowo Subianto mengumumkan rencana Gerakan Indonesia Asri dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Senin, 2 Februari 2026. Arahan tersebut menjadi urgensi baru bagi daerah dalam memperbaiki estetika kota dan ketertiban ruang publik. “Gerakan Indonesia Asri Dimulai Usai Instruksi Presiden Prabowo, Sultra Prioritaskan Penataan Reklame dan Kabel,”
Gerakan Indonesia Asri, yang mengusung konsep Aman, Sehat, Resik, dan Indah, menjadi salah satu program prioritas pemerintah pusat untuk membangun lingkungan perkotaan yang lebih tertib dan nyaman. Program seperti ini sebelumnya pernah dijalankan pada masa Orde Baru melalui Gerakan Kebersihan Lingkungan pada tahun 1980-an, serta mengadopsi praktik internasional seperti kampanye “Clean City Initiative” di Singapura dan “Beautiful Japan Movement” di era 2000-an.
Gubernur Sultra Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka menindaklanjuti instruksi tersebut dengan segera mengarahkan jajarannya agar berkomunikasi dengan pengusaha dan pihak-pihak terkait reklame maupun infrastruktur kabel. Ia menegaskan bahwa aspek estetika dan kerapian kota bukan hanya kebutuhan daerah, tetapi tanggung jawab nasional dalam memperbaiki wajah Indonesia di mata dunia.
“Kita mendukung penuh Gerakan Indonesia Asri yang diinisiasi Bapak Presiden Prabowo Subianto. Saya sudah meminta jajaran untuk bersurat kepada perusahaan pemilik spanduk, baliho, hingga pengelola kabel listrik dan telekomunikasi agar segera menertibkan pemasangan yang tidak sesuai aturan,” ujar Gubernur di sela Rakornas.
Instruksi cepat Gubernur juga mencerminkan perubahan pendekatan pemerintah daerah dalam menjawab arahan pusat. Dalam beberapa tahun terakhir, berbagai kota di Indonesia berupaya menata ulang reklame menyusul pengalaman buruk sebelumnya, seperti semrawutnya kabel dan baliho di Jakarta pada awal 2000-an sebelum diberlakukannya penataan terpadu oleh Pemprov DKI.
Presiden Prabowo sendiri menyoroti persoalan tersebut karena dinilai mengganggu keindahan tata ruang dan menurunkan kualitas pengalaman wisatawan. “Saya meminta pemerintah tolong tertibkan iklan-iklan, spanduk-spanduk terlalu banyak. Turis datang tidak mau lihat spanduk,” tegas Presiden dalam arahannya di Rakornas.
Selain reklame, kondisi kabel listrik dan jaringan telekomunikasi yang berseliweran juga menjadi perhatian khusus. Negara-negara maju seperti Korea Selatan, Jepang, dan sebagian besar negara Eropa telah menurunkan kabel ke bawah tanah selama dua dekade terakhir demi keamanan dan estetika. Indonesia disebut perlu mengejar ketertinggalan tersebut.
Gubernur Andi Sumangerukka menyampaikan bahwa koordinasi dengan bupati dan wali kota se-Sultra akan segera dilakukan untuk mempercepat pelaksanaan program. “Kami tidak ingin penataan ini hanya bersifat seremonial. Semua kepala daerah wajib mengakselerasi implementasinya secara konkret di lapangan,” tandasnya.
Pemerintah provinsi juga memastikan bahwa langkah penertiban tidak akan dilaksanakan secara sepihak. Dialog dengan pelaku usaha, pemilik reklame, serta operator jaringan akan ditempuh agar pelaksanaan program berjalan tertib dan tidak menimbulkan sengketa.
Selain itu, Sultra menargetkan penerapan zona bebas reklame di sejumlah kawasan strategis, seperti pusat pemerintahan, ruang terbuka hijau, dan area wisata. Langkah ini mengikuti contoh kota-kota dunia seperti Paris dan Kyoto yang telah melarang pemasangan reklame komersial di zona bersejarah.
baca juga:
- Wallacea Usulkan Kawasan Konservasi Baru 6.000 Km² di Sultra Menguat di Forum Wallacea Expeditions
- Gubernur Andi Sumangerukka Meluncurkan 39 Program Quick Win 100 Hari ASR-Hugua Saat….,
Masyarakat juga diminta berperan aktif dalam menjaga kebersihan dan estetika lingkungan. Pemerintah menilai Gerakan Indonesia Asri tidak akan mencapai hasil maksimal tanpa keterlibatan publik dalam mengawasi dan menjaga ruang-ruang kota dari pemasangan reklame ilegal atau kabel yang tidak tertata.
Dengan langkah-langkah yang dicanangkan tersebut, pemerintah berharap Sultra dapat menjadi salah satu provinsi yang terdepan dalam mewujudkan kawasan perkotaan yang lebih bersih dan indah sebagai bagian dari implementasi Gerakan Indonesia Asri tahun 2026.(*)
baca berita lainnya:
Wagub Sultra Hugua Minta ASN Jadikan 2026 Sebagai Tahun Transformasi Pelayanan
SULTRA,DT– Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) memasuki tahun 2026 dengan penegasan arah kerja yang lebih progresif bagi aparatur sipil negara (ASN). Wakil Gubernur Sultra, Ir. Hugua, M.Ling., menegaskan bahwa seluruh ASN harus menjadikan tahun 2026 sebagai titik balik pengabdian dan perubahan cara kerja untuk memperkuat pelayanan publik di daerah. “Wagub Sultra Hugua Minta ASN Jadikan 2026 Sebagai Tahun Transformasi Pelayanan,”
Penekanan tersebut disampaikan Hugua saat memimpin Apel Gabungan ASN di Lapangan Kantor Gubernur Sultra, Senin (5/1/2026). Apel perdana tahun ini dihadiri ribuan ASN dari seluruh instansi, mulai dari Sekda Provinsi Sultra, staf ahli gubernur, para asisten Sekda, kepala OPD, hingga pejabat struktural dan fungsional.
Dalam amanatnya, Hugua menyoroti pentingnya disiplin, keterhubungan antarinstansi, serta semangat kolektif sebagai modal utama memperbaiki kualitas birokrasi. Ia menegaskan bahwa pelayanan publik tidak dapat ditingkatkan tanpa langkah perubahan yang terukur dan dilakukan bersama.
Menurut Hugua, pola pikir individualistik yang masih ditemukan di beberapa sektor harus digeser menuju budaya kerja kolaboratif. Ia menyebut kolaborasi sebagai prinsip penting dalam manajemen pemerintahan modern, terutama dalam menghadapi tantangan pembangunan yang semakin kompleks.
Wagub juga menyoroti perlunya keseimbangan antara profesionalisme dan spiritualitas. Ia mengimbau ASN untuk menjaga kualitas ibadah, memperbaiki hubungan dengan sesama, sekaligus memperkuat kepedulian terhadap lingkungan. Menurutnya, karakter ASN yang baik lahir dari nilai-nilai moral yang terpelihara.
Hugua turut menyampaikan apresiasi kepada seluruh OPD dan pemerintah kabupaten/kota di 17 daerah se-Sultra atas kontribusi mereka selama tahun 2025. Ia menilai kekompakan lintas daerah menjadi salah satu alasan stabilitas pembangunan dapat terjaga sepanjang tahun lalu.
Capaian signifikan juga ditunjukkan melalui realisasi anggaran daerah yang menembus 88,64 persen pada 2025. Menurut Hugua, angka tersebut layak diapresiasi meskipun masih terdapat ruang perbaikan. Upaya efisiensi yang dilakukan sepanjang tahun juga disebut sebagai bukti pengabdian ASN dalam menjaga tata kelola pemerintahan.
Dalam kesempatan yang sama, Hugua mengulas kinerja Pemprov Sultra terkait Reformasi Birokrasi, daya saing daerah, dan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Ia menyebut hasil evaluasi Reformasi Birokrasi 2025 yang diumumkan awal tahun 2026 menunjukkan hasil yang cukup baik bagi Sultra.
Keberhasilan tersebut, kata Hugua, perlu dilanjutkan pada 2026 melalui konsistensi kerja, peningkatan pengawasan internal, serta percepatan layanan berbasis digital. Ia menekankan bahwa dunia pemerintahan tidak lagi dapat bertumpu pada pola lama yang tidak produktif.
Di hadapan ribuan ASN, Hugua menegaskan bahwa masa depan Sulawesi Tenggara ditentukan oleh kerja hari ini, bukan sekadar rencana esok hari. Ia meminta ASN tidak menunda pekerjaan serta menjaga integritas sebagai pelayan masyarakat.
Sebagai bagian dari tradisi awal tahun, Hugua mengingatkan kembali peran historis ASN sebagai unsur aparatur negara yang telah diatur sejak Undang-Undang Kepegawaian pertama kali diterbitkan pada 1974. Seiring perkembangan zaman, reformasi birokrasi terus dilakukan secara nasional, termasuk melalui UU ASN Tahun 2014 yang menuntut profesionalisme tinggi, akuntabilitas, dan pelayanan prima.
baca juga:
- Mutasi Polri Maret 2025: Update Daftar Kapolda yang Dirombak, Tujuh Kapolres di Sultra Berganti, Ada Kapolres Baubau
- Hadiri Sertijab Gubernur Sultra, Bupati Butur Afirudin Mathara Ucapkan Selamat Bertugas Pak…
Ia mengatakan bahwa transformasi yang diharapkan pada 2026 merupakan lanjutan dari berbagai capaian nasional, seperti peningkatan indeks Reformasi Birokrasi dan integrasi layanan digital pemerintah melalui SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) yang tengah digenjot secara nasional.
“Semangat saya lihat dari wajah saudara-saudara. Mari jadikan 2026 sebagai tahun transformasi, tahun pengabdian, dan tahun produktivitas,” tegasnya.
Di akhir amanat, ia kembali mengajak ASN untuk memberikan kemampuan terbaik bagi pembangunan Sulawesi Tenggara. “Hari ini kita bekerja, hari ini kita berikan yang terbaik. Jangan menunggu besok,” pungkasnya.(*)
