Bupati Busel Adios Instruksikan Pasar Murah Untuk Menekan Inflasi, LM Idris: Dinas Ketapang Jadwalkan Tiga Kali, Pertama Sudah Salurkan Tiga Ton Beras SPHP
BUTON SELATAN, DT — Pemerintah Kabupaten Buton Selatan (Busel) menggelar pasar murah sebagai langkah strategis mengendalikan inflasi dan menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok menjelang bulan suci Ramadan. Program ini menjadi bagian dari upaya daerah memastikan pasokan pangan tetap aman di tengah meningkatnya permintaan masyarakat. “Bupati Busel Adios Instruksikan Pasar Murah Untuk Menekan Inflasi, LM Idris: Dinas Ketapang Jadwalkan Tiga Kali, Pertama Sudah Salurkan Tiga Ton Beras SPHP,”
Kegiatan pasar murah tersebut menjadi prioritas pemerintah daerah mengingat naiknya harga sejumlah komoditas biasanya terjadi pada periode pra-Ramadan. Kondisi ini juga tercatat secara nasional sejak beberapa tahun terakhir, ketika permintaan pangan meningkat dan distribusi pasokan mengalami keterlambatan.
Menurut catatan Badan Pusat Statistik (BPS), kenaikan harga bahan pokok menjelang Ramadan merupakan tren nasional sejak 2019. Fenomena serupa juga terjadi di berbagai negara mayoritas Muslim, seperti Mesir, Turki, dan Pakistan, yang mengalami inflasi pangan musiman sebelum bulan puasa.
Berangkat dari kondisi historis itulah, Bupati Buton Selatan H. Muhammad Adios menginstruksikan jajarannya mempercepat langkah antisipatif. Dinas Ketahanan Pangan kemudian bergerak cepat melakukan koordinasi lintas lembaga untuk memastikan pelaksanaan pasar murah dapat berjalan sebelum puncak kenaikan harga.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan (Ketapang) Buton Selatan LM Idris, SP, MM mengungkapkan bahwa pihaknya segera berkomunikasi dengan Bank Indonesia untuk memastikan dukungan operasional. “Proposal langsung kami ajukan karena arahan Bupati sangat jelas: pemerintah harus hadir sebelum harga melonjak,” katanya, Senin (2/2/2026)
Respons Bank Indonesia pun dinilai cepat. Dukungan tersebut memungkinkan pemerintah daerah menggelar program pasar murah sebanyak tiga kali selama Januari hingga menjelang Ramadan. Pelaksanaan perdana dilakukan pada 30 Januari 2026 di wilayah perkotaan Buton Selatan.
Pada kegiatan pertama, pemerintah menyalurkan 3 ton beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), setara 600 karung ukuran 5 kilogram. Selain itu, tersedia 120 kemasan minyak goreng, 100 kilogram gula pasir, serta bawang merah dan bawang putih dengan harga lebih rendah dari harga pasar.
Selisih harga bawang menjadi salah satu komoditas paling menarik perhatian warga. Jika di pasar dijual sekitar Rp40 ribu per kilogram, maka di pasar murah dipatok Rp37 ribu. “Perbedaannya cukup terasa bagi masyarakat, terutama menjelang Ramadan,” ujar Idris.
Tingginya antusiasme masyarakat terlihat sejak pagi. Warga dari berbagai kecamatan datang lebih awal untuk mengantre sebelum lapak penjualan dibuka. Idris tidak menampik bahwa tingkat kebutuhan masyarakat meningkat, terlebih dengan adanya potongan harga yang cukup signifikan.
“Animo masyarakat luar biasa. Ini menegaskan bahwa pasar murah masih sangat dibutuhkan sebagai instrumen stabilisasi harga,” ujarnya menambahkan.
Pasar murah berikutnya dijadwalkan berlangsung pada minggu kedua dan ketiga Februari 2026. Seluruh rangkaian kegiatan ini dilakukan bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) yang sejak 2022 berperan aktif menekan inflasi di Buton Selatan melalui berbagai intervensi pasar dan penguatan distribusi.
Dalam pelaksanaannya, pemerintah daerah memprioritaskan masyarakat kurang mampu sebagai sasaran utama. Namun, tidak ada persyaratan khusus bagi pembeli. Idris menilai kesadaran masyarakat cukup tinggi dalam menempatkan bantuan pangan sesuai peruntukannya.
“Dalam budaya kita, biasanya yang mampu punya rasa malu jika membeli beras SPHP yang memang diperuntukkan bagi warga yang membutuhkan,” ujarnya memberikan penjelasan.
Pemerintah juga memberikan subsidi khusus untuk dua komoditas, yakni gula pasir dan minyak goreng. Harga gula dari Bulog yang mencapai Rp19.200 per kilogram disubsidi Rp1.200 sehingga dijual Rp18.000 per kilogram. Adapun minyak goreng diberikan dengan harga lebih murah dari pasaran agar masyarakat bisa mendapatkan bahan pokok yang terjangkau.
baca juga:
- Sepanjang Tahun 2025 Kepuasan Layanan DPMPTSP Busel Capai 95 Persen, UMK Buton Selatan Tumbuh, Jumlah Pelaku Usaha Tembus 4.600
- Gubernur Sultra ASR Resmikan PPI Sodohoa untuk Dorong Ekonomi Perikanan
Sementara itu, total kuota beras SPHP yang direncanakan mencapai 9 ton. Dari jumlah tersebut, baru 3 ton tersalurkan pada tahap pertama. Sisanya akan dibagikan pada dua kegiatan berikutnya sambil menunggu regulasi teknis dari pemerintah pusat.
Dengan adanya pasar murah ini, pemerintah berharap masyarakat dapat memenuhi kebutuhan pokok sepanjang Ramadan. Selain itu, kegiatan dipusatkan di wilayah perkotaan karena keterbatasan anggaran operasional untuk menjangkau seluruh kecamatan.
“Sasaran kami jelas: stabilitas harga harus terjaga, dan masyarakat tidak boleh kesulitan mendapatkan kebutuhan pokok,” tutup Idris.(*)
baca berita lainnya:
Akses Ekspor Terbuka, Wawali Baubau Wa Ode Hamsinah Dorong Pelaku Usaha Bangkit
BAUBAU,DT- Wakil Wali Kota Baubau, Ir Wa Ode Hamsinah Bolu, M.Sc, mendorong masyarakat dan pelaku usaha lokal untuk mengambil peran sebagai eksportir seiring terbukanya akses pasar internasional di Sulawesi Tenggara. Imbauan itu disampaikan usai menghadiri peluncuran ekspor perdana komoditas ubur-ubur ke Tiongkok, Rabu (28/1/2026), di Terminal Petikemas Kendari New Port Bungkutoko. “Akses Ekspor Terbuka, Wawali Baubau Wa Ode Hamsinah Dorong Pelaku Usaha Bangkit,”
Peluncuran ekspor tersebut diresmikan langsung oleh Gubernur Sulawesi Tenggara, Mayjen (Purn) Andi Sumangerukka, SE., MM. Agenda tersebut disebut menjadi momentum penting karena menandai semakin mudahnya proses pengiriman komoditas unggulan daerah ke pasar global.
Menurut Wawali Baubau, ekspor langsung dari Kendari maupun Baubau merupakan langkah strategis untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Komoditas yang dikirim pun sangat beragam, mulai dari ferro nickel sebanyak 46 kontainer hingga produk turunan pertanian dan perikanan.
Ia menilai peluang ekspor semakin terbuka lebar dan harus dimanfaatkan oleh pelaku usaha lokal. “Ini sangat seru. Peluangnya sudah ada di depan mata. Saya pikir pelaku usaha di Baubau harus bangkit. Jangan sampai orang lain yang memanfaatkan peluang ini dan kita hanya jadi penonton,” ujarnya.
Hamsinah Bolu mengungkapkan bahwa pengelolaan ekosistem ekspor melalui Perusahaan Daerah (Perusda) bukan pekerjaan yang mudah. Proses pembelajaran dan pengawalan ekstra diperlukan karena menyangkut tata kelola aset publik yang harus dilakukan secara hati-hati.
“Kami di Pemkot Baubau juga terus belajar. Perusda ini bukan perusahaan pribadi, jadi butuh usaha ekstra untuk mengawalnya. Tapi kita sudah berada di jalur yang benar (on the track),” tambahnya.
Setelah peluncuran ekspor di Kendari, sejumlah pelaku usaha dari luar daerah mulai melirik potensi Kota Baubau. Hal ini dinilai sebagai perkembangan positif karena fasilitas ekspor langsung kini tersedia dan dapat dimanfaatkan secara optimal.
Wawali berharap warga asli Baubau tidak hanya menjadi penonton, melainkan aktor utama dalam pengembangan ekspor, khususnya para pengusaha muda dan pemula. Ia menekankan pentingnya mempelajari seluk-beluk ekspor sejak dini agar masyarakat dapat bersaing dengan pelaku usaha dari luar daerah.
Ia menjelaskan bahwa keterlibatan warga lokal akan memberikan dampak ekonomi berganda bagi kesejahteraan masyarakat. Semakin banyak pelaku usaha lokal yang terlibat, semakin besar pula potensi peningkatan nilai tambah bagi kota.
baca juga:
- Sepanjang Tahun 2025 Kepuasan Layanan DPMPTSP Busel Capai 95 Persen, UMK Buton Selatan Tumbuh, Jumlah Pelaku Usaha Tembus 4.600
- 50 Persen Los Tak Aktif di Pasar Batauga dan Mambulu Jadi Kendala Optimalisasi Retribusi…
Selain itu, ia mendorong penguatan jejaring usaha yang telah berkembang selama ini. Pengumpul lokal yang biasanya mengirim komoditas ke Makassar atau Surabaya didorong untuk bersatu membangun kekuatan ekspor langsung agar rantai pasok menjadi lebih efisien dan menguntungkan.
“Kita punya potensi besar seperti Triko di Pasarwajo. Pelaku di setiap level sebenarnya sudah ada. Mudah-mudahan dengan adanya akses ekspor langsung ini, jejaring ekosistem kita semakin kuat dan maju bersama-sama,” tutupnya.(*)
