Pendidikan Busel Masuki Era Coding dan Kecerdasan Artifisial, Selamat Tinggal Sekolah dan Guru Penggerak
BUTON SELATAN, DT – Transformasi pendidikan digital mulai menguat di Kabupaten Buton Selatan seiring implementasi program pembelajaran mendalam (deep learning) serta pengenalan coding dan kecerdasan artifisial (AI) di sejumlah sekolah. Program ini menjadi kelanjutan arah kebijakan nasional setelah Program Sekolah Penggerak resmi dihentikan. “Pendidikan Busel Masuki Era Coding dan Kecerdasan Artifisial, Selamat Tinggal Sekolah dan Guru Penggerak,”
Dinas Pendidikan Kabupaten Buton Selatan memastikan bahwa perubahan kebijakan tersebut tidak menghambat peningkatan mutu pendidikan di daerah. Justru sebaliknya, sebagian besar sekolah dan tenaga pendidik yang sebelumnya terlibat dalam Program Sekolah Penggerak tetap diberdayakan dalam program baru.
Sekretaris Dinas Pendidikan Buton Selatan, Rusmin, S.Pd, melalui Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar, La Amiru, S.Pd., M.Pd., menegaskan bahwa penghentian Program Sekolah Penggerak merupakan keputusan pemerintah pusat, bukan kebijakan pemerintah daerah.
“Penghentian ini bukan dari daerah, tetapi langsung dari kementerian karena ada arah kebijakan baru dalam pengembangan kualitas pembelajaran,” kata La Amiru saat ditemui, Rabu (28/1/2026).
Ia menjelaskan bahwa pelantikan terakhir Guru Penggerak telah dilaksanakan pada 3 Desember 2024. Sejak itu, program tersebut tidak lagi dilanjutkan dan secara resmi tidak berjalan memasuki tahun 2026.
Meski demikian, substansi penguatan kualitas guru dan sekolah tetap berlanjut. Menurut La Amiru, program pembelajaran mendalam dan coding pada dasarnya melanjutkan semangat Sekolah Penggerak dengan pendekatan yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi.
“Tidak ada dampak signifikan bagi sekolah. Sekolah dan guru penggerak tetap terlibat, hanya istilah programnya yang berubah,” ujarnya.
Di Kabupaten Buton Selatan, sebelumnya terdapat delapan Sekolah Penggerak. Seluruh sekolah tersebut kini masuk dalam cakupan program baru. Bahkan jumlah sekolah penerima program mengalami peningkatan.
Untuk pelaksanaan pembelajaran mendalam dan coding, terdapat 16 SD yang terlibat, 16 sekolah penerima program coding, serta 18 sekolah yang terintegrasi melalui kerja sama dengan jenjang SMA. Sekolah yang terlibat dipilih berdasarkan kriteria tertentu, khususnya penerima BOS Kinerja.
Program tersebut telah dilaksanakan selama tiga bulan, mulai Agustus hingga Desember 2025. Namun, untuk kelanjutan pada tahun 2026, pihak Dinas Pendidikan masih menunggu kepastian kebijakan lanjutan karena proses penyusunan DPA dan perencanaan anggaran masih berlangsung.
Dukungan terhadap transformasi digital pendidikan juga diperkuat dengan adanya bantuan perangkat Smart TV dari pemerintah pusat. La Amiru menyebut hampir seluruh sekolah di Buton Selatan, mulai dari TK, SD hingga SMP, telah menerima bantuan tersebut.
“Smart TV menjadi sarana penting untuk mendukung pembelajaran digital, termasuk implementasi coding dan pembelajaran mendalam. Sebagian sekolah sudah mulai memanfaatkannya sejak 2025 dan akan lebih maksimal pada 2026,” jelasnya.
Sementara itu, Rusmin juga mengungkapkan bahwa kebijakan pendidikan nasional tahun 2026 mengusung tujuh fokus utama, yakni redistribusi guru ASN, pembaruan manajemen kinerja guru dan kepala sekolah, transformasi Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB), penguatan pendidikan karakter, penerapan deep learning, pengenalan coding dan AI, serta penerapan Tes Kemampuan Akademik (TKA).
baca juga:
- Perikanan Jadi Andalan Baru Ketahanan Pangan Buton Selatan, Naviruddin: Akan Rintis Kerjasama Dengan Batalion Lamaindo
- Aris Hardian: SDI Jadi Prioritas, Kominfo–Bappeda Busel Koordinasi ke Bappenas Percepat Satu Data Indonesia
“TKA nantinya akan diikuti siswa kelas 6 SD dan kelas 9 SMP sebagai instrumen evaluasi nasional, menggantikan ujian nasional yang sebelumnya dihapus,” kata Rusmin.
Pemerintah daerah berharap, implementasi kebijakan dan program baru tersebut dapat memperkuat kualitas pendidikan di Buton Selatan, baik dari aspek akademik, karakter, maupun literasi digital peserta didik.(*)
baca berita lainnya:
Kantor Baru Bupati di Laompo Jadi Proyek Prioritas Strategis Pemkab Buton Selatan di Tengah Efisiensi Anggaran 2026
BUTON SELATAN, DT – Pemerintah Kabupaten Buton Selatan menegaskan komitmennya untuk tetap melanjutkan pembangunan Kantor Bupati sebagai program strategis daerah, meskipun kebijakan efisiensi anggaran sedang diberlakukan secara nasional.”Kantor Baru Bupati di Laompo Jadi Proyek Prioritas Strategis Pemkab Buton Selatan di Tengah Efisiensi Anggaran 2026,”
Komitmen tersebut disampaikan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Buton Selatan, La Ode Haerudin, S.Pd., M.Pd, yang menyebutkan bahwa proyek pembangunan kantor bupati telah disepakati bersama DPRD dan difinalisasi pada penghujung tahun 2025.
Ia menjelaskan bahwa kantor bupati akan dibangun di kawasan perkantoran Laompo, jalur 30, sesuai perencanaan awal dan tidak mengalami perubahan lokasi. Kawasan tersebut dirancang menjadi pusat pemerintahan terpadu yang selama kurang lebih 12 tahun belum terwujud di Buton Selatan.
“Kehadiran kantor bupati ini bukan sekadar bangunan fisik, tetapi menjadi simbol persatuan dan identitas pemerintahan daerah,” ujar La Ode Haerudin saat diwawancarai awak media BaubauPos, Senin (26/1/2026).
Pembangunan kantor bupati direncanakan berlangsung selama tiga tahun dengan estimasi total anggaran lebih dari Rp50 miliar. Untuk tahap awal tahun anggaran 2026, alokasi dana sekitar Rp20 miliar telah disepakati bersama DPRD.
Menurutnya, proyek tersebut telah ditetapkan sebagai program prioritas melalui Peraturan Daerah (Perda), sehingga tetap dijalankan meskipun pemerintah pusat dan daerah tengah menerapkan efisiensi anggaran.
“Di tengah keterbatasan fiskal, kami tetap mengancang-ancang program strategis. Kantor bupati ini sudah menjadi keputusan bersama melalui Perda,” katanya.
Saat ini, tahapan awal pembangunan mulai dipersiapkan. Bappeda berkoordinasi dengan Unit Layanan Pengadaan (ULP) dan Dinas Pekerjaan Umum (PU) untuk menyelesaikan administrasi serta persiapan proses lelang.
“Anggaran sudah tersedia dan dikelola melalui Dinas PU. ULP sedang memproses tahapan agar segera bisa ditayangkan,” jelasnya.
Ia menambahkan, apabila terdapat bangunan yang telah rampung dan memenuhi kelayakan fungsi sebelum keseluruhan proyek selesai, maka bangunan tersebut akan langsung digunakan untuk mendukung aktivitas pemerintahan.
“Sepanjang infrastruktur pendukung seperti listrik dan akses tersedia, fasilitas yang sudah siap tentu akan dimanfaatkan,” ujarnya.
baca juga:
- Perikanan Jadi Andalan Baru Ketahanan Pangan Buton Selatan, Naviruddin: Akan Rintis Kerjasama Dengan Batalion Lamaindo
- Bupati Busel H Muh Adios Launcing Gerakan Buselku Bersih, Sekaligus Serahkan Bingkisan Ramadan
Selain pembangunan kantor bupati, Pemerintah Kabupaten Buton Selatan juga mulai menyiapkan lahan untuk pembangunan kantor kejaksaan serta perkantoran instansi vertikal lainnya agar pelayanan publik dapat terpusat dalam satu kawasan.
Di luar pembangunan fisik, Bappeda juga tetap menjalankan program-program prioritas lain, seperti pendampingan penanganan stunting, pengendalian kemiskinan ekstrem, serta penguatan kapasitas pembangunan daerah.
Pemkab Buton Selatan juga memperkuat kolaborasi dengan dunia akademik. Pada Juli–Agustus 2026, mahasiswa Universitas Gadjah Mada (UGM) dijadwalkan melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di wilayah tersebut, khususnya di Desa Gaya Baru.
“Ini sudah kolaborasi ketiga kami dengan pihak akademisi. Harapannya, ilmu yang dibawa mahasiswa dapat memberi dampak nyata bagi masyarakat,” tutup La Ode Haerudin.(*)
