Kantor Baru Bupati di Laompo Jadi Proyek Prioritas Strategis Pemkab Buton Selatan di Tengah Efisiensi Anggaran 2026
BUTON SELATAN, DT – Pemerintah Kabupaten Buton Selatan menegaskan komitmennya untuk tetap melanjutkan pembangunan Kantor Bupati sebagai program strategis daerah, meskipun kebijakan efisiensi anggaran sedang diberlakukan secara nasional.”Kantor Baru Bupati di Laompo Jadi Proyek Prioritas Strategis Pemkab Buton Selatan di Tengah Efisiensi Anggaran 2026,”
Komitmen tersebut disampaikan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Buton Selatan, La Ode Haerudin, S.Pd., M.Pd, yang menyebutkan bahwa proyek pembangunan kantor bupati telah disepakati bersama DPRD dan difinalisasi pada penghujung tahun 2025.
Ia menjelaskan bahwa kantor bupati akan dibangun di kawasan perkantoran Laompo, jalur 30, sesuai perencanaan awal dan tidak mengalami perubahan lokasi. Kawasan tersebut dirancang menjadi pusat pemerintahan terpadu yang selama kurang lebih 12 tahun belum terwujud di Buton Selatan.
“Kehadiran kantor bupati ini bukan sekadar bangunan fisik, tetapi menjadi simbol persatuan dan identitas pemerintahan daerah,” ujar La Ode Haerudin saat diwawancarai awak media BaubauPos, Senin (26/1/2026).
Pembangunan kantor bupati direncanakan berlangsung selama tiga tahun dengan estimasi total anggaran lebih dari Rp50 miliar. Untuk tahap awal tahun anggaran 2026, alokasi dana sekitar Rp20 miliar telah disepakati bersama DPRD.
Menurutnya, proyek tersebut telah ditetapkan sebagai program prioritas melalui Peraturan Daerah (Perda), sehingga tetap dijalankan meskipun pemerintah pusat dan daerah tengah menerapkan efisiensi anggaran.
“Di tengah keterbatasan fiskal, kami tetap mengancang-ancang program strategis. Kantor bupati ini sudah menjadi keputusan bersama melalui Perda,” katanya.
Saat ini, tahapan awal pembangunan mulai dipersiapkan. Bappeda berkoordinasi dengan Unit Layanan Pengadaan (ULP) dan Dinas Pekerjaan Umum (PU) untuk menyelesaikan administrasi serta persiapan proses lelang.
“Anggaran sudah tersedia dan dikelola melalui Dinas PU. ULP sedang memproses tahapan agar segera bisa ditayangkan,” jelasnya.
Ia menambahkan, apabila terdapat bangunan yang telah rampung dan memenuhi kelayakan fungsi sebelum keseluruhan proyek selesai, maka bangunan tersebut akan langsung digunakan untuk mendukung aktivitas pemerintahan.
“Sepanjang infrastruktur pendukung seperti listrik dan akses tersedia, fasilitas yang sudah siap tentu akan dimanfaatkan,” ujarnya.
baca juga:
- Perikanan Jadi Andalan Baru Ketahanan Pangan Buton Selatan, Naviruddin: Akan Rintis Kerjasama Dengan Batalion Lamaindo
- Bupati Busel H Muh Adios Launcing Gerakan Buselku Bersih, Sekaligus Serahkan Bingkisan Ramadan
Selain pembangunan kantor bupati, Pemerintah Kabupaten Buton Selatan juga mulai menyiapkan lahan untuk pembangunan kantor kejaksaan serta perkantoran instansi vertikal lainnya agar pelayanan publik dapat terpusat dalam satu kawasan.
Di luar pembangunan fisik, Bappeda juga tetap menjalankan program-program prioritas lain, seperti pendampingan penanganan stunting, pengendalian kemiskinan ekstrem, serta penguatan kapasitas pembangunan daerah.
Pemkab Buton Selatan juga memperkuat kolaborasi dengan dunia akademik. Pada Juli–Agustus 2026, mahasiswa Universitas Gadjah Mada (UGM) dijadwalkan melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di wilayah tersebut, khususnya di Desa Gaya Baru.
“Ini sudah kolaborasi ketiga kami dengan pihak akademisi. Harapannya, ilmu yang dibawa mahasiswa dapat memberi dampak nyata bagi masyarakat,” tutup La Ode Haerudin.(*)
baca berita lainnya:
Kominfo Buton Selatan Percepat Integrasi Satu Data Indonesia, Pemkab Busel Siapkan Instalasi Ulang Sistem
BUTON SELATAN , DT – Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Buton Selatan terus berupaya memperbaiki dan mengaktifkan sistem Satu Data Indonesia (SDI) sebagai basis data resmi pemerintah daerah. “Kominfo Buton Selatan Percepat Integrasi Satu Data Indonesia, Pemkab Busel Siapkan Instalasi Ulang Sistem,”
Kepala Dinas Kominfo Buton Selatan, Aris Hardian, mengungkapkan bahwa hingga saat ini implementasi SDI di Buton Selatan belum sepenuhnya aktif karena kendala teknis pada tahap instalasi sistem.
“Untuk Satu Data Indonesia di Buton Selatan memang masih kita upayakan perbaikannya. Kemarin sempat gagal instalasi, sehingga saat dibuka melalui web masih bermasalah,” ujar Aris saat diwawancara pada awak media BaubauPos, Senin (26/1/2026).
Ia menjelaskan, dalam waktu dekat pihaknya bersama Bappeda akan melakukan koordinasi langsung ke Bappenas untuk melakukan instalasi ulang sistem SDI tersebut.
“Nanti setelah berhasil diinstal ulang, baru bisa kita integrasikan dengan website resmi Pemda Buton Selatan,” jelasnya.
Dalam struktur SDI di daerah, Dinas Kominfo berperan sebagai wali data, sementara Bappeda berfungsi sebagai koordinator.
“Kominfo bertugas mengawal, menjaga, dan menyiapkan data agar bisa disebarluaskan. Data ini nantinya dapat diakses oleh pemerintah maupun masyarakat umum,” kata Aris.
Ia menegaskan bahwa data yang tersedia dalam SDI merupakan data resmi pemerintah, sehingga dapat digunakan sebagai rujukan bersama. Dukung Perencanaan Pembangunan Daerah
Menurut Aris Hardian, keberadaan SDI memiliki manfaat besar bagi perencanaan pembangunan daerah, baik jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang.
“Dengan satu data, permintaan data sektoral akan lebih mudah. Perencanaan daerah bisa berbasis data yang valid, lengkap, dan terukur,” ujarnya.
Data sektoral tersebut berasal dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan nantinya akan diolah lebih lanjut oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Ke depan, data SDI diharapkan menjadi sumber utama dalam penyusunan publikasi di Buton Selatan.
baca juga:
- Bupati Busel Muh Adios Lantik 283 P3K Formasi 2024
- Bupati Busel H Muh Adios Launcing Gerakan Buselku Bersih, Sekaligus Serahkan Bingkisan Ramadan…
Aris menjelaskan, implementasi Satu Data Indonesia di Buton Selatan mulai dirintis sejak tahun 2023. Namun, pada awal pelaksanaannya masih terkendala keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) dan infrastruktur teknologi informasi.
“Dulu kondisi infrastruktur Kominfo memang belum lengkap. Alhamdulillah, sekarang sudah cukup siap meski SDM masih terbatas,” katanya.
Untuk percepatan integrasi, Pemkab Buton Selatan berencana mengirim perwakilan ke Bappenas, terdiri dari satu personel Kominfo yang memiliki kemampuan coding, satu dari Bappeda, serta pendamping teknis lainnya.
Fokus Penguatan Diseminasi Informasi
Selain pembenahan Satu Data Indonesia, Kominfo Buton Selatan juga memfokuskan program ke depan pada penguatan diseminasi informasi publik.
“Kami akan mengaktifkan kembali media sosial Pemda dan meningkatkan konten harian kegiatan pemerintah daerah,” ujar Aris.
Langkah tersebut bertujuan agar masyarakat mengetahui bahwa meskipun terdapat kebijakan efisiensi anggaran, roda pemerintahan di Buton Selatan tetap berjalan dan pelayanan publik tetap berlangsung.
“Ke depan, Kominfo diharapkan menjadi corong utama informasi pemerintah, baik melalui kanal resmi Pemda maupun kerja sama dengan media massa,” tutup Kepala Dinas Kominfo Buton Selatan. (*)
