Tiga Ancaman Serius Pemekaran Daerah
Analisis Dr. Moh Tasdik, M.Si
Pemekaran daerah, yang seharusnya menjadi solusi untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan pelayanan publik, kini menghadapi tiga tantangan fundamental yang dapat menggagalkan tujuan mulia tersebut. Pakar tata kelola pemerintahan Moh. Tasdik mengidentifikasi politik uang, free rider, dan politik identitas sebagai tiga faktor krusial yang mengancam kesuksesan pemekaran daerah di Indonesia. “Tiga Ancaman Serius Pemekaran Daerah,”
Politik Uang: Ketika Aspirasi Rakyat Tergadai
Menurut Tasdik, politik uang telah menjadi penyakit kronis dalam proses pemekaran daerah. Fenomena ini tidak hanya terjadi pada level legislatif di DPR dan DPRD, tetapi juga merambah hingga ke akar rumput masyarakat. Praktik politik uang mengubah diskursus pemekaran dari kepentingan rakyat menjadi ajang transaksional elite politik.
Dalam konteks pemekaran, politik uang beroperasi dalam beberapa bentuk. Pertama, ada praktik lobi-lobi politik di tingkat nasional untuk mendapatkan persetujuan DPR. Kedua, terjadi mobilisasi dukungan masyarakat melalui pemberian insentif material, bukan melalui edukasi dan dialog substansial. Ketiga, kompetisi antar calon pemimpin daerah baru yang sudah dimulai sejak proses pemekaran masih bergulir, menciptakan ekosistem transaksional yang merusak.
Tasdik menekankan bahwa ketika politik uang mendominasi, pemekaran daerah kehilangan esensinya sebagai instrumen peningkatan kesejahteraan. Yang terjadi adalah redistribusi kekuasaan dan akses ekonomi politik di antara elite, bukan redistribusi pembangunan untuk rakyat. Daerah baru yang lahir dari rahim politik uang cenderung mewarisi budaya korupsi dan patronase yang akan menghambat pembangunan jangka panjang.
Free Rider: Parasit dalam Sistem Pemekaran
Konsep free rider dalam pemekaran daerah dijelaskan Tasdik sebagai fenomena dimana kelompok atau individu tertentu menikmati manfaat pemekaran tanpa memberikan kontribusi proporsional, bahkan cenderung menjadi beban bagi daerah baru. Ini adalah problem struktural yang sering terabaikan dalam diskusi pemekaran.
Free rider dalam konteks ini memiliki beberapa manifestasi. Ada elite politik yang memanfaatkan momentum pemekaran untuk meraih posisi kekuasaan di daerah baru tanpa memiliki kompetensi atau komitmen membangun daerah. Ada juga pengusaha atau kelompok ekonomi yang mengeksploitasi peluang bisnis dari pemekaran—seperti pengadaan infrastruktur dan layanan pemerintahan—tanpa reinvestasi untuk pembangunan lokal.
Lebih jauh, Tasdik mengidentifikasi bahwa free rider juga bisa berupa institusi atau kelompok masyarakat yang menuntut alokasi anggaran dan fasilitas dari daerah baru tanpa mau berkontribusi dalam pembangunan ekonomi atau pajak daerah. Fenomena ini menciptakan ketidakseimbangan antara hak dan kewajiban yang pada akhirnya membebani fiskal daerah pemekaran.
Dampak sistemik dari free rider adalah rendahnya produktivitas ekonomi daerah baru dan ketergantungan berlebihan pada transfer fiskal dari pemerintah pusat. Daerah pemekaran yang seharusnya mandiri malah menjadi beban fiskal nasional karena dipenuhi oleh aktor-aktor yang hanya mengambil tanpa memberi.
Politik Identitas: Memecah untuk Menguasai
Ancaman ketiga yang disoroti Tasdik adalah politik identitas yang mengeksploitasi perbedaan etnis, agama, atau kedaerahan untuk mendorong agenda pemekaran. Ini adalah strategi paling berbahaya karena tidak hanya menggagalkan pemekaran, tetapi juga berpotensi memicu konflik sosial berkepanjangan.
Politik identitas dalam pemekaran beroperasi dengan menjual narasi bahwa kelompok tertentu terpinggirkan dan membutuhkan daerah sendiri untuk berkembang. Narasi ini sering kali disederhanakan dan dimanipulasi untuk kepentingan elite tertentu. Yang terjadi bukan dialog konstruktif tentang tata kelola yang lebih baik, melainkan polarisasi berbasis identitas primordial.
Tasdik mencontohkan bagaimana retorika “kami butuh pemimpin dari suku kami” atau “daerah kami harus dipimpin oleh orang yang satu agama” menjadi justifikasi pemekaran. Padahal, masalah fundamental pembangunan daerah adalah soal kompetensi kepemimpinan, efisiensi birokrasi, dan partisipasi publik—bukan identitas pemimpin.
Ketika politik identitas mendominasi, pemekaran menciptakan fragmentasi sosial alih-alih integrasi. Daerah baru yang terbentuk akan cenderung eksklusif, diskriminatif terhadap kelompok minoritas, dan rentan terhadap konflik horizontal. Energi yang seharusnya untuk pembangunan malah tersedot untuk mengelola ketegangan sosial.
Sinergi Destruktif: Ketika Tiga Faktor Bertemu
Yang paling mengkhawatirkan, menurut analisis Tasdik, adalah ketika ketiga faktor ini beroperasi secara bersamaan. Politik uang menyediakan resources untuk memobilisasi politik identitas. Politik identitas menciptakan loyalitas buta yang memungkinkan free rider berkembang tanpa akuntabilitas. Dan free rider melanggengkan politik uang karena mereka butuh patronase untuk mempertahankan posisi.
Sinergi destruktif ini menciptakan siklus yang sulit diputus. Daerah pemekaran yang lahir dari kombinasi ketiga faktor ini akan mengalami krisis legitimasi, inefisiensi pemerintahan, dan stagnasi pembangunan. Masyarakat yang awalnya berharap pemekaran membawa perbaikan malah mengalami kekecewaan berkepanjangan.
Jalan Keluar: Reformasi Menyeluruh
Tasdik menekankan bahwa mengatasi tiga ancaman ini membutuhkan reformasi menyeluruh dalam kebijakan dan praktek pemekaran daerah. Pertama, harus ada transparansi penuh dalam proses pengambilan keputusan pemekaran, mulai dari kajian kelayakan hingga persetujuan legislatif. Kedua, partisipasi publik yang bermakna—bukan sekadar ritual formal—harus menjadi prasyarat mutlak.
Ketiga, kriteria pemekaran harus diperkuat dengan indikator objektif yang terukur, bukan sekadar political will atau tekanan politik. Keempat, enforcement terhadap praktik politik uang harus diintensifkan dengan sanksi tegas. Kelima, edukasi publik tentang bahaya politik identitas dan pentingnya kepemimpinan berbasis kompetensi harus menjadi agenda berkelanjutan.
Pemekaran daerah adalah instrumen yang potensial untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan. Namun tanpa penanganan serius terhadap tiga ancaman yang diidentifikasi Tasdik, pemekaran justru akan menjadi mesin produksi masalah baru yang membebani bangsa ini untuk generasi mendatang.(*)
baca juga:
- Jalan Trans Sulawesi Terputus Akibat Unjuk Rasa Warga Luwu Utara Tuntut Pembentukan Provinsi Luwu Raya
- UPAYA PERCEPATAN PEMEKARAN KEPTON
(Tulisan ini ditulis, setelah redaksi Baubau Post-Durasi Times melakukan wawancara lewat telepon kepada narasumber untuk memberikan tanggapan terkait berita “Jalan Trans Sulawesi Terputus Akibat Unjuk Rasa Luwu Utara Tuntut Pembentukan Provinsi Luwu Raya”)
