Komite I DPD Ingin Serap Aspirasi Masyarakat Kepton Soal Dinamika Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Diatur UU No 23 Tahun 2014
BAUBAU, DT-Anggota Komite I DPD RI yang melakukan kunjungan kerja (Kunker) di Kota Baubau terdiri dari H Sjarif Mbuinga, S.Pdl, SE, MM, H Achmad Azran, SE, Bisri AS Shiddiq Latuconsina, S.Sos, Paul Finsen Mayor, SIP, CM, NNLP telah tiba di Bandara Betoambari Baubau pada Minggu (16/11//2025). Sebelumnya anggota Komite I DPD RI lainnya yakni Dr H MZ Amirul Tamim, M.Si telah tiba lebih dulu di Baubau dan menyempatkan diri untuk menyambut Kedatangan empat anggota DPD RI lainnya di bandara betoambari bersama Pemkot Baubau. “Komite I DPD Ingin Serap Aspirasi Masyarakat Kepton Soal Dinamika Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Diatur UU No 23 Tahun 2014,”
Keempat anggota Komite I DPD RI dan jajaran Sekretariat DPD RI tersebut disambut secara resmi oleh Pemkot Baubau dalam hal ini Wali Kota Baubau H Yusran Fahim, SE dan Wakil Wali Kota Baubau Ir Wa Ode Hamsinah Bolu, M.Sc, Pj Sekda Kota Baubau Drs Meizat Amril Tamim, M.Si dan jajaran kepala OPD lingkup Pemkot Baubau dengan pengalungan bunga. Selanjutnya anggota Komite I DPD RI bersama Wali Kota Baubau H Yusran Fahim, SE dan Wakil Wali Kota Baubau Ir Wa Ode Hamsinah Bolu, M.Sc diajak menuju kawasan kotamara untuk melihat dari dekat patung pahlawan nasional Oputa Yi Koo.
Dalam keterangan persnya, usai meninjau patung pahlawan nasional Oputa Yi Koo, anggota Komite I DPD RI Dr H MZ Amirul Tamim, M,Si mengatakan. kunjungan kerja dari DPD, khususnya Komite 1 yang membidangi pemerintahan di Baubau ini adalah untuk melihat bagaimana dinamika penyelenggaran pemerintahan daerah yang diatur dengan Undang-Undang Nomor 23 tentang pemerintahan daerah. Dalam kondisi kekinian, di dalam membangun Indonesia melalui pembangunan daerah, tentu satu pedoman yang tidak bisa dilepas adalah terkait dengan Undang-Undang Nomor 23 tentang pemerintahan daerah.
Diungkapkan, dari beberapa tinjauan, analisa dan pertimbangan, ini ada beberapa pihak untuk mengambil pandangan bahwa perlu meninjau kembali tentang penyelenggaran pemerintahan daerah ini. Di mana di akhir-akhir saat ini peran pemerintah dari dalam karakter otonominya itu terbatas. Baik itu karena adanya regulasi-regulasi baru seperti Omnibus Law dan peraturan perundangan lain yang mengambil alih peran-peran daerah sebenarnya yang seharusnya itu diperankan dari daerah dalam rangka mempercepat pelayanan dan memajukan masyarakat daerah.
Oleh sebab itu, DPD melalui Komite 1 ingin melihat, menangkap informasi, fakta-fakta lapangan terkait dengan penyelenggaran otonomi daerah ini.”Mumpung ini adalah di tahun pertama juga presiden, kemudian tahun pertama juga para kepala daerah, kemudian ada dinamika baru, efisiensi dan lain sebagainya, dan fakta bahwa transfer daerah juga itu dikurangi, sehingga ini kita ingin melihat dari dekat bahwa apa efeknya terhadap kebijakan-kebijakan ini, mudah-mudahan di tahun-tahun mendatang kita bisa diskusikan jalan keluar mana yang harus ditempuh untuk bagaimana menyelesaikan antara kepentingan pusat secara nasional dan kepentingan daerah itu sendiri,”ungkapnya.
Sultan Buton Titip Kepton, Komite I DPD RI Siap Dukung Pemekaran Provinsi Kepton
Rapat kerja antara DPD RI Komite I dengan pemerintah dan masyarakat yang ada di Kepulauan Buton menghasilkan beberapa point yang cukup krusial bagi perjuangan pemerintah dan masyarakat yang ada di Kepulauan Buton untuk membentuk sebuah Provinsi baru terpisah dari Sultra. Salah satu point penting yang dihasilkan dalam pertemuan tersebut adalah dukungan anggota DPD RI Komite I untuk pemekaran Provinsi Kepulauan Buton (Kepton).
Dukungan untuk pemekaran Provinsi Kepton tersebut diungkapkan langsung Wakil Ketua Komite I DPD RI Carel Simon Petrus Suebu, SE setelah menerima masukan-masukan dari beberapa pihak diantaranya Bupati Buton Selatan H Adios, Wakil Wali Kota Baubau Ir Wa Ode Hamsinah Bolu, M.Sc, Bupati Wakatobi Haliana, SE, Wakil Bupati Buton Syarifudin Saafa ST serta beberapa tokoh-tokoh yang hadir dalam rapat kerja tersebut. Bahkan, Wakil Ketua Komite I DPD RI akan siap untuk mengawal aspirasi masyarakat Kepton ini untuk diperjuangkan di pusat.
Di tempat yang sama Sultan Buton ke-41 Lembaga Adat Kesultanan Buton Ir La Ode Sjamsul Qamar, MT berharap, kunjungan Komite I DPD RI dapat menjadi momentum yang penting dalam memperkuat hubungan antara lembaga adat, masyarakat Kepulauan Buton dengan DPD Rl serta dapat menjadi manfaat bagi kesejahteraan masyarakat kepulauan Buton.
”Masyarakat Kepulauan Buton menitipkan harapan atas terwujudnya Provisi Kepulauan Buton yang telah lama menjadi impian masyarakat sejak berdirinya kota tahun 2001,”ungkapnya.
Pada kesempatan tersebut, anggota DPD RI Komite I DPD RI Dr H Amirul Tamim, M.Si menitip pesan kepada Sekda Provinsi Dr Asrul Lio, M.Hum yang hadir mewakili Gubernur Sultra agar mengingatkan Gubernur Sultra terkait dengan janjinya pada saat kampanye untuk memekarkan Provinsi Kepton.
Sementara itu, usai rapat kerja, Pemerintah Provinsi Sultra yang diwakili Sekda Provinsi Sultra Dr Asrun Lio menyerahkan sebuah dokumen kepada Wakil Ketua Komite I DPD RI Carel Simon Petrus Suebu untuk ditindaklanjuti oleh Komite I DPD RI. Disaat yang bersamaan, Sultan Buton ke-41 Lembaga Adat Kesultanan Buton Ir La Ode Sjamsul Qamar, MT juga menyerahkan sebuah dokumen terkait dengan usulan pemekaran Provinsi Kepton kepada Wakil Ketua Komite I DPD RI Carel Simon Petrus Suebu.(*)
Anggota DPD Asal Papua Barat Daya Minta Masyarakat Desak Presiden RI Sahkan Pemekaran Provinsi Kepton
Rapat Kerja anggota DPD RI dari Komite I dengan Pemerintah dan masyarakat yang berada di Kepulauan Buton di baruga Kesultanan Buton Kota Baubau di baruga Kesultanan Buton pada Senin (17/11/2025), ternyata membawa dampak yang cukup positif bagi pemerintah dan masyarakat yang ada di Kepulauan Buton (Kepton) yang saat ini lagi berjuang untuk memekarkan diri dari Provinsi Sulawesi Tenggara. Pasalnya, seluruh anggota DPD RI Komite I yang turut hadir dalam rapat kerja tersebut di Kota Baubau memberikan dukungan penuh kepada pemekaran Provinsi Kepton.
Bahkan, dalam keterangan persnya kepada sejumlah media, anggota Komite I DPD RI asal Papua Barat Daya Paul Finsen Mayor, SIP, CM, NNLP mengakui, pertemuan antara Komite I DPD RI dengan pemerintah dan masyarakat se Kepton di baruga Keraton Buton merupakan saat yang tepat dan di waktu yang tepat. Karena itu, pihaknya meminta kepada masyarakat Kepton untuk mendesak Presiden RI Prabowo Subianto segera mensahkan pemekaran Provinsi Kepulauan Buton.
Paul Finsen Mayor mendukung penuh pemekaran Provinsi Kepton dan meminta kepada pemerintah Provinsi Sultra dan Kabupaten/Kota di Kepulauan Buton agar mendanai, membiayai memberikan hibah Rp 5 Milyar kepada Keraton Kesultanan Buton agar menjadi mitra strategis Pemerintah Kabupaten/Kota dan Provinsi dalam membangun Lembaga adat Kesultanan Buton.
”Kami pastikan di 2028, Provinsi Kepulauan Buton itu akan didorong dan harus jadi sebuah Provinsi,”ujarnya. (*)
Wawali Baubau Wa Ode hamsinah Nilai Penanaman Pohon Simbol Keberlanjutan
Kegiatan menanam pohon di halaman kantor Wali Kota Baubau pada Senin siang (17/11/2025) yang juga diikuti oleh anggota DPD RI di sela-sela rapat kerja dengan pemerintah dan masyarakat Kepton di Kota Baubau merupakan suatu kegiatan yang kalau dilihat simbolnya ini suatu hal yang baik. Bahwa kegiatan itu apapun harus mempertimbangkan untuk suatu keberlanjutan dan melalui penanaman pohon ini adalah simbol keberlanjutan.
Demikian dikatakan Wakil Wali Kota Baubau Ir Wa Ode Hamsinah Bolu, M.Sc dalam keterangan persnya Senin (17/11/2025).
Di lain pihak menurut Wawali Baubau, menanam pohon itu juga adalah suatu gerakan yang terus digaungkan di Kota Baubau. ”Kita sudah lihat pada hari ulang tahun Kota Baubau kemarin, segala bentuk karangan bunga kita minta diganti dengan pohon hidup. Ini juga dalam rangka kegiatan Baubau hijau ya. Kita ingin lebih banyak pohon yang ditanam di Baubau, terutama juga pohon-pohon bermanfaat, pohon buah untuk ditanam pangan,”ungkapnya.
Wa Ode Hamsinah Bolu mengakui, keterlibatan anggota-anggota DPD RI dari Komite I yang begitu antusias sekali untuk menanam pohon, tentunya pada dasarnya ingin meninggalkan jejak yang panjang di Baubau dan dalam bentuk penanaman pohon. Dan Tagline itu demokrasi hijau.(*)
baca juga:
- Lahirkan Inovator Baru, Balitbangda Baubau Helat Lomba Inovasi Daerah Untuk Jaring Ide Kreatif OPD
- Hadiri Rapat Paripurna, Walikota Baubau HYF dan DPRD Tandantangini Nota Kesepakatan Perubahan KUA-PPAS…
Galeri Foto
Baca Berita Lainnya:
Distan dan Ketapang Baubau Promosikan Gerakan Pangan Lokal KAMISEKATA
BAUBAU, DT-Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (Distan dan Ketapang) Kota Baubau mempromosikan pangan lokal Kapusu, Kasuami, Kambuse, Kaombongi dan Taingkora (KAMISEKATA) saat kegiatan edukasi konsumsi pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) dengan tema sehari bersama KAMISEKATA utuk Baubau sehat dan berkualitas di hotel Galaxi Inn Rabu (12/11/2025). “Distan dan Ketapang Baubau Promosikan Gerakan Pangan Lokal KAMISEKATA,”
Plt Asisten II Setda Kota Baubau Moh Abduh, STP, M.Si mengungkapkan, lima Pangan Lokal khas Baubau yakni Kapusu, Kasuami, Kambuse, Kambongi dan Taingkora (KAMISEKATA) adalah sarat makna budaya sekaligus kaya gizi. Dengan gerakan ini, pihaknya mengajak seluruh masyarakat Kota Baubau untuk satu hari dalam seminggu mengonsumsi pangan lokal KAMISEKATA sebagai wujud cinta pada produk daerah sekaligus langkah nyata membangun Ketahanan Pangan.
Dikatakan, gerakan ini bukan hanya soal makanan, tetapi juga soal jati diri dan kemandirian. Dengan mencintai pangan lokal maka menguatkan ekonomi petani dan pelaku usaha kecil, sekaligus menjaga tradisi leluhur yang sarat kearifan lokal.
“Saya memberikan apresiasi kepada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Baubau atas inisiatif dan kerja kerasnya dalam menyelenggarakan kegiatan ini. Semoga gerakan Konsumsi Pangan B2SA ini menjadi contoh baik bagi masyarakat, sekolah, instansi Pemerintah, hingga rumah tangga di Kota Baubau,”katanya.
Ditambahkan, Kota Baubau memiliki kekayaan pangan lokal yang beragam dan bernilai gizi tinggi. Namun dalam keseharian, pola konsumsi masyarakat masih terlalu bergantung pada beras. Oleh karena itu, melalui gerakan B2SA ingin mengedukasi masyarakat agar semakin bijak dalam memilih makanan yang beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman. Pihaknya, mengajak seluruh masyarakat Kota Baubau untuk menjadikan gerakan ini sebagai gaya hidup sehat, bukan hanya seremonial. Wujudkan Baubau sehat, berkualitas, mandiri dan berdaya saing melalui pangan lokal sendiri. Kemudian, Kepala- Kepala OPD, Camat, dan Lurah untuk mulai mengonsumsi pangan lokal.(*)
baca juga:
Visited 6 times, 1 visit(s) today
