Ketua DPRD Busel Dodi Hasri Dorong Bupati Busel Segera Selesaikan Masalah dengan BKN, Percepat Reformasi Birokrasi, Evaluasi OPD, dan Mutasi Pejabat

BUSEL, DT- Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara DPRD Busel dan pihak Pemda Busel yang dipimpin langsung Ketua DPRD Busel Dodi Hasri yang dihadiri langsung Pj Sekda Busel La Ode Darussalam membahas tentang pentaan reformasi birokrasi dan juga surat BKN mengenai mutasi ASN dipenghujung Pj Bupati Busel Ridwan Badalla yang dinilai tidak sah oleh BKN RI. “Ketua DPRD Busel Dodi Hasri Dorong Bupati Busel Segera Selesaikan Masalah dengan BKN, Percepat Reformasi Birokrasi, Evaluasi OPD, dan Mutasi Pejabat,”

RDP yang digelar pada Selasa (18/03/2025) itu menghasilkan empat ponit kesimpulan yang dibacakan Ketua DPRD Busel diakhir RDP, isinya yaitu pertama, meminta Bupati Buton Selatan H Muh Adios untuk segera menyelesaikan masalah yang disampaikan BKN dalam waktu dekat ini termasuk menyelesaikan kemungkinan pemblokiran NIP ASN yang terlibat dalam mutasi tersebut.

Kedua, segera melakukan reformasi birokrasi di Buton Selatan dan DPRD Busel mendorong reformasi birokrasi ini masuk dalam 100 hari kerja Bupati Busel.

Ketiga, meminta kepada bupati busel untuk segera mengevaluasi kinerja OPD-OPD dan mendorong Bupati Buton Selatan untuk segera melakukan mutasi-mutasi sesuai dengan kebutuhan dan visi Bupati Busel dalam rangka menunjang kinerja beliau.

Keempat, mendorong Bupati Busel H Muh Adios untuk segera melakukan lelang jabatan Sekda Busel.

Dodi Hasri mengomentari point keempat mengenai penjabat disebutnya sudah teralu banyak di Busel beberapa tahun ini. Sehingga lelang jabatan sekda definitif harus segera dilaksanakan setelah permasalahan BKN itu sudah terselesauikan lebih dahulu.

Kesimpulan RDP ini, lanjut Dodi Hasri, menjadi pegangan semua pihak dan dia berharap Pj Sekda yang baru La Ode Darussalam bisa menata reformasi birokrasi di Buton Selatan lebih baik.

Usai RDP, diminta penjelasannya mengenai surat BKN yang sudah viral, Dodi Hasri mengakui RDP yang dilakukan bersama dengan eksekutif merupakan tindaklanjut dari surat BKN yang sudah viral dan sudah menyebar di beberapa media baik cetak maupun elektronik.

“Jadi DPRD Busel harus sikapi. Saya berharap Pak Bupati harus mengambil tindakan. Kesimpulan kita secara lembaga mengharapkan Pak Bupati Busel untuk segera mengambil keputusan dan tidakan terkait kasus mutasi ASN ini untuk penyelesaiannya. Kita tidak ingin berlarut-larut terhadap masalah ini. Apalagi ada sanksi yang ditulis dalam surat BKN itu bahwa kalau tidak ditindaklanjuti dalam 5 hari maka akan dilakukan pemblokiran NIP pegawai itu,” tuturnya.

Dodi Hasri pun meminta Bupati Busel agar segera menyelesaikan masalah dengan BKN untuk mengantisipasi jangan sampai ini terjadi pemblokiran NIP pegawai.

baca juga:

• GEMA Busel Demonstrasi di Hari Pertama Bupati Buton Selatan Muh Adios Berkantor, Aspirasikan Dualisme Sekda Hingga Jalan Rusak dan Listrik 24 Jam
• Bupati Busel H Muh Adios Lantik La Ode Darusalam Jadi Pj Sekda Buton Selatan Sekaligus Mengakhiri Polemik Jabatan…

“Sesuai dengan penyampaian Pj Sekda dalam RDP, bahwa setelah hari raya idul fitri ada jadwal Pak Bupati akan bertemu dengan kepala BKN. Untuk itu kita berharap segera mengambil tindakan menyelesaikan masalah ini,” tuturnya.

Nanti setelah masalah dengan BKN selesai, lanjut Dodi Hasri, kalau Pak Bupati menginginkan jabatan Sekda dilelang, maka DPRD akan mendorongnya. “Stakeholder dibawah kan beliau inginkan yang satu arah,” ucapnya.

Selain itu, Dodi Hasri juga mendorong reformasi birokrasi di Buton Selatan didorong masuk dalam 100 hari kerja Bupati Buton Selatan, dengan harapan bahwa carut marut birokrasi di Busel segera dapat dituntaskan. (*)

Baca berita Lainnya:

Bupati Buton Selatan H Muhammad Adios bersama Wakilnya La Ode Risawal sukses memanfaatkan momen kedatangan Menteri ESDM Bahlil Lahadia yang melakukan kunker di Kota Baubau, Minggu 9 Maret 2025. “Bupati Busel H Muh Adios Diundang Menteri Bahlil ke Jakarta Usai Idul Fitri Untuk Bahas Listrik 24 Jam dan Bangun SPBN di Busel,”

Pada kesempatan itu, Bupati Busel Muh Adios menyampaikan kepada Menteri Bahlil bahwa rakyat Busel membutuhkan layanan listrik 24 jam dan tasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) untuk nelayan.

Muh Adios mengatakan kebutuhan masyarakat Busel itu disampaikan langsung kepada Menteri ESDM Bahlil Lahadia dan mendapat respon positif. Usai Idul Fitri 1446 H Bupati Busel diundang ke Jakarta untuk menindaklanjuti komunkasinya yang memperjuangkan agar listrik bisa menyala 1 x 24 jam di Kecamatan Siompu, Kadatua, dan Batuatas.

“Saya berusaha supaya dengan adanya PLN mudah-mudahan juga Siompu, Kadatua, dan Batuatas itu 1×24 jam. Nanti di Jakarta, membicarakan tentang pemasangan kabel laut untuk Siompu dan Kadatua. Sementara meşin yang ada di Kadatua dan Siompu kita kirim ke Batuatas,” ucapnya.

Selain pasokan listrik, H Muh Adios juga meminta SPBN untuk melayani nelayan juga dibangun di Busel, jangan hanya di Kota Baubau, Buton, dan Wakatobi. Bupati H Muh Adios pun berjanji akan menyediakan lahan yang representatif bila permintaanya untuk SPBN disetujui.

“Nanti kita tinjau lokasi, jangan sampai menghadap ke laut lepas, banyak gelombang tidak bisa kita berbuat apa-apa. Kita harus cari teluk, supaya semua nelayan aman mengambil bahan bakar untuk kepentingan mereka. Hidup nelayan,” ucapnya.

baca juga:

• Viral, Warga Siompu Gotong Royong Beli Delapan Ton Aspal Untuk Menambal Jalan Poros Yang Rusak, Perhatian Pemda Busel Dimana?
• DPMP Buton Selatan Gelar Evaluasi APBDesa 2025, Berikut Lima Skala Prioritas Membangun Desa

Dia pun sangat mengapresiasi Menteri ESDM Bahlil Lahadia melakukan Kunker di Kota Baubau untuk melihat kualitas BBM dan sekaligus memastikan pasokan listrik, BBM dan LPG berada pada level aman sampai dengan 17-21 hari kedepan dalam menghadapi perayaan Idul Fitri 1446 H. (*)