Bos Skincare Asal Makassar Mira Hayati Suka Pamer Emas Terancam Ditangkap Polisi hingga Rumahnya Disegel
DURASITIMES.COM – Belum lama ini, seleb TikTok sekaligus pengusaha skincare asal Makassar, Mira Hayati tengah menjadi sorotan. Hal itu lantaran diduga produknya MH Miracle Whitening Skin mengandung bahan berbahaya. “Bos Skincare Asal Makassar Mira Hayati Suka Pamer Emas Terancam Ditangkap Polisi hingga Rumahnya Disegel,”
Adapun Mira Hayati pernah viral di media sosial karena membeli emas di Arab Saudi, pamer tas emas mentereng hingga kerap posting tumpukan uang. Namun saat ini, Polda Sulawesi Selatan (Sulsel) mulai menyelidiki kasus ini setelah hasil review oleh dr. Oky Pratama viral di media sosial.
Dugaan penggunaan bahan berbahaya dalam produk skincare Mira Hayati ini pun turut direspons artis Nikita Mirzani.
Nikita Mirzani meminta pihak kepolisian untuk menindaklanjuti peredaran produk skincare berbahaya. Nikita menyoroti, banyak produk kecantikan yang beredar di Makassar mengandung merkuri dan hidrokinon, yang berpotensi membahayakan kesehatan.
Disis lain, Dinas Penataan Ruang (Distaru) Kota Makassar, Sulawesi Selatan melakukan penyegelan terhadap rumah milik Mira Hayati, pemilik perusahaan skincare MH Whitening.
Rumah yang terletak di Bontoloe, Kelurahan Kapasa Raya, Kecamatan Tamalanrea, sedang dalam proses pembangunan dan disegel karena tidak memenuhi prosedur perizinan.
Kepala Bidang Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang Distaru Kota Makassar, Aguz Mulia, mengungkapkan, tim telah melakukan pengecekan pada 23 Agustus 2024.
Distaru Makassar pada waktu itu ingin mengkonfirmasi langsung perizinan bangunan kepada pemiliknya, namun tidak bisa berkomunikasi dengan Mira Hayati.
Distaru sempat melayangkan teguran, namun tidak direspons oleh Mira Hayati.
Aguz menilai tidak ada itikad baik dari yang bersangkutan untuk memberikan penjelasan dan menyodorkan bukti-bukti perizinan atas bangunan tersebut.
“Kami menunggu konfirmasi dan niat baik, akan tetapi pada perjalanannya beliau tidak dapat dikonfirmasi atau menunjukkan itikad baik.”
“Makanya pada tingkatan selanjutnya kami memberikan surat teguran kedua,” ungkap Aguz kepada awak media, Jumat (25/10/2024).
Hingga teguran ketiga, Mira Hayati masih tetap mengabaikan surat tersebut. Distaru akhirnya memutuskan untuk menyegel bangunan.
baca juga:
- Anggota DPRD Sekaligus Ketua KNPI Butur Dilaporkan Istrinya Dalam Kasus Dugaan KDRT
- Ini Dia Pemenang Karya Jurnalistik Yang Mendapat Anugerah dari BPJS Kesehatan Tahun 2024
Sebelumnya ramai diberitakan gemar membeli emas merupakan hobi Mira Hayati. Bahkan, dia mengaku rutin membeli emas setiap hari Jumat.
Tak peduli berapa harganya, Mira Hayati mengaku membeli emas, mulai dari emas yang berukuran kecil hingga emas besar.
“Tidak menyangka. Karena selama ini aku beli emas, setiap hari jumat adalah jadwal saya beli emas,” katanya. Ia kemudian mengungkapkan alasan memilih membeli emas setiap hari Jumat.
Di hari yang sama, kata Mira Hayati, ia juga sering melakukan kegiatan berbagi. “Hari Jumat jadwalnya saya beli emas dan berbagi,” lanjutnya.
Ia juga mengungkap alasannya membeli emas hari Jumat, menurutnya, hari Jumat merupakan hari yang penuh berkah. “Karena berkah. Niatnya dari awal sebelum punya uang, doanya ‘Ya Allah, mudah-mudahan setiap hari jumat aku bisa beli emas’.
Jadi saya niatkan, setiap hari Jumat apapun yang penting emas terbeli, dari mulai kecil hingga besar,” imbuhnya. Mira pun sempat membeli emas seberat 800 gram di hari Jumat.
“Pernah beli di hari Jumat emas 800 gram, bentuknya tas Hermes,” kata dia. Selain tas emas, Mira juga memiliki bando, ikat pinggang dan kalung emas.
Emas-emas besar yang dibelinya disimpan di bank untuk menjamin keamanan. Sementara emas kecil, ia jadikan sebagai aksesoris hingga tak jarang digunakan saat ada pesta pernikahan.(*)
baca jugaberita lainnya:
BPJS Kesehatan menyelenggarakan Media Workshop Bertajuk Potret Satu Dekade Program JKN dan Tantangan Pemerintahan Baru
JAKARTA– BPJS Kesehatan menyelenggarakan Media Workshop bertajuk “Potret Satu Dekade Perjalanan Membangun Indonesia Sehat dan Menjaga Keberlangsungan Program JKN pada Pemerintahan Baru.” Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti menegaskan pencapaian penting selama 10 tahun penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Rabu (25/9/2024). Kegiatan ini juga diikuti oleh BPJS Kesehatan Cabang Kota Baubau bersama media partnernya melalui siaran langsung zoom dan juga kanal Youtube bertempat di Kantor BPJS Cabang Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara. “BPJS Kesehatan menyelenggarakan Media Workshop Bertajuk Potret Satu Dekade Program JKN dan Tantangan Pemerintahan Baru,”
“Per 1 September 2024, lebih dari 277 juta jiwa atau 98,67 persen penduduk Indonesia telah terdaftar sebagai peserta JKN. Capaian ini sekaligus mengukuhkan Indonesia sebagai negara dengan cakupan Universal Health Coverage (UHC) tercepat di dunia, dalam satu dekade. Jika dibandingkan dengan capaian UHC di negara lain, seperti Korea Selatan, memerlukan 12 tahun untuk mencapainya,” ungkap Ghufron.
Ghufron juga menjelaskan, dalam upaya menjaga keberlanjutan Program JKN, BPJS Kesehatan terus memperkuat kemitraan dengan 23.294 fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) dan 3.140 fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjut (FKRTL). BPJS Kesehatan juga memperluas layanan kesehatan di Daerah Belum Tersedia Fasilitas Kesehatan Memenuhi Syarat (DBTFMS) di wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar
“Pada 2014, tercatat 92,3 juta pemanfaatan per tahun, dan pada 2023 jumlahnya meningkat menjadi
606,7 juta pemanfaatan per tahun, atau sekitar 1,7 juta pemanfaatan setiap hari. Hal ini membuktikan bahwa masyarakat semakin memanfaatkan akses kesehatan yang disediakan oleh JKN,” tambahnya.
Inovasi teknologi menjadi kunci peningkatan layanan, Ghufron menuturkan melalui Aplikasi Mobile JKN memungkinkan peserta untuk mengambil antrean online, mengubah data, hingga mencari informasi. Hal ini sejalan dengant transformasi mutu layanan BPJS Kesehatan, dengan memberikan layanan yang semakin mudah, cepat, dan setara bagi seluruh peserta JKN.
“Keberhasilan Program JKN menarik minat banyak negara untuk mempelajari sistem penyelenggaraan Program JKN. Negara-negara seperti Inggris, Korea Selatan, dan Malaysia. Tak hanya itu, organisasi internasional seperti World Bank, Joint Learning Network (JLN), dan International Social Security Association (ISSA) telah menjadikan BPJS Kesehatan sebagai model dalam penyelenggaraan jaminan kesehatan di kancah global. Pada Maret 2024, ISSA bahkan menggelar The 17th ISSA International Conference on ICT in Social Security di Bali, dengan BPJS Kesehatan sebagai tuan rumah,” ujar Ghufron.
Menghadapi pemerintahan baru, BPJS Kesehatan telah menyiapkan berbagai langkah strategis untuk menjaga keberlanjutan Program JKN. Ghufron menjelaskan bahwa melalui penguatan cadangan dana JKN melalui pengelolaan aset dan likuiditas yang lebih optimal, serta kerja sama erat dengan pemerintah menjadi kunci utama dalam mendukung kesinambungan Program JKN.
“Salah satu tantangan yang dihadapi BPJS Kesehatan adalah meningkatnya kasus penyakit berbiaya katastropik, seperti hipertensi, diabetes, dan kanker, yang pada 2023 mencapai Rp34,7 triliun. Untuk mengatasi hal ini, BPJS Kesehatan tengah gencar menyosialisasikan skrining kesehatan secara dini dan mengelola penyakit kronis melalui Program Pengelolaan Penyakit Kronis
(Prolanis), yang menyediakan layanan khusus bagi penderita diabetes dan hipertensi,” terang
Ghufron.
Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi menyatakan bahwa capaian UHC melalui Program JKN di Indonesia ini terbilang sangat cepat dibandingkan dengan negara maju sekali pun. Menyambut pemerintahan baru, dirinya mengatakan bahwa Program JKN akan tetap menjadi prioritas.
“Kesehatan adalah hak setiap warga negara, dan pastinya pemerintahan baru nantinya berkomitmen untuk terus meneruskan Program JKN sebagai salah satu program strategis negara. Kami juga mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk senantiasa mendukung dan menyukseskan penyelenggaraan Program JKN,” ucap Hasan.
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Emanuel Melkiades Laka Lena menjelaskan bahwa BPJS Kesehatan tidak hanya berperan di sektor kesehatan, tetapi juga sebagai bagian dari transformasi bangsa. Ia juga menuturkan bahwa kontribusi berbagai pihak memainkan peran penting dalam ekosistem JKN.
“Peran BPJS Kesehatan sebagai penggerak ekonomi sangat penting, namun dengan semakin besar kepesertaan JKN, kita harus memastikan layanan di fasilitas kesehatan tetap optimal,” ungkapnya.
Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional, Nunung Nuryartono menekankan pentingnya untuk memastikan keberlanjutan dan sustainabilitas Program JKN. Menurutnya, hal ini penting untuk diperhatikan dalam menjaga pengelolaan Program JKN.
“Pertama adalah penguatan tata kelola Program JKN, yang diiringi dengan partisipasi aktif dari berbagai pihak. Tak hanya itu, yang terakhir adalah menjaga efektivitas program,” kata Nunung.
baca juga:
- Dinkes Baubau Periksa Kesehatan 156 Calon Haji
- Pinjaman Daerah Belum Lunas di Bank Sultra, Wakil Ketua DPRD Baubau Nasiru Bilang Kenaikan Insentif Dokter Baru Diprioritaskan Tahun 2025
Koordinator Advokasi Jaminan Sosial BPJS Watch, Timboel Siregar turut mendukung pentingnya kolaborasi dengan stakeholder. Ia mengatakan bahwa BPJS Kesehatan tidak bisa berjalan sendiri, dukungan berbagai pihak sangat dibutuhkan untuk optimalisasi layanan, keaktifan peserta, dan kesinambungan iuran.
“Melalui berbagai strategi dan kolaborasi, BPJS Kesehatan bertekad untuk menjaga keberlangsungan Program JKN demi tercapainya Indonesia yang sehat dan sejahtera di bawah pemerintahan yang baru. Namun melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 semakin mempertegas bahwa dukungan kementerian/lembaga turut serta dalam kesukesan penyelenggaraan Program JKN,” ujar Timboel.(*)
