Pj Bupati Konawe Harmin Ramba Klarifikasi Status Pria Yang Mengadu ke Jokowi Karena Gajinya Belum Dibayar Selama 8 Tahun
KENDARI, BP – Penjabat (Pj) Bupati Konawe Harmin Ramba beri klarifikasi terkait status Mahyudin pria yang nekat menerobos pengawalan presiden untuk mengadukan gajinya ditahan negara selama enam tahun ke Jokowi. “Pj Bupati Konawe Harmin Ramba Klarifikasi Status Pria Yang Mengadu ke Jokowi Karena Gajinya Belum Dibayar Selama 8 Tahun.”
Menurut Harmin Ramba Mahyudin saat ini tidak lagi berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kabupaten Konawe sejak 2018 berdasarkan surat keputusan Badan Kepegawaian Negara atau BKN.
Harmin menuturkan, surat keputusan pemberhentian tersebut dikeluarkan karena Mahyudin di laporkan menggunakan dokumen palsu saat mendaftar sebagai PNS pada 2010 lalu melalui jalur Sekretaris Desa (Sekdes).
“Tahun 2012 Mahyudin ini diangkat sebagai PNS. Dan pada tahun 2018 ada laporan bahwa saudara Mahyudin ini menggunakan dokumen palsu dan keluarlah surat SK dari BKN yang mengatakan Mahyudin tidak layak diangkat dalam status sebagai PNS itu dibuktikan dalam daftar berkas PNS nya tidak ada,” katanya Rabu (15/05/2024).
Harmin menambahkan pada 2018 pemerintah daerah (Pemda) Konawe juga telah mengusulkan agar Mahyudin menempuh jalur hukum, namun upaya tersebut tidak dilakukan Mahyudin.
Karena tidak ada upaya hukum disertai surat keputusan BKN terkait pemberhentian statusnya sebagai PNS, Pemda Konawe kemudian menahan dan membekukan gaji mahyudin yang terhitung sejak 2018 sampai saat ini.
“Ini masalahnya kan sudah enam tahun yang lalu kenapa sekarang baru di muncul-munculkan kenapa dari 2018 dia tidak lakukan upaya hukum,” ucanya.
baca juga:
- Sekda Sultra Asrun Lio Telusuri Mahyudin Yang Nekat Menerobos Paspampres Untuk Sampaikan Keluhannya Langsung ke Presiden Jokowi, Begini Hasilnya
- Terobos Paspampres, Pria di Konawe Adukan Gaji 8 Tahun Belum Dibayar ke Presiden Jokowi
Diketahui sebelumnya mahyudin dengan aksi nekatnya menerobos Paspampres untuk mengadukan gajinya ke Presiden saat Jokowi kunjungan kerja di BLUD RS Konawe Selasa (14/05/2024) kemarin.
“Atas kejadian kemarin itu saya atas nama pemerintah daerah kabupaten Konawe menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya dan itu kita akan jadikan satu pengalaman,” ujarnya. (*)
Baca Berita Lainnya:
Identitas Pria Yang Menerobos Paspampres Bernama Mahyudin, Selain Masalah Gaji, Ini Alasannya Dia Mengadu ke Jokowi
KENDARI, DT – Setelah aksinya viral menerobos pasukan pengamanan presiden untuk bertemu Jokowi, Pria bernama Wahyudin membeberkan alasannya nekat melakukan aksi tersebut. “Identitas Pria Yang Menerobos Paspampres Bernama Mahyudin, Selain Masalah Gaji, Ini Alasannya Dia Mengadu ke Jokowi.”
Menurut pria berusia 50 tahun itu selain masalah gaji juga ingin menyampaikan keluhan terkait statusnya sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) ke Presiden.
Katanya dia di-non job atau diberhentikan oleh Pemerintah Daerah (Pemda) Konawe pada 2018 silam dengan alasan pemalsuan data saat mendaftar menjadi ASN melalui jalur sekdes pada 2010.
Sejak saat itu Mahyudin mengaku sudah tidak lagi menerima gaji karena statusnya sebagai ASN dibekukan sepihak oleh Pemda Konawe dan ingin menyampaikan hal tersebut secara langsung ke Jokowi.
“Saya ingin menyampaikan kepada Pak Presiden Jokowi bahwa saya adalah ASN di Kabupaten Konawe yang terangkat di jalur sekdes tahun 2010. 2018 tiba-tiba gaji saya dibekukan, apa dasar dalam hal ini sampai dibekukan gaji saya,” kata Mahyudin saat di temui di Kendari usai aksi viralnya, Selasa (14/05/2024).
Mahyudin berharap dengan aksi viralnya tersebut Presiden Jokowi mendengarkan keluhan untuk kembali mendapatkan gaji dan statusnya sebagai ASN.
baca juga:
- Tingkatkan Layanan Operasi SAR, Basarnas Kendari Gaet UPBU Kelas 1 Haluoleo dan RS Bahteramas
- Presiden Jokowi Sapa Warga Kendari dan Santap Nasi Goreng di Pusat Perbelanjaan The Park
“Saya berharap kepada Presiden RI pak Joko Widodo permasalahan ini bisa diselesaikan sampai saya bisa kembali mendapatkan gaji saya,” tuturnya.
Diketahui aksi tersebut dilakukan Mahyudin saat presiden RI bersama rombongan mengunjungi BLUD Rumah Sakit Konawe. Selasa (14/05/2024) pagi. (*)
Baca Berita Lainnya:
Pinjaman Daerah Belum Lunas di Bank Sultra, Wakil Ketua DPRD Baubau Nasiru Bilang Kenaikan Insentif Dokter Baru Diprioritaskan Tahun 2025
BAUBAU, DT – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Baubau, Drs Nasiru mempertimbangkan kenaikan insentif dokter di tahun 2024. Pasalnya, anggaran daerah terbatas karena pinjaman daerah di Bank Sultra belum lunas. “Pinjaman Daerah Belum Lunas di Bank Sultra, Wakil Ketua DPRD Baubau Nasiru Bilang Kenaikan Insentif Dokter Baru Diprioritaskan Tahun 2025.”
Selain pinjaman daerah di Bank Sultra, anggaran daerah juga di gelontorkan di Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Baubau dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Baubau untuk kepentingan Pemilihan umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 dengan jumlah yang fantastik.
“Insyaallah kalau sudah selesai pinjaman daerah dan beban pilkada, bisa kita pertimbangkan kembali kenaikan insentif dokter,” ungkap Wakil Ketua DPRD Baubau, Drs Nasiru ketika ditemui Baubau post, Jumat (10/05/2024).
Disamping itu, Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Gerindra Kota Baubau Drs Nasiru sangat mendukung kenaikan insentif dokter, dan ia berharap dokter bersabar, Namun tetap menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya demi keselamatan umat.
“Pada prinsipnya kita setuju, karena itu harus disesuaikan dengan kemampuan daerah, kita lagi keterbatasan anggaran daerah. Apa lagi hari ini di tambah lagi dengan pelaksanaan pilkada, itu juga menggunakan APBD dan membebani beban daerah.” katanya.
baca juga:
- Jelang Nataru 2023, Loka POM Baubau Amankan Ribuan Produk Pangan yang Tidak Memenuhi Ketentuan
- Waspada Kasus DBD Awal Tahun di Baubau, Puskesmas Siapkan Abate Gratis
Tak hanya itu, Beasiswa untuk dokter yang ingin melanjutkan sekolah juga menjadi perhatian serius. Pasalnya, RSUD Baubau menjadi rumah sakit rujukan daerah tetangga, diantaranya, Kabupaten Buton, Buton selatan, Buton Tengah, Bombana, Muna dan Kabupaten Wakatobi.
“Kalau sudah ada dokter spesialis, pasti pasien (Masyarakat -Red) tidak terlantar, dan menunggu di rumah sakit,” katanya.
Beasiswa dan kenaikan insentif dokter akan diupayakan di tahun 2025 dan akan menjadi program prioritas. “Insyaallah jadi prioritas di tahun 2025, kalau pinjaman daerah sudah selesai,” tutup.(*)
