HUKUM

Kuasa Hukum Tersangka Ahmad Ede Nilai Kejari Buton Salah Sita Aset, Digugat Praperadilan Dalam Kasus Dugaan Korupsi Bandar Udara Cargo dan Pariwisata di Busel

BAUBAU, DT – Dinilai salah melakukan penyitaan dalam penanganan dugaan kasus korupsi penyusunan dokumen studi kelayakan pembangunan bandar udara cargo dan pariwisata di Kabupaten Buton Selatan (Busel), Kejaksaan Negeri (Kejari) Butom digugat praperadilan. “Kuasa Hukum Tersangka Ahmad Ede Nilai Kejari Buton Salah Sita Aset, Digugat Praperadilan Dalam Kasus Dugaan Korupsi Bandar Udara Cargo dan Pariwisata di Busel.”

Penyitaan yang di lakukan Kejari Buton terhadap dokumen sertifikat hak milik Ahmad Ede, yang merupakan tersangka dugaan korupsi bandar udara cargo dan pariwisata di Busel.

Dengan adanya hal tersebut, melalui Kuasa Hukum Ahmad Ede, La Ode Abdul Faris, melakukan langka-langka hukum, dalam permohonan prapradilan di Pengadilan Negeri (PN) Pasarwajo.

“Kami selaku kuasa hukum, malakukan prapradilan, dan sudah diajukan dan diterima PN Pasarwajo pada Senin (11/12/2023) kemarin,” ungkapnya, saat melakukan konfresi pers disalah satu Warko di Baubau.

La Ode Abdul Faris, Kuasa Hukum Tersangka Ahmad Ede, Kuasa Hukum Tersangka Ahmad Ade Nilai Kejari Buton Salah Sita Aset, Digugat Praperadilan Dalam Kasus Dugaan Korupsi Bandar Udara Cargo dan Pariwisata di Busel
La Ode Abdul Faris, Kuasa Hukum Tersangka Ahmad Ede, Kuasa Hukum Tersangka Ahmad Ade Nilai Kejari Buton Salah Sita Aset, Digugat Praperadilan Dalam Kasus Dugaan Korupsi Bandar Udara Cargo dan Pariwisata di Busel

Pihaknya menilai, lanjut Faris, penyitaan yang dilakukam Kejari Buton dinilai tidak sah dan tidak berdasar dan cacat hukum. Hal tersebut, berdasrkan objek sita, bahwa dimana dalam surat pemyitaannya menerangkan bahwa, untuk melalukan penyitaan atas dokumen surat barang bergerak maupun tidak yang dipergunakan untuk tindak pidana, yang merupakan hasil tindak pidana yang ada kaitanya, dengan dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan belanja jasa komsultasi, penyusunan kelengkapan studi kelayakan bamdara cargo dan pariwisata di Busel, pada tahun anggaran 2020

“Dapat digaris bawahi bahwa, distu tertera angaran 2020, pada kegiatan yg diduga korupsi, semetara hal yang menjadi objek sita ini diperoleh berdasarkan jual beli, pada tahun 2011. Apa bila dihubungkan, pada kasus dugaan korupsi 2020, itu tidak memiliki kolerasi atau hubumgannya, karena terpaut waktu yg sangat lama, dengan jangka waktu 9 tahun,” jelasnya.

Kemudian, hal tersebut tidam berdasar dan sah, karena tidak memiliki hubungan hukum, objek sita dan dugaan korupsi tahun 2020. Hingga, bertentangan dengan pasal 39 undang-undang hukum acara pidana. Dimana, itu juga merupakan improsidural dan bersifat tindensius, karena jelas pada pasal 39, bawah benda atau tagihan tersangka atau terdakwa, yang diperoleh dari tindak pidana

baca juga:

“Ini tidak mempunyai hubungan, atau tidak duduk pada pasal 39. Sebab itu hasil jual beli di tahun 2011, jadi kami menggap tindakan penyitaan yang dilakukan kejaksaan, itu tdk sah dan bersifat tendesius dan melamggar HAM atau hak-hak pribadi pemohon,” tuturnya.

Selain itu, tindakan yang dilakukan Kejari Buton, dalam hal melakukan penyitaan, tidak perna memberitahukan kepada pemohon, bahwa akan diadakan pemyitaan, yaitu sertifikat sawa, yg ada di Desa Joho, Kecamatan Mojo Laban, Kabupaten Sukuarjo, Provinsi Jawa Tengah. Pemberitahuan tersebut tidak diketahui oleh pemohon Ahmad Ede.

“Yang menjadi keberatan kami yaitu, betentangan eengan pasal 39 ayat 1 undang-undang hukum acara pidana, proses sita tdak berhubungan langsung dengan dugaan korupsi karena perolehan tanah lewat akta jual beli menerangkan 2011, proses sita tidak prosedur karena tidak diketahui oleh pemohom,” tutupnya.(*)

 

Berita Lainnya:

Kantor Hukum Mawan SH dan Rekan Lawfirman Resmi Laporkan 10 Kepala Puskesmas dan Kepala RSUD Buton Utara atas Kasus Dugaan SK Bodong ke Ombusman RI

BURANGA,BP-Kantor Mawan SH rekan Lawfirman resmi melaporkan kasus dugaan Surat Keputusan (SK) Bodong yang dibuat oleh beberapa oknum Kepala Puskesmas (Kapus) dan Kepala Rumah Sakit Daerah Buton Utara di Ombudsman RI Sulawesi Tenggara pada 30 November 2023 lalu. “Kantor Hukum Mawan SH dan Rekan Lawfirman Resmi Laporkan 10 Kepala Puskesmas dan Kepala RSUD Buton Utara atas Kasus Dugaan SK Bodong ke Ombusman RI.”

Menurut Mawan, beberaa oknum Kapus telah membuatkan SK untuk memuluskan beberapa peserta agar bisa mengikuti tes PPPK 2023 jalur khusus. Padahal mereka belum lama magang atau tidak magang di Puskesmas tersebut.

La Ode Harmawan SH, Kantor Hukum Mawan SH dan Rekan Lawfirman Resmi Laporkan 10 Kepala Puskesmas dan Kepala RSUD Buton Utara atas Kasus Dugaan SK Bodong ke Ombusman RI
La Ode Harmawan SH, Kantor Hukum Mawan SH dan Rekan Lawfirman Resmi Laporkan 10 Kepala Puskesmas dan Kepala RSUD Buton Utara atas Kasus Dugaan SK Bodong ke Ombusman RI

“Pada tanggal 30 November 2023, kantor hukum Mawan S.H dan Rekan Lawfirman melaporkan kasus dugaan SK BODONG di kantor Ombusman RI perwakilan Provinsi Sultra dan diterima langsung oleh asisten Ombudsman ibu Aulia”, ungkap Mawan, Senin malam (11/12/2023).

Mawan mengatakan, telah melakukan konfirmasi kepada asisten pemeriksa Ombudsman RI Sultra untuk menanyakan perkembangan aduanya.

“Pak Aan Andrian mengatakan bahwa akan secepatnya melakukan langkah-langkah terkait kasus dugaan SK bodong di kabupaten Buton Utara dengan turun langsung ke kabupaten buton utara”, ujarnya.

Minggu ini kata Mawan Ombudsman akan melakukan langkah-langkah pemanggilan terhadap terlapor dalam hal ini nama-nama yang terduga pembuat SK bodong atau dengan membatalkan/memberikan rekomendasi ke pihak aparat penegak hukum.

“karena sudah masuk ranah pemalsuan dokumen dan bisa-bisa pelaku di tahan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang ada dalam hal ini pasal 263 KUHP dengan ancaman pidananya 6 tahun penjara”, tambahnya.

baca juga:

Kata Mawan, dalam kasus SK palsu ini pihak BKPSDM kabupaten Buton Utara bisa kena karena meloloskan secara administrasi yang nyata-nyata orang tersebut tidak pernah magang alias honor.

“Dan terlebih lagi direktur RSUD dan 10 kepala puskesmas di kabupaten Buton Utara bisa kena juga karena ada beberapa oknum yang SK bodong nya di tanda tangani oleh kepala Puskesmas, saya katakan bahwa kasus ini akan berjamaah”, tegasnya.

Hingga berita ini ditayangkan kami belum bisa menghubungi beberapa oknum Kapus dan Kepala RSUD Buton Utara untuk dimintai tanggapannya.(*)

Berita Lainnya:

Sidang Lanjutan Kasus Dugaan Penganiayaan Wartawan, Keluarga Terdakwa Dhani Minta Berdamai, Irfan Mizhan Tetap Lanjut Proses Hukum

BAUBAU, DT – Sidang kasus dugaan tindak pidana penganiayaan terhadap wartawan media Kasamea.com, LM Irfan Mihzan mulai disidangkan di Pengadilan Negeri (PN) Baubau dengan agenda mendengarkan keterangan saksi, Senin (30/10/2023). “Sidang Lanjutan Kasus Dugaan Penganiayaan Wartawan, Keluarga Terdakwa Dhani Minta Berdamai, Irfan Mizhan Tetap Lanjut Proses Hukum.”

Jaksa Penuntut Umum (JPU), La Ode Abdul Sofian SH MH dan Wa Ode Nurnilam SH MH menghadirkan tiga orang saksi, salah satunya, pimpinan redaksi kasamea, com Irfan Mizhan. Dalam kesaksiannya, Irfan Mizhan mengatakan, keluarga terdakwa Cs Dhani menemui keluarganya dengan tujuan berdamai serta mencabut laporannya di Polres Baubau. Namun, keluarga korban menolak dan tetap memproses kasus tersebut secara hukum.

Sidang Lanjutan Kasus Dugaan Penganiayaan Wartawan, Keluarga Terdakwa Dhani Minta Berdamai, Irfan Mizhan Tetap Lanjut Proses Hukum
Sidang Lanjutan Kasus Dugaan Penganiayaan Wartawan, Keluarga Terdakwa Dhani Minta Berdamai, Irfan Mizhan Tetap Lanjut Proses Hukum

“Sejak kejadian awal, banyak yang kasih perhatian dan membantu, sehingga memang keluarga, kita serahkan sepenuhnya ke persoalan hukum. Pertimbangan keluarga, biarkan berproses secara hukum,” ungkap LM Mirzhan, dihadapan majelis hakim PN Baubau.

Berdamai dengan terdakwa saat dalam proses penyidikan di Polres Baubau, menurut dia, pihaknya dinilai tidak profesional oleh organisasi wartawan, organisasi mahasiswa serta teman teman seprofesi. Pasalnya, organisasi wartawan, organisasi mahasiswa mendukung mengusut tuntas kasus tersebut, bahkan penyidik Mabes Polri dan Polda Sultra turun langsung untuk mengungkapnya.

Sidang Lanjutan Kasus Dugaan Penganiayaan Wartawan, Keluarga Terdakwa Dhani Minta Berdamai, Irfan Mizhan Tetap Lanjut Proses Hukum
Sidang Lanjutan Kasus Dugaan Penganiayaan Wartawan, Keluarga Terdakwa Dhani Minta Berdamai, Irfan Mizhan Tetap Lanjut Proses Hukum

“Pertimbangan itu, sehingga kalau saya cabut laporan, saya mendapat stigma negatif dari teman-teman yang membantu saya, Termasuk pihak Mabes Polri, Polda, dan masyarakat,” katanya.

Usai mendengar semua keterangan saksi. Terdakwa tidak membatah, sehingga sidang akan dilanjutkan pada November 2023.

baca juga:

Dalam agenda pembuktian serta saksi dari Jaksa Penuntut Umum(JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Baubau, terdakwa Cs Dhani, Marwan dan Muh Hidayat didampingi avokad Wahyu Saputra SH, Inaldi Zain SH, Irbi Mustafa SH dan Al Hiday Nur SH MH dari Kantor Hukum WS Wahyu Saputra Law And Partners.(*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *