PilkadaPOLITIK

Hibah Daerah Untuk Bawaslu Baubau Rp 9.6 Miliar, Juga Sudah Sah Ditandatangani Pj Walikota Baubau Dr Rasman Manafi

BAUBAU, DT- Pj Walikota Baubau dan Ketua Bawaslu Baubau hari ini Rabu (1/11/2023) menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD). Sebelumnya di hari yang sama Pj Walikota Dr Rasman juga sudah menandatangani dana hibah daerah ke KPU Kota Baubau dengan agenda yang sama sebesar Rp 25 miliar. “Hibah Daerah Untuk Bawaslu Baubau Rp 9.6 Miliar, Juga Sudah Sah Ditandatangani Pj Walikota Baubau Dr Rasman Manafi.”

Untuk Bawaslu, NPHD untuk Anggaran Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2024 resmi ditandatangani kedua belah pihak untuk biaya penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2024 mendatang.

Hibah Daerah Untuk Bawaslu Baubau Rp 9.6 Miliar, Juga Sudah Sah Ditandatangani Pj Walikota Baubau Dr Rasman Manafi
Hibah Daerah Untuk Bawaslu Baubau Rp 9.6 Miliar, Juga Sudah Sah Ditandatangani Pj Walikota Baubau Dr Rasman Manafi

Kegiatan berlangsung di Kantor Walikota Baubau di kawasan Palagimata, di Ruang kerja Walikota Baubau.

Prosesi yang dilakukan bersama Ketua Bawaslu Kota Baubau Sarmin, S.Pd bersama Pj Walikota Baubau Dr Rasman disaksikan Sekda Kota Baubau Saido Bonsai, S.Sos, M.Si, Kepala Bappeda Dr Dahrul Dahlan, Kepala Kesbangpol Kota Baubau Drs Amaluddin, M.Si, dan Kepala Sekretariat Bawaslu Kota Baubau Ikhwaluddin Raziki, S.STP.

Dari hasil penandatanganan NPHD, Bawaslu Kota Baubau mendapatkan dana hibah dari Pemkot Baubau sekitar Rp. 9.6 miliar.

Hibah Daerah Untuk Bawaslu Baubau Rp 9.6 Miliar, Juga Sudah Sah Ditandatangani Pj Walikota Baubau Dr Rasman Manafi
Hibah Daerah Untuk Bawaslu Baubau Rp 9.6 Miliar, Juga Sudah Sah Ditandatangani Pj Walikota Baubau Dr Rasman Manafi

Pencairan dana hibah dilaksanakan pada dua tahap yakni tahap I dengan persentase 40 persen yakni Rp 3.482.950.000 dan tahap kedua dengan prosentase 60 persen sebesar Rp 6.124.425.000 milyar.

baca juga:

Pj Wali Kota Baubau Dr Muh Rasman Manafi SP MSi berharap Bawaslu Kota Baubau dapat menjalankan peran dan tugasnya dengan baik dengan adanya penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) ini. (*)

Berita Lainnya:

Dana Hibah Daerah Rp 25 Miliar Sudah Sah Ditandatangani Pj Walikota Baubau Dr Rasman dengan KPU Baubau untuk Pilwalikota 2024

BAUBAU, DT-Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) hari ini ditandatangani bersama Wali Kota Baubau Dr Muh Rasman Manafi, SP, M.Si dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Baubau dalam rangka Pemilihan Wali Kota dan Wakil Walikota Baubau tahun 2024 yang bertempat di Ruang kerja Kantor Walikota Baubau , Rabu (1/11/2023). “Dana Hibah Daerah Rp 25 Miliar Sudah Sah Ditandatangani Pj Walikota Baubau Dr Rasman dengan KPU Baubau untuk Pilwalikota 2024.”

Penyediaan dana hibah kegiatan pemilihan kepala daerah yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Baubau tahun 2023 dan APBD Tahun 2024 dengan total dana hibah untuk KPU sebesar Rp 25 miliar.

Dana Hibah Daerah Rp 25 Miliar Sudah Sah Ditandatangani Pj Walikota Baubau Dr Rasman dengan KPU Baubau untuk Pilwalikota 2024
Dana Hibah Daerah Rp 25 Miliar Sudah Sah Ditandatangani Pj Walikota Baubau Dr Rasman dengan KPU Baubau untuk Pilwalikota 2024

Usai penandatanganan NPHD, Pj Wali Kota Baubau Dr Muh Rasman Manafi, SP, M.Si mengungkapkan, NHPD sudah sah dan Alhamdulillah sudah ditandatangani.

Penandatanganan ini dana hibah ini menurut Dr Muh Rasman merupakan bentuk komitmen Pemkot Baubau guna mewujudkan Pilkada yang berkualitas di bumi Khalifatul Khamis.

Dana Hibah Daerah Rp 25 Miliar Sudah Sah Ditandatangani Pj Walikota Baubau Dr Rasman dengan KPU Baubau untuk Pilwalikota 2024
Dana Hibah Daerah Rp 25 Miliar Sudah Sah Ditandatangani Pj Walikota Baubau Dr Rasman dengan KPU Baubau untuk Pilwalikota 2024

Pj Wali Kota Baubau pun meminta KPU untuk memberikan laporan update atas setiap tahapan, termasuk segera melaporkan kendala atau masalah yang dihadapi KPU.

baca juga:

Turut hadir dalam penandatanganan NHPD itu adalah ketua KPU Kota Baubau La Ode Supardi, S.Pd, M.Pd dan anggota, Pj Sekda Kota Baubau Saido Bonsai, S.Sos, M.Si, Asisten I La Ode Aswad, S.Sos, M.Si, Kepala Bappeda Kota Baubau Dr Dahrul Dahlan, Kepala BPKAD Siti Munawar, S.STP, M.Si, dan Sekretaris KPU Kota Baubau Drs La Ode Mustari,M.Si.(*)

Berita Lainnya:

Tercatat ASN di Sultra Pernah Berada Posisi Pertama Melanggar Aturan Pada Pilkada 2020, Kini Pj Gubernur Sultra ABR Kembali Ingatkan ASN Jelang Pemilu 2024

KENDARI, DT- Pj Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Andap Budhi Revianto, kembali mengingatkan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) se-Provinsi Sultra agar menjaga netralitas selama penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah tahun 2024. “Tercatat ASN di Sultra Pernah Berada Posisi Pertama Melanggar Aturan Pada Pilkada 2020, Kini Pj Gubernur Sultra ABR Kembali Ingatkan ASN Jelang Pemilu 2024.”
Ia menjelaskan Pemprov Sultra telah mengeluarkan Surat Edaran (SE) Nomor 200.2.1/6589 Tahun 2023 tentang Netralitas Pegawai ASN dalam Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 pada Pemprov dan Kabupaten/Kota di Sultra.
SE tersebut ditetapkan menyusul hasil evaluasi Bawaslu yang menunjukkan bahwa Sulawesi Tenggara berada pada posisi pertama jumlah pelanggaran netralitas ASN pada Pilkada serentak tahun 2020.

 

Tercatat ASN di Sultra Pernah Berada Posisi Pertama Melanggar Aturan Pada Pilkada 2020, Kini Pj Gubernur Sultra ABR Kembali Ingatkan ASN Jelang Pemilu 2024
Tercatat ASN di Sultra Pernah Berada Posisi Pertama Melanggar Aturan Pada Pilkada 2020, Kini Pj Gubernur Sultra ABR Kembali Ingatkan ASN Jelang Pemilu 2024

Sebelumnya, pada tahun 2018 Sultra berada pada posisi kedua pelanggaran netralitas dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

“Seluruh ASN wajib menjaga netralitas dalam menyikapi situasi politik. ASN tidak boleh terpengaruh atau mempengaruhi pihak lain untuk berpihak pada salah satu partai atau calon peserta Pemilu,” imbau Andap, Kamis (26/10/2023).

Ia menjelaskan SE memuat bentuk-bentuk pelanggaran netralitas yang harus dihindari oleh ASN.

Bentuk-bentuk pelanggaran netralitas di media sosial meliputi membuat posting, komentar, menyebarkan, menyukai, mengikuti akun, atau bergabung dalam grup pemenangan bakal calon Presiden, Wakil Presiden, anggota Legislatif, hingga Kepala Daerah.

“Hati-hati dengan jari kita. Karena hanya dengan satu klik untuk menyukai atau menyebarkan informasi, kita bisa melakukan pelanggaran netralitas,” ungkap Andap di ruang kerjanya.

Selain itu, ASN dilarang mengunggah foto bersama bakal calon peserta Pemilu, foto dengan atribut atau latar belakang partai politik atau bakal calon peserta, hingga foto bersama alat peraga partai politik atau bakal calon peserta.

“Hindari posting foto bersama calon peserta pemilu sekalipun itu kenalan kita. Perhatikan pula kebiasaan jari kita yang menunjukkan angka tertentu ketika berfoto di media sosial,” lanjutnya.

Pelanggaran netralitas, kata Andap, juga dapat terjadi secara luring. Bentuk pelanggaran ini meliputi pemasangan spanduk/baliho/alat peraga, sosialisasi atau kampanye, menghadiri deklarasi partai politik atau bakal calon peserta, menjadi anggota partai politik, menjadi tim pemenangan partai politik atau bakal calon peserta, hingga memberikan dukungan melalui pengumpulan foto copy KTP.

baca juga:

Selain berisikan bentuk-bentuk pelanggaran netralitas, SE tersebut juga memuat sanksi bagi pelanggaran netralitas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Pemerintah Provinsi Sultra selalu mengawal ASN agar pemilu berjalan tanpa cela dan netral. Saya minta setiap Kepala Perangkat Daerah di Sultra menindak tegas apabila ada ASN yang terbukti melakukan pelanggaran netralitas,” pinta Andap. (*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *