Sukses Turunkan Stunting, Pj Bupati Buteng di Undang ke Istana Wakil Presiden Terima Insentif Fiskal Rp 5,7 Miliar
LABUNGKARI, BP – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buton Tengah (Buteng) mendapatkan penghargaan pada kategori percepatan penurunan stunting, yang merupakan penghargaan dana insentif fiskal tahun berjalan 2023 sebesar Rp 1,5 Miliar. “Sukses Turunkan Stunting, Pj Bupati Buteng di Undang ke Istana Wakil Presdien Terima Insentif Fiskal Rp 5,7 Miliar.”
Untuk penanganan stunting khususnya di Kabupaten Buteng dinilai sangat bagus, sehingga Pemkab Buteng mendapatkan undangan di Istana Wakil Presiden Jakarta.
Penghargaan Insentif Fiskal tersebut, diserahkan untuk Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang berhasil menurunkan angka stunting secara cepat di daerahnya masing-masing.
“Terbukti, dari 514 Kabupaten/Kota hanya 65 Kabupaten, saya diundang di istana Wakil Presiden untuk menerima bantuan insentif penanganan stunting,” ungkap Andy Muhammad Yusuf, Pj Bupati Buteng.
Lanjutnya, bantuanya dari Pemerintah Pusat sebesar 5,7 Miliar, hal tersebut didapatkan dari semua pihak terkait, setelah apa yang dilakukan beberapa bulan terakhir, sehingga dapat membuahkan hasil dan dana yang didapatkan sekarang ini, betul-betul diperuntuhkan dengan tepat sasaran.
baca juga:
- Dinkes Baubau dan Tim Kemenkes Gelar Rakor Program Pendampingan Tata Kelola Program Kesehatan
- KemenPAN-RB Pastikan Tidak Mempertimbangkan Permohonan Pembukaan Kembali Tenaga Nakes untuk PPPK di Baubau, DPRD Kembali Soroti Kelalaian Pemkot Baubau
“Jadi betul-betul kerja kita kroyok, saya punya target minimal di akhir tahun angka stunting Buton menurun tidak di posisi 1 di Sulawesi Tenggara lagi,” tutupnya.(*)
Berita Lainnya:
Turunkan Angka Stunting, Pemkab Buteng Launching Kampung Keluarga Berkualitas
LABUNGKARI, BP – Pemerintah Kabupaten Buton Tengah (Buten), melalui Dinas Pengendalian Penduduk dan KB setempat melaksanakan Launching Kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB). “Turunkan Angka Stunting, Pemkab Buteng Launching Kampung Keluarga Berkualitas.”
Kegiatan tersebut dihadiri dan diresmikan langsung Pj Bupati Buteng Andy Muhammad Yusuf, di Gedung Kesenian Lakudo, Senin (23/10/2023).
Dalam sambutannya, Andy Muhammad Yusuf mengatakan program tersbut merupakan implementasi dan agenda prioritas. Dengan kampung KB, digunakan sebagai solusi menekan pertumbuhan penduduk, salah satunya permasalahan yang menjadi fokus saat ini, tingginya prevalensi stunting.
“Dengan adanya kampung KB ini, menjadi tempat melaksanakan konfergensi percepatan penurunan stunting khusuanya di Buteng,” jelasnya.
Lanjutnya, dengan adanya kampumg KB ini juga, untuk memayungi upaya penguatan dan pemberdayaan institusi keluarga secara nasional, melalui integrasi dan konfergensi program pembangunan lintas sektor
“Pada akhirnya, akan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, keluarga dan masyarakat. Khususya di Buteng, terdapat tujuh kampung KB di setiap kecamatan,” tuturnya.
Akan tetapi, hal tersebut belum berjalan maksimal, karena selama ini hanya dilaksankan Dinas Pengendalian Penduduk dan KB saja. Semestinya, kampung KB itu menjadi tanggung jawab dan kegiatan dari lintas sektor
Sehingga, di awal tahun 2023 pihaknya kembali membentuk 46 kampung KB yang tersebar di tujuh kecamatan. Kemudian ditamba lagi 24 kampung KB, sehinga diakhir tahun 2024 nanti, sebanyak 67 Desa dan 10 kelurahan terdapat Kampung KB.
baca juga:
- Bupati Butur Ridwan Zakaria Resmikan Bina Keluarga Balita untuk Percepatan Penurunan Stunting
- Dr Lukman Ucapkan Terimakasih Kepada Tim Kemenkes RI Yang Telah Memilih Baubau untuk Melakukan Rakor Program Pendampingan Tata Kelola Program Kesehatan
“Kampumg KB harus menjadi upaya, pemberdayaan keluarga melalui integrasi dan konfergengsi program pembangunan lintas sektor, khususnnya dalam percepatan penurunan stunting di setiap desa dan kelurahan,” ungkapnya.
Harapanya, kepada semua camat, lurah hingga kepala desa dan tim penggerak PKK, untuk mengawal dan melaksanakan kegiatan tersebut di desa dan kelurahannya.
“Pastikan bahwa program ini, tepat sasaran kepada ibu hamil, ibu menyusui, Balita yang merupakan keluarga beresiko stunting,” tutupnya.(*)
Berita Lainnya:
KemenPAN-RB Pastikan Tidak Mempertimbangkan Permohonan Pembukaan Kembali Tenaga Nakes untuk PPPK di Baubau, DPRD Kembali Soroti Kelalaian Pemkot Baubau
BAUBAU, DURASITIMES.COM – Tidak diakomodirnya pengadaan PPPK Tenaga Kesehatan (Nakes) Kota Baubau tahun 2023, mendapat sorotan dari berbagai pihak, salah satunya datang dari anggota DPRD Kota Baubau. “KemenPAN-RB Pastikan Tidak Mempertimbangkan Permohonan Pembukaan Kembali Tenaga Nakes untuk PPPK di Baubau, DPRD Kembali Soroti Kelalaian Pemkot Baubau.”
Permohonan pembukaan kembali kebutuhan Nakes pada pengadaan PPPK di Lingkup Pemkot Baubau tahun ini tidak dapat dipertimbangkan oleh KemenPAN-RB. Keputusan itu tertuang dalam surat tanggapan dari KemenPAN-RB kepada Wali Kota Baubau tertanggal 7 Oktober 2023.
Salah satu anggota DPRD Kota Baubau, Muhammad Syamsuddin mengatakan, ada kelalaian yang dilakukan Pemkot Baubau sejak awal. Pasalnya, pihaknya baru mengetahui persoalan tentang Nakes ini mendatangi DPRD pada September lalu.
Lanjutnya, sampai dengan hari ini Pemkot Baubau tidak menginformasikan kepada DPRD apa yang menjadi kendalanya sehingga tidak diakomodirnya Nakes itu.
“Diharapkan Pemkot Baubau jangan mengulangi lagi dan jangan terjadi lagi kondisi seperti ini. Saya kira pemerintah lebih pro aktif lagi untuk hal hal seperti ini,” jelasnya.
Berbicara Nakes dan tenaga guru, harus dijadikan prioritas bahkan skala paling prioritas di Kota Baubau.
“Saya sayangkan tidak diakomodir pada tahun ini,” singkatnya.
Sementara itu, salah seorang Nakes Non ASN di Kota Baubau, merasa sangat kecewa dengan tidak diakomodirnya permohonan pembukaan kembali kebutuhan Nakes pada pengadaan PPPK sesuai surat dari KemenPAN-RB.
baca juga:
- Bupati Butur Ridwan Zakaria Resmikan Bina Keluarga Balita untuk Percepatan Penurunan Stunting
- Wabup Butur Ahali Buka Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Aparatur Desa dan BPD
“Saya sangat kecewa dengan kebijakan yang tidak berpihak tersebut. Ini menjadi catat penting buat saya, bagaimana hari ini nasib Nakes mendapat respon abai oleh pemerintah,” ujarnya.
Untuk diketahui, hampir semua lini pelayanan kesehatan di Kota Baubau masih didominasi oleh tenaga suka rela alias suka bekerja dan rela tidak di gaji.(*)
