KESEHATAN

Turunkan Angka Stunting, Pemkab Buteng Launching Kampung Keluarga Berkualitas

LABUNGKARI, BP – Pemerintah Kabupaten Buton Tengah (Buten), melalui Dinas Pengendalian Penduduk dan KB setempat melaksanakan Launching Kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB). “Turunkan Angka Stunting, Pemkab Buteng Launching Kampung Keluarga Berkualitas.”

Kegiatan tersebut dihadiri dan diresmikan langsung Pj Bupati Buteng Andy Muhammad Yusuf, di Gedung Kesenian Lakudo, Senin (23/10/2023).

Turunkan Angka Stunting, Pemkab Buteng Launching Kampung Keluarga Berkualitas
Turunkan Angka Stunting, Pemkab Buteng Launching Kampung Keluarga Berkualitas

Dalam sambutannya, Andy Muhammad Yusuf mengatakan program tersbut merupakan implementasi dan agenda prioritas. Dengan kampung KB, digunakan sebagai solusi menekan pertumbuhan penduduk, salah satunya permasalahan yang menjadi fokus saat ini, tingginya prevalensi stunting.

“Dengan adanya kampung KB ini, menjadi tempat melaksanakan konfergensi percepatan penurunan stunting khusuanya di Buteng,” jelasnya.

Lanjutnya, dengan adanya kampumg KB ini juga, untuk memayungi upaya penguatan dan pemberdayaan institusi keluarga secara nasional, melalui integrasi dan konfergensi program pembangunan lintas sektor

“Pada akhirnya, akan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, keluarga dan masyarakat. Khususya di Buteng, terdapat tujuh kampung KB di setiap kecamatan,” tuturnya.

Akan tetapi, hal tersebut belum berjalan maksimal, karena selama ini hanya dilaksankan Dinas Pengendalian Penduduk dan KB saja. Semestinya, kampung KB itu menjadi tanggung jawab dan kegiatan dari lintas sektor

Sehingga, di awal tahun 2023 pihaknya kembali membentuk 46 kampung KB yang tersebar di tujuh kecamatan. Kemudian ditamba lagi 24 kampung KB, sehinga diakhir tahun 2024 nanti, sebanyak 67 Desa dan 10 kelurahan terdapat Kampung KB.

baca juga:

“Kampumg KB harus menjadi upaya, pemberdayaan keluarga melalui integrasi dan konfergengsi program pembangunan lintas sektor, khususnnya dalam percepatan penurunan stunting di setiap desa dan kelurahan,” ungkapnya.

Harapanya, kepada semua camat, lurah hingga kepala desa dan tim penggerak PKK, untuk mengawal dan melaksanakan kegiatan tersebut di desa dan kelurahannya.

“Pastikan bahwa program ini, tepat sasaran kepada ibu hamil, ibu menyusui, Balita yang merupakan keluarga beresiko stunting,” tutupnya.(*)

Berita Lainnya:

KemenPAN-RB Pastikan Tidak Mempertimbangkan Permohonan Pembukaan Kembali Tenaga Nakes untuk PPPK di Baubau, DPRD Kembali Soroti Kelalaian Pemkot Baubau

BAUBAU, DURASITIMES.COM – Tidak diakomodirnya pengadaan PPPK Tenaga Kesehatan (Nakes) Kota Baubau tahun 2023, mendapat sorotan dari berbagai pihak, salah satunya datang dari anggota DPRD Kota Baubau. “KemenPAN-RB Pastikan Tidak Mempertimbangkan Permohonan Pembukaan Kembali Tenaga Nakes untuk PPPK di Baubau, DPRD Kembali Soroti Kelalaian Pemkot Baubau.”

Permohonan pembukaan kembali kebutuhan Nakes pada pengadaan PPPK di Lingkup Pemkot Baubau tahun ini tidak dapat dipertimbangkan oleh KemenPAN-RB. Keputusan itu tertuang dalam surat tanggapan dari KemenPAN-RB kepada Wali Kota Baubau tertanggal 7 Oktober 2023.

Anggota DPRD Baubau Muhammad Syamsuddin, KemenPAN-RB Pastikan Tidak Mempertimbangkan Permohonan Pembukaan Kembali Tenaga Nakes untuk PPPK di Baubau, DPRD Kembali Soroti Kelalaian Pemkot Baubau
Anggota DPRD Baubau Muhammad Syamsuddin, KemenPAN-RB Pastikan Tidak Mempertimbangkan Permohonan Pembukaan Kembali Tenaga Nakes untuk PPPK di Baubau, DPRD Kembali Soroti Kelalaian Pemkot Baubau

Salah satu anggota DPRD Kota Baubau, Muhammad Syamsuddin mengatakan, ada kelalaian yang dilakukan Pemkot Baubau sejak awal. Pasalnya, pihaknya baru mengetahui persoalan tentang Nakes ini mendatangi DPRD pada September lalu.

Lanjutnya, sampai dengan hari ini Pemkot Baubau tidak menginformasikan kepada DPRD apa yang menjadi kendalanya sehingga tidak diakomodirnya Nakes itu.

“Diharapkan Pemkot Baubau jangan mengulangi lagi dan jangan terjadi lagi kondisi seperti ini. Saya kira pemerintah lebih pro aktif lagi untuk hal hal seperti ini,” jelasnya.

Berbicara Nakes dan tenaga guru, harus dijadikan prioritas bahkan skala paling prioritas di Kota Baubau.

“Saya sayangkan tidak diakomodir pada tahun ini,” singkatnya.

Sementara itu, salah seorang Nakes Non ASN di Kota Baubau, merasa sangat kecewa dengan tidak diakomodirnya permohonan pembukaan kembali kebutuhan Nakes pada pengadaan PPPK sesuai surat dari KemenPAN-RB.

baca juga:

“Saya sangat kecewa dengan kebijakan yang tidak berpihak tersebut. Ini menjadi catat penting buat saya, bagaimana hari ini nasib Nakes mendapat respon abai oleh pemerintah,” ujarnya.

Untuk diketahui, hampir semua lini pelayanan kesehatan di Kota Baubau masih didominasi oleh tenaga suka rela alias suka bekerja dan rela tidak di gaji.(*)

Berita Lainnya:

Dr Lukman Ucapkan Terimakasih Kepada Tim Kemenkes RI Yang Telah Memilih Baubau untuk Melakukan Rakor Program Pendampingan Tata Kelola Program Kesehatan

BAUBAU, DT – Pada program pendampingan tata kelola program kesehatan, Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Baubau mengelar Rapat Koordinasi (Rakor) tahap akhir bersama tim Kementerian Kesehatan (Kememkes) Republik Indonesia (RI). “Dr Lukman Ucapkan Terimakasih Kepada Tim Kemenkes RI Yang Telah Memilih Baubau untuk Melakukan Rakor Program Pendampingan Tata Kelola Program Kesehatan.”

Rapat dipimpinan langsung Kepala Dinkes Kota Baubau Dr Lukman bersama tim Kemenkes RI, yang dihadiri para tenaga medis Kota Baubau, disalah satu gedung Kota Baubau, Rabu (18/10/2023).

Dr Lukman Ucapkan Terimakasih Kepada Tim Kemenkes RI Yang Telah Memilih Baubau untuk Melakukan Rakor Program Pendampingan Tata Kelola Program Kesehatan
Dr Lukman Ucapkan Terimakasih Kepada Tim Kemenkes RI Yang Telah Memilih Baubau untuk Melakukan Rakor Program Pendampingan Tata Kelola Program Kesehatan

Rakor tahap akhir tersebut, sudah berjalan selama Enam Bulan, dimulai sejak bulan April tahun 2023 sampai bulan Oktober, yang bekerja sama dengan Universitas Udayana yang ada di Indonesia, untuk melakukan pendampingan di 45 Kota dan Kabupaten salah satunya Kota Baubau.

“Rakor ini, merupakan program Kementerian Kesehatan, untuk pendampingan tata kelola program kesehatan di Kota Baubau,” ungkap Dr dr I Ketut Suarjan, Ketua Tim Kemenkes RI.

Lanjutnya, pendampingan yang dilakukan Tim Kemenkes RI ini, agar program Kesehatan dikelola dengan baik, dengan sasar utamanya yaitu memperbaiki dokumen perencanaan utamanya pada Rencana Kerja (Ranja) untuk tahun 2024, agar dapat meningkat lagi

“Salah satunya, Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Indikator Pembangunan Kesejahteraan Masyarakat (IPKM) di Kota Baubau juga bisa meningkat,” tuturnya.

baca juga:

Ditempat yang sama, Kepala Dinkes Kota Baubau Dr Lukman mengatakan dengan adanya pendampingan ini, perencana di Kota Baubau baik di tingkat Dinkes maupun di Puskesmas dapat mempunyai patron yang sama. Sehingga, bagaimana menyusun prioritas, program untuk SPM dan dapat menyelesaikan persoalan kesehatan di daerah.

“Pemerintah khusunya Dinkes sangat berterima kasih pada Kemenkes RI, yang sudah memilih Baubau menjadi tempat pendampingan program tata kelola dalam menyusun dengan baik sehingga melahirkan Renja di bidang kesehatan,” tuturnya.(*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *