PEMILUPOLITIK

KPU Busel Akan Tetapkan DCT yang telah Memenuhi Syarat dari 321 DCS Tanggal 3 November 2023, Ketua KPU Busel Hastun: Masih Ada Kendala Tekhnis Yang Belum Terselesaikan Terkait Jabatan di Instansi Pemerintah

BUSEL, BP- KPU Kabupaten Buton Selatan tengah mempersiapkan penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) DPRD Busel setelah melalui proses penyusunan dan pencermatan Calon Daftar Sementara (DCS). “KPU Busel Akan Tetapkan DCT yang telah Memenuhi Syarat dari 321 DCS Tanggal 3 November 2023, Ketua KPU Busel Hastun: Masih Ada Kendala Tekhnis Yang Belum Terselesaikan Terkait Jabatan di Instansi Pemerintah.”

Ketua KPU Busel Hastun SPd MH mengatakan pihaknya telah melaksanakan proses tahapan pencalonan anggota DPRD Busel. “Pengajuan Pencalonan DPRD Busel dari tanggal 1-14 Mei 2023. Pada masa ini KPU Busel telah melakukan verifikasi administrasi lalu ditetapkan DCS pada tanggal 18 Agustus 2023,” kata Hastun, Senin (23/10/2023) ketika diwawancara Baubau Post via Whatssappnya.

Ketua KPU Busel Hastun SPd, MH, KPU Busel Akan Tetapkan DCT yang telah Memenuhi Syarat dari 321 DCS Tanggal 3 November 2023, Ketua KPU Busel Hastun: Masih Ada Kendala Tekhnis Yang Belum Terselesaikan Terkait Jabatan di Instansi Pemerintah
Ketua KPU Busel Hastun SPd, MH, KPU Busel Akan Tetapkan DCT yang telah Memenuhi Syarat dari 321 DCS Tanggal 3 November 2023, Ketua KPU Busel Hastun: Masih Ada Kendala Tekhnis Yang Belum Terselesaikan Terkait Jabatan di Instansi Pemerintah

Sampai berita ini dirilis, kata Hastun, KPU Busel sedang fokus melakukan Penyususnan untuk kemudian tahap selanjutnya akan melakukan penetapan DCT yang terjadwal pada 03 November 2023.

“Kami akan menetapkan DCT dari empat Daerah Pemilihan (Dapil). Sebelumnya dari DCS berjumlah 321 calon. Namun karena ada yang berhalangan tetap atau sudah TMS, maka DCT akan berkurang dari jumlah sebelumnya. DCT akan diumunkan pada tanggal 4 November 2023 melalui media,” jelasnya.

Lebih lanjut Hastun mengungkapkan satu orang calon yang berhalangan tetap tersebut karena meninggal dunia.

“Untuk kasus seperti ini karena sudah masuk dalam tahap Penyusunan dan penetapan DCT maka tidak bisa lagi Partai melakukan pergantian calon kecuali masih dalam masa pengajuan calon pengganti. Karena yang muncul nama-nama calon dikertas suara nantinya sesuai dengan yang ditetapkan dalam DCT,” jelasnya.

Hastun pun mengurai untuk jumlah kursi di DPRD Busel yang akan diperebutkan pada Pemilu 2024 berjumlah 25 kursi. Hal ini ada perbedaan dengan Pemilu 2019 yang berjumlah 20 kursi. Hastun mengatakan jumlah penduduk Buton Selatan saat ini berjumlah diatas 100 ribu jiwa, sehingga itu otomatis menambah jumlah kuota kursi DPRD Busel menjadi 25 kursi

“25 kursi yang terbagi di empat Dapil yaitu Dapil 1 meliputi wilayah Batauga-Kadatua terdapat 7 kursi, Dapil 2 meliputi wilayah Sampolawa tersedia 6 kursi, Dapil 3 meliputi wilayah Lapandewa-Batuatas terdapat 6 kursi, dan Dapil 4 meliputi wilayah Siompu-siompu barat terdapat 6 kursi,” urainya.

Sejauh ini, menurut Hastun, pihaknya menjalankan tahapan sesuai dengan petunjuk PKPU No 10/2023 tentang pencalonan anggota DPRD dan tetap berkoordinasi dengan Bawaslu sebagai badan yang mengawasi tahapan Pemilu sesuai dengan tupoksinya.

Meski demikian, Hastun mengatakan pihaknya masih menghadapi kendala tekhnis yaitu bagi calon memiliki pekerjaan yang dilarang dalam ketentuan belum menyerahkan surat keputusan pemberhentiannya.

baca juga:

“Kendala tekhnis masih ada yang belum terselesaikan, misalnya ada calon berstatus kepala desa, hingga saat ini belum menunjukan surat keputusan pemberhentiannya. Namun demikian sesuai dengan surat KPU 1035 bakal calon diminta untuk segera menyampaikan keputusan pemberhentiannya apabila telah menerima keputusan dimaksud paling lambat 1 bulan setelah ditetapkan keputudan DCT . (*)

Berita Lainnya:

Polres Baubau Deklarasikan Pemilu di Tahun 2024 Damai dan Aman

BAUBAU, DURASITIME.COM – Dalam mewujudkan pemilu yang aman, damai dan kondusif ini, tidak hanya di butuhkan pihak kepolisian tetapi di butuhkan kolaborasi, sehingga mewujudkan situasi Kamtibmas yang aman dan kondusif. “Polres Baubau Deklarasikan Pemilu di Tahun 2024 Damai dan Aman.”

Dengan begitu, Polres Baubau menjelang, saat dan sesudah Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2024, Polres Baubau menginisiasi Deklarasi Pemilu Damai Tahun 2024 yang di gelar di Pantai Kamali Kota Baubau, Kamis (12/10/2023).

Polres Baubau Deklarasikan Pemilu di Tahun 2024 Damai dan Aman
Polres Baubau Deklarasikan Pemilu di Tahun 2024 Damai dan Aman

Kapolres Baubau AKBP Bungin Masokan Misalayuk, dalam sambutanya mengatakan, melalui kegiatan ini, diharapkan dapat melahirkan hal-hal yang positif yang bermanfaat bagi bangsa indonesia. Untuk itu saya berharap bahwa pelaksanaan kegiatan ini dapat benar – benar dimanfaatkan secara baik sebagai momentum untuk sharing informasi, inovasi / kreasi demi keberhasilan pelaksanaan tugas.

“Dalam hal ini, untuk menciptakan stabilitas nasional dan daerah khususnya, pelaksanaan tahapan pemilu tahun 2024 di wilayah Kota Baubau dan Kabupaten Buton selatan,” jelasnya.

Lanjutnya, kegiatan ini juga untuk menyamakan persepsi dalam mengawal dan melaksanakan tahapan pemilu tahun 2024 di wilayah Kota Baubau dan Kabupaten Buton Selatan, sehingga dapat memaksimalkan peran masing – masing hadirin sebagai suksesor pelaksanaan pemilu tahun 2024.

“Sesuai dengan moment yang kita hadapi yaitu pemilu tahun 2024 yang merupakan simbol dari pesta demokrasi,” tuturnya.

Sehubungan dengan hal tersebut, perkembangan dan dinamika politik diprediksi akan semakin meningkat dan sarat dengan kepentingan, sehingga berpotensi menimbulkan benturan dan konflik dalam bentuk perselisihan, aksi kekerasan komunal, maupun kontak fisik antar kelompok massa berseberangan, yang dapat mengganggu pelaksanaan pemilu.

“Menyikapi permasalahan di atas, diharapkan kita dapat bertindak sebagai penyelenggara pemilu dan pihak-pihak terkait,” ungkapnya

Selain itu, tetap berpegang teguh dan berpedoman pada prinsip netralitas dan tidak memihak dalam penyelenggaraan pemilu, juga harus mampu menentukan langkah-langkah yang proaktif, sehingga potensi konflik yang ada, dapat dikelola dan diantisipasi sedini mungkin, agar tidak berkembang menjadi gangguan nyata.
Tentunya langkah ini menuntut kepedulian dan kerjasama secara menyeluruh dengan semua pihak, agar tindakan yang dilakukan dapat berjalan optimal.

Kemudian, penanganan terhadap konflik sosial, sebagaimana di atas, lebih jauh perlu saya sampaikan, bahwa langkah kemitraan dengan masyarakat merupakan langkah yang tepat, baik bersifat preemtif, preventif dan penegakan hukum harus dirancang dengan baik dan diimplementasikan dengan sungguh-sungguh.

baca juga:

Dengan begitu, diperlukan kerjasama antara penyelenggara pemilu, peserta pemilu dan pihak keamanan dengan masyarakat, sangat membantu dalam menciptakan stabilitas nasional dan daerah, khususnya pelaksanaan tahapan pemilu tahun 2024.

“Saya berharap untuk kedepannya agar para peserta yang hadir saat ini lebih meningkatkan dan tidak bosan dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” jelasnya.

Harapannya, untuk sama-sama mengajak masyarakat di Sultra agar berperan aktif dalam mensukseskan pemilu tahun 2024 di wilayah sulawesi tenggara, serta memberikan wawasan / pendidikan politik kepada masyarakat yang menjadi pemilih pada pemilu tahun 2024 untuk menjadi pemilih yang cerdas dan pemilih harus tetap waspada.

Polri bekerjasama dengan TNI sebagai garda depan dalam menjaga keamanan akan terus membangun diri sehingga dapat terus meningkatkan kualitas dan etos mengemban tugas dengan baik.(*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *