Pembangunan AMP di Butur Diduga Menyalahi Aturan

BURANGA, DURASITIMES.COM – Pemerintah Daerah (Pemda) Buton Utara (Butur) dibuat tidak berkutik dengan keberadaan Asphal Mixing Plant (AMP), yang berlokasi di Kecamatan Kulisusu. Dimana, pembangunan AMP itu diduga tidak mengantongi izin dan menyalahi Perda No 51 tahun 2012 tentang RTRW, penempatan industri pengolahan aspal.

Ketua Lembaga Pemerhati Infrastruktur Pedesaan (LPIP), Zardoni saat dikonfirmasi melalu sabungan telepon, Rabu (10/03) menjelaskan, dari tahapan pelaksanaan pembangunanya AMP tersebut, sudah tidak sesuai dengan undang-undang lingkungan hidup. Sehingga pembangunan AMP di Butur secara nyata melanggar aturan

“Pemerintah daerah, dengan segala kewenangan mereka dibuat tidak berkutik oleh keberadaan AMP itu,” jelasnya.

Lokasi pembangunan AMP yang berlokasi di kecamatan Kulisusu

Dengan adanya hal tersebut, Ketua LPIP Butur itu, menantang Ridwan Zakariah untuk menegakkan Perda nomor 51 tahun 2012 tentang RTRW. Dimana Ridwan Zakariah, pada 1 Maret yang lalu dalam pidatonya dengan tegas mengatakan akan menegakan Perda.

“Menyampaikan pidato yang berapi-api terkait persoalan pemanfaatan ruang. Kami menantang konsisten dan komitmen Rindwan Zakariah dalam menegakan Perda. Kalau belum memenuhi legal perizinan AMP itu ditutup.” Ujarnya.

Semenetara, Direktur PT Buton Karya Kontruksi, Bernak pada saat dikonfirmasi melalui via telfon selulernya, mengakui jika pembangunan dan pengelolaan AMP yang berlokasi di Kecamatan Kulisusu belum mengatongi izin.

“Iya belum.” Singkatnya.

Sedangkan, Kabag Humas dan protokol Pemda Butur, Asrif Atmin saat dikonfirmasi enggang berkomentar terkait pembangunan AMP yang berlokasi di kecamatan Kulisusu itu.

Peliput : Kasrun

367 kali dilihat

Mungkin Anda Menyukai

Pin It on Pinterest